Kebijakan Pendidikan Kontemporer Melahirkan Ketimpangan

0
1063

Oleh: Jerry Syahputra, S.Pd.
Guru di Kabupaten Lingga, Prov Kepri

Ketika bicara masalah pendidikan, memang tidak pernah ada habisnya. Berbagai gebrakan yang di “hembuskan” pemerintah pusat, dinilai belum mampu menyelesaikan persoalan pendidikan di tanah air. Mulai dari kebijakan konsistensi pemerintah dalam mengalokasikan dua puluh persen APBN/APBD untuk pendidikan. Hingga kebijakan pemberian dana hibah, berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kesetiap sekolah. Semuanya malah disinyalir berpotensi menimbulkan ketimpangan antara pendidikan di perkotaan, dengan daerah marginal (terpencil).

Kebijakan regulasi yang dilahirkan para elit pendidikan pemerintah pusat, selalu bersumber dari pendidikan di perkotaan. Tanpa memandang persoalan yang ada di daerah. Sehingga lahirlah kebijakan-kebijakan pendidikan yang kotemporer. Hasilnya, daerah marginal terus tertindas. Sulit untuk mengimbangi lajunya perkembangan pendidikan di perkoataan, yang diuntungkan.

Kebijakan-kebijakan sentralisasi terus “dipelihara”. Semuanya “terselubung” rapi oleh legalitas vertikal, yang kehadirannya sulit tentang dijalur yuridis. Sekolah yang berada di daerah garis hinterland selalu “dibenturkan” dengan regulasi-regulasi yang nyaris tidak dapat terpecahkan. Belum lagi kendala geografis dan fasilitas teknologi di daerah yang serba terbatas.

Baca Juga :  Percepatan Kualitas SDM Kepri Melalui Program Revitalisasi SMK

“Kucuruan” anggaran pendidikan yang fantastis dua puluh persen dari APBD, itupun hanya “nyaman” bagi daerah yang ABPD-nya berlevel tinggi. Tapi, bagaimana dengan daerah yang APBD -nya minim? hanya berada pada kisaran 700 miliar. Tentu timbul persolan yang rumit. Pemerintah daerah dan DPRD, dituntut untuk “jeli” dalam membagi porsi-porsi APBD agar tidak terjadi defisit dikemudian hari. Korbannya, setiap tahun pendidikan di daerah marginal tersebut selalu “menyantap” porsi dana yang minim. Walaupun sudah dalam rentang dua puluh persen.

Jika Pemda ingin mengharapkan bantuan lain dari pemerintah pusat. Mereka perlu membangun sinyalemen yang kuat. Perlu pendekatan politis, serta alasan faktual yang tersusun rapi, agar daerahnya dapat diprioritaskan menjadi penerima bantuan tersebut. Seperti program Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bantuan pembangunan fisik melalui sistem swakelola. Ini semua perlu dikemas dan dipersentasikan langsung dihadapan pemerintah pusat dengan data otentik.

Baca Juga :  Kendalikan Nafsu dan Akal dengan Agama

Selanjutnya, kebijakan “kucuran” dana hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Ini adalah salah satu program andalan pemerintah pusat dalam membiayai pendidikan di sekolah. Besaran nominal yang diperoleh setiap sekolah bisa berbeda.

Mesti melalui proses kalkulasi berdasarkan jumlah peserta didik. Pengecualian bagi sekolah yang peserta didiknya kurang dari 60 orang, tetap dihitung 60. Intinya dari kalkulasi ini adalah semakin banyak jumlah peserta didik, maka semakin mesar jumlah uang yang diterima pihak sekolah.

Dari proses kalkulasi ini, sudah jelas sekolah di daerah marginal akan menerima kucuran dana yang minim. Jumlah peserta didik yang sedikit, tidak bisa dijadikan “penopang” meningkatnya jumlahnya anggaran BOS dari pemerintah pusat tersebut. Akibatnya, dengan anggaran yang serba terbatas, sulit bagi sekolah di daerah marginal untuk berkembang dan mengejar ketertinggalan di seluruh aspek. Akhirnya, ketimpangan sekolah di perkotaan dengan daerah marginal kian jelas terasa.

Tenaga pendidik dan pemerintah daerah, secara sepihak selalu “dipaksa” untuk melakukan berbagai terobosan baru. Walau mereka dalam serba keterbatasan. Salah satu dampak yang dikhawatirkannya adalah menurunnya tingkat pendidikan di daerah marginal tersebut. Kebijakan regulasi yang kotemporer dianggap belum mampu menyelesaikan kasus ketertinggalan ini hingga ke “akar”.

Baca Juga :  Hiruk Pikuk Tahun Politik dan Ancaman Nonmiliter

Sementara itu, di satu sisi pendidikan di perkotaan terus maju dan berkembang dengan pesat. Mereka saling bersaing meraih prestasi agar terciptanya sekolah-sekolah yang unggul. Sehingga siap dijadikan model percotohan, bahkan sampai ketingkat nasional.Ironisnya, kesuksesan pendidikan di perkoataan itu justru “memudarkan” ketertinggalan pendidikan di daerah marginal dalam kasat mata para elite pendidikan pemerintah pusat. Evaluasi secara komperensif terlupakan.

Mereka “asik” menonton keberhasilan. Sehingga degan sepihak berani membangun opini, pemerataan dan penguatan pendidikan di daerah marginal sudah berjalan dengan baik. Inilah potret pendidikan Kita di satu sisi. ***

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here