Kasus Mafia Sertifikat Disidangkan

0
977
SIDANG PERDANA: Januar menjalani persidangan pertama di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Rabu (6/9).f-raymon/tanjungpinang pos

Kasus mafia sertifikat tanah dengan terdakwa Januar disidangkan di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Rabu (6/9) kemarin. Sidang itu merupakan sidang perdana

TANJUNGPINANG – Dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Gustian Juanda menyebutkan, terdakwanya adalah Januar yang saat itu menjabat selaku Pelaksana Harian (PLH) Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang. Kasusnya terjadi pada Jumat 19 Agustus 2016 sampai dengan 28 Agustus 2016, bertempat di parkiran Hotel CK Tanjungpinang Jalan R.H. Fisabilillah Batu 8 Atas.

Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 terdakwa bertemu dengan Saksi Acmad Perdamean Sembiring di Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang. Di pertemuan tersebut saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi ada membuat permohonan sertifikat sebanyak 4 (empat) berkas. Berkasnya atas nama dirinya dan Fauzan Nurhayuni dan sduah dimasukan di Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang sejak Tahun 2013 dan Tahun 2015 tapi belum kelar juga hingga saat itu.

Baca Juga :  94 Mustahiq Menerima Dana Zakat

Menurut Gustian menuturkan, saat itu saksi menanyakan perkembangan permohonan sertifikat tersebut. Serta meminta terdakwa untuk membantu penyelesaian di Seksi SPP (Survei Pengukuran dan Pemetaan) Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang, yang mana saat itu terdakwa menyanggupi permintaan bantuan dari saksi tersebut.

Lalu terdakwa melakukan pengecekan berkas dan menemukan permohonan yang diminta bantuan saksi untuk diselesaikan. Terdakwa mengetahui bahwa semua biaya permohonan tersebut, telah membayar lunas biaya pelayanan/PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Sebagaimana yang diatur dalam PP nomor 128 tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (Perubahan PP Nomor 13 Tahun 2010).

Baca Juga :  Peringati HUT TNI, Denpom dan Harley Owner Grup Berbagi

Beberapa hari kemudian yaitu, pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 terdakwa menghubungi saksi melalui handphone. Saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa berkas sudah ditemukan dan ada tiga berkas permohonan. Sedangkan permohonan atas nama Fauzan Nur Hayuni belum ditemukan dan terdakwa meminta saksi datang ke Hotel CK Jalan RH Fisabilillah Km 8 Tanjungpinang. ”Pada pertemuan di parkiran hotel tersebut, saksi Sembiring datang bersama saksi Diko. Terdakwa mengatakan kepada saksi tiga berkas sudah berada di meja saya dan satu lagi pasti akan ketemu, nanti akan saya bantu tapi dia minta uang Rp6 juta,” tegasnya.

Namun saksi tidak menyanggupi permintaan terdakwa sehingga terdakwa mengurangi menjadi Rp3 juta. Uang itu diminta ditransfer ke bank. Gustian menyebutkan, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e Jo Pasal 12 A ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31: tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.

Baca Juga :  7 Item hanya Rp 121 Ribu

”Atau perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 Jo Pasal 12 A ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31: tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi,” ujarnya. Usai mendengar dakwaan, terdakwa Januar didampingi pengacara mengajukan pembelaan. Sementara Majelis Hakim Santonius Tambuan hakim anggota Iriati dan Yon Efri menunda persidangan satu minggu.(RAYMON)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here