Kebudayaan Sedapnya Sekedar Dibicarakan

0
468
Dedi Arman

Oleh: Dedi Arman
Staf Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepri

Membicarakan kebudayaan itu sedap. Takkan habis bahan untuk berdiskusi. Semua orang bisa mengklaim paling perhatian terhadap kebudayaan. Mengaku dulunya mantan sastrawan, penyuka budaya atau pun pelaku budaya. Namun, kalau ditanya soal perhatian terhadap kebudayaan, itu harus dibuktikan. Apalagi kalau dituntut keberpihakannya pada kebudayaan, siapa yang bisa menjawab secara tegas. Tak hanya ditingkat nasional, di tingkat lokal perhatian pemerintah daerah terhadap bidang kebudayaan juga miris. Perhatian itu sifatnya bisa melalui terjun langsung dan dekat dengan dunia kebudayaan. Bisa juga keberpihakan melalui memperjuangkan anggaran kebudayaan. Hal yang ironis perhatian tak ada secara langsung, anggaran pun kebudayaan dianaktirikan.

Kondisi terbaru tampak dalam event Parade Tari Daerah Kepri tanggal 22 Juli lalu di Kijang, Bintan. Bayangkan di Kepri ini ada 14 kepala daerah setingkat bupati/wali kota beserta wakilnya. Ditambah satu orang gubernur plus sekda. Event tahunan dan penontonnya membludak itu seperti tak dianggap. Tak ada kepala daerah yang hadir, meski Wabup Bintan Dalmasri Syam belakangan hadir. Pertanyaannya apakah semua bupati/wali kota beserta wakilnya itu begitu sibuk dan hanya menugaskan kepala dinasnya untuk hadir. Di sisi lain kegiatan kecil setingkat RT hingga perpisahan murid TK, bupati atau walikota menyempatkan diri hadir.

Ini contoh nyata betapa kegiatan kebudayaan tak dianggap penting. Padahal peserta parade tari membawa nama daerah masing-masing dan pemenangnya akan membawa nama Kepri di tingkat nasional. Contoh lain yang nyata adalah kendala dana untuk keberangkatan tiga sastrawan Kepri mengikuti Musyawarah Sastrawan Nasional di Jakarta. Pemerintah daerah di Kepri tak tergerak hatinya untuk memberikan bantuan pada sosok yang telah banyak berkiprah dalam bidang kebudayaan di Kepri ini. Masih banyak contoh lain, tim kesenian atau pun sanggar yang tertatih-tertatih kesulitan mencari pendanaan untuk mengikuti event yang membawa nama daerah.

Keberpihakan Anggaran
Banyak bergaul dengan orang bidang kebudayaan di sejumlah pemda yang ada di Kepri, Jambi dan Riau keluhannya sama. Anggaran untuk bidang kebudayaan minim. Kebudayaan seperti tak dianggap. Apalagi bidang kebudayaan kebanyakan digabung dengan bidang lain di dinas pariwisata atau pun pendidikan. Bidang kebudayaan selalu dianaktirikan dan jadi nomor dua. Saat pengusulan kegiatan, rencana kegiatan bidang kebudayaan sudah dihambat di bagian program. Belum sampai nantinya sampai ke Bappeda dan akhirnya berakhir pembahasan di DPRD. Ujung-ujungnya kegiatan bidang kebudayaan dalam setahunnya minim sekali.

Dampaknya secara langsung akan terlihat pada event-event kebudayaan yang digelar pemda jumlahnya semakin kecil. Kehidupan dunia kebudayaan di daerah ini masih suram dan sepi. Mengharapkan pelaku kebudayaan mandiri dan kreatif tanpa sentuhan pemerintah itu pemikiran yang terlalu bagus. Namun, melepaskan tanggungjawab pemerintah daerah dalam pembinaan bidang kebudayaan juga tak elok.

Dengan ketidakberpihakan pada anggaran bidang kebudayaan, konsep pelestarian kebudayaan itu hanya ilusi. Bagaimana membina sanggar-sanggar, membuat workshop, pelatihan atau pun pendataan sanggar atau pun aktivitas kebudayaan dengan dana yang minim. Pemda baik eksekutif maupun legislatif jangan tahunya dari daerahnya lahir sanggar berprestasi yang membawa harum nama daerah namun tak memperhatikan prosesnya. Pemerintah jangan sibuk berkutat di event dan melahirkan para pemenang yang nantinya dijadikan duta pariwisata, duta kesenian, duta budaya atau pun duta lainnya.

SDM Kebudayaan
SDM di Dinas Kebudayaan banyak yang statusnya pelaku budaya, itu tak bisa terbantahkan. Namun, mayoritas sumber daya manusia (SDM) yang ditempatkan di kebudayaan itu banyak yang tak ada latarbelakang pendidikan budaya. Untuk mengukurnya bisa dilakukan dengan pemetaan SDM kebudayaan yang ada di daerahnya. Nantinya ketahuan mereka yang berlatarbelakang pendidikan guru, pendidikan agama atau pun bidang lain, seperti arkeologi, sejarah, antropologi atau pun sarjana seni. Hal yang paling ironis adalah selain pendidikan yang tak mendukung, pegawai atau aparatur sipil negara yang ditempatkan di bidang kebudayaan itu tak merasa nyaman dan menganggap bidang pekerjaan ini sebagai ‘pembuangan’.

Banyak pegawai yang power syndrome begitu dimutasi ke bagian kebudayaan. Bidang kebudayaan dianggap bukan dunia mereka dan tak ada pula keinginan untuk mempelajari bidang baru ini. Di Pemprov Kepri maupun di kabupaten/kota, sejumlah pejabat eselon II, III hingga IV yang ditempatkan banyak yang tak enjoy dengan bidang pekerjaannya. Mereka tak berlatarbelakang pendidikan budaya, minat pun tak ada. Istri-istri pejabat yang asing dengan dunia kebudayaan jadi pejabat kebudayaan. Sarjana pertanian mengurusi cagar budaya. Orang keuangan diminta mengurus museum. Paling banyak mantan guru yang ditarik ke Dinas Kebudayaan. Ini bukan masalah dikotomi pegawai yang berlatarbelakang budaya atau bukan. Ini masalah perhatian dan minat untuk menggeluti bidang kebudayaan.

Banyak sarjana budaya, sastra atau pun sarjana sosial yang ditempatkan di dinas kebudayaan juga tak berkiprah. Namun alangkah baik menempatkan seseorang sesuai kemampuan, latarbelakang keilmuan dan minatnya. Tanpa adanya minat yang besar, bidang kebudayaan selalu jadi anak tiri dan sekedar batu loncatan untuk pindah ke bidang lain. Bidang kebudayaan itu posisi yang strategis dan bukan sebagai tempat pembuangan. Sangat ditunggu lahirnya pamong budaya, penilik kebudayaan atau bidang kebudayaan lain yang tangguh seperti masa lampau.***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here