Kegiatan Digelar Tak Sesuai Rencana

0
519
AMSAKAR AHCMAD
Wakil Wali Kota, Amsakar Achmad, mengakui masih ditemui, kode rekening anggaran tidak sesuai dengan peruntukannya pada tahun anggaran 2018 lalu. Tahun 2019 kejadian seperti itu tak terulang lagi.

BATAM – Selain itu, masih ada SKPD belum melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang ditetapkan karena masalah administrasi sehingga rendah serapan anggarannya.

Demikian disampaikan Amsakar Achmad, terkait kendala yang masih ditemui tahun 2018 dan diharap, perbaikan di tahun 2019. Kendala lain tahun lalu diakui, terkait petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dari pemerintah pusat untuk kegiatan yang dibiayai dana alokasi khusus (DAK) yang masih terlambat diterbitkan.

Baca Juga :  Jumaga Daftarkan Soerya-Isdianto di Hanura

”Perlu pembenahan ke depan untuk mendapat hasil yang maksimal,” ungkapnya.

Tahun lalu, ditemukan juga adanya kegiatan belanja modal yang telah selesai dilaksanakan namun tidak dapat dibayar dan menjadi tunda bayar. Ini terjadi, karena tidak tersedianya kas di RKUD sebagai akibat tidak tercapainya target pendapatan yang telah ditetapkan pada APBD.

”Ada juga rekanan yang tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai kesepakatan yang telah dituangkan dalam dokumen kontrak. Sehingga ada kegiatan yang mengalami keterlambatan pekerjaan sesuai dengan jadwal,” ujarnya.

Baca Juga :  Buruh dan Perusahaan Belum Sepakat

Dalam mengatasi permasalahan di atas, maka solusi yang telah dilakukan, seperti konsolidasi dan koordinasi ke kementerian terkait agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan. Kemudian, meningkatkan kompetensi SDM agar penggunaan rekening dalam penyusunan anggaran belanja dapat dilaksanakan sesuai ketentuan.

”Dilakukan juga pemberian hukuman dan penghargaan kepada SKPD terkait pelaksanaan belanja SKPD sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan,” bebernya.

Sementara untuk kontraktor yang tidak menjalankan kontrak, dilakukan pemutusan kontrak kepada penyedia. Selain itu, memberikan teguran kepada pihak rekanan. ”Hingga ada yang sudah di blacklist kepada rekanan yang tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak,” imbuh Amsakar.

Baca Juga :  Pemilik Mobil Tak Manfaatkan KIR Online

Sementara untuk pembiayaan tahun lalu, sebagaimana disampaikan HM Rudi dalam LKPJ Wako tahun 2018, disampaikan jika Batam mendapat alokasi dana untuk penyelenggaraan tugas pembantuan. Dana itu ada di bidang ketenagakerjaan, koperasi dan usaha mikro, perdagangan dan perumahan rakyat.

”Jumlahnya sebesar Rp22,59 miliar dengan realisasi Rp20,4 miliar,” imbuhnya. (MARTUA)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here