Kawasan Dompak dan Senggarang Mati Suri

0
1215
TAK BERKEMBANG: Inilah kantor Wali Kota dan kantor DPRD Kota Tanjungpinang di Senggarang. F-ADLY/TANJUNGPINANG POS

TANJUNGPINANG – Supaya Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau Free Trade Zone (FTZ) di Senggarang dan Dompak berkembang, Pemerintah daerah perlu melakukan lobi-lobi ke Presiden atau Wakil Presiden. Luas wilayah Dompak ada 1.300 haktare (Ha) dan Senggarang 1.333 Ha.

Kawasan FTZ Dompak dan Senggarang diresmikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono saat jadi presidden pada 2009 meresmikan. Tujuannya agar kawasan ini bisa jadi pintu atau gerbang masuknya investasi asing.

Hal ini diungkapkan Bupati Natuna, Hamid Rizal, saat berbincang-bincang dengan Tanjungpinang Pos, kemarin. ”Perlu lobi-lobi lagi ke pemerintah pusat,” kata Hamid Rizal yang juga warga orang Tanjungpinang, kemarin.

Ketua DPW PAN Provinsi Kepri ini merasa yakin ke depan Dompak dan Senggarang jadi kawasan unggulan. Tinggal, pemerintah daerah, baik Pemko Tanjungpinang, Pemprov Kepri dan Badan Penguasaan (BP) Tanjungpinang duduk bersama dan gencar melobi ke pusat.

Baca Juga :  Gay Bunuh Pasangannya Dituntut 15 Tahun

Lobinya, bisa berbentuk anggaran untuk membangun sarana dan prasarana di kawasan itu. Atau, syukur-syukur ada investor yang diarahkan presiden membuka investasi di Senggarang atau di Dompak. ”Pak Presiden Oktober ini kembali ke Natuna. Itu luar biasa,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Tanjungpinang, Bobby Jayanto, menyebutkan siapapun wali kota kedepan, mesti membuat FTZ Tanjungpinang berkembang. Karena, kendala seperti listrik sudah tidak ada lagi. ”Perlu lobi-lobi ke pemerintah pusat dan BP Tanjungpinang terus melakukan promosi di luar negeri,” kata Bobby Jayanto, kemarin.

Mantan Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, melihat ada tiga hal, penyebab kawasan FTZ Tanjungpinang tidak berkembang. Pertama, karena persoalan infrastruktur, kelembagaan, dan tarik menarik kewenangan. ”Tidak bisa dipungkiri, sekarang ini investor asal Singapura sudah banyak melirik Kawasan Industri Kendal, Jawa Tengah,” bebernya.

Baca Juga :  Retribusi Parkir Capai Rp878,8 Juta

Kemudian, sambung dia, investor membutuhkan kepastian hukum. Dan, lahan FTZ di Dompak dan Senggarang, lahanya masih lahan swasta atau masyarakat. Masyarakat, perlu menganggarkan dana untuk pembahasan lahan. Setelah, pemerintah membebaskan lahan, baru pemerintah membangun sarana dan prasana. ”Harus dibangun infrastruktur dulu,” bebernya. Kata dia, mestinya kawasan FTZ Dompak dan Senggarang di lirik investor.

Sebab, pemerintah pusat memberikan kemudahan perizinan. Tapi, bisa saja di pemerintahan pusat, FTZ Tanjungpinang tidak tahu. Karena, dalam Undang-Undangnya FTZ, yang tercantung hanya FTZ Batam, Bintan dan Karimun (BBK). ”Dari dulu kita mengusulkan agar FTZ di Pulau Bintan menyeluruh. Tak seperti sekarang ini, terkotak-kotak. Ada di Senggarang dan ada Dompak,” bebernya.

Baca Juga :  Diduga Curang, Meteran di Tujuh SPBU Ditera Ulang

Wakil Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Ade Angga menjelaskan, perlu kebijakan baru dari pemerintah pusat, untuk mengembangkan FTZ di Dompak dan Senggarang. Karena, selama ini saat pembahasan anggaran, selalu BP Tanjungpinang mendapatkan dana cukup kecil. ”Itupun, dananya harus dilaporkan ke BP Batam. Regulasi ini yang perlu diperjelas,” bebernya.

Kata dia, tahun lalu, ia pernah mengikuti rapat bersama BP Tanjungpinang, BP Karimun dan Batam dan Bintan. ”Lahan yang akan diaspal menuju Pelabuhan Moco belum dibebaskan, jadi jalan itu belum diaspal sampai saat ini.(bas)  

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here