Kejari Siap Bantu Tarik Paksa Mobdin

0
322
Herry Ahmad Pribadi

Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang akan membantu Pemko Tanjungpinang untuk menarik paksa mobil dinas (mobdin) yang masih dipakai anggota DPRD Tanjunginang. Terutama anggota dewan telah menerima dana insentif transportasi.

TANJUNGPINANG – Sesuai aturan, mobil-mobil tersebut sudah dikembalikan paling lambat akhir Oktober 2016 sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 18/2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Menurut Plh Wako Tanjungpinang Riono masih ada 16 anggota DPRD Tanjungpinang belum mengembalikan mobil dinas tersebut. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang Herry Ahmad Pribadi mengatakan, untuk permasalahan pengambilan mobil dinas ini sekarang sudah ada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Jadi prosesnya itu diselesaikan secara internal namun apabila APIP tidak mampu maka Kejari siap untuk membantu. ”Yang melakukan pengawasan dan mengambil tindakan APIP, apabila ada kesulitan dalam pengambilan dan adanya permintaan dari mereka kita siap membantu,” katanya.

APIP terdiri dari Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Provinsi, serta Inspektorat Kabupaten/Kota.

Kajari menyebutkan, dalam melakukan pembinaan dan pengawasan itu, kepala daerah dibantu oleh Inspektorat Provinsi atau Inspektorat Kabupaten/Kota.

Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

”Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota,” sebutnya.

Sebelumnya, ada sekitar 16 unit mobil dinas lagi, yang belum dikembalikan oleh Anggota Dewan Kota Tanjungpinang. Karena yang baru mengembalikan 11 unit mobil dinas.

Upaya sudah dilakukan Pemko Tanjungpinang, adalah sudah mengirim surat ke Sekretariat Dewan Kota Tanjungpinang. Yang intinya, Anggota Dewan Kota Tanjungpinang untuk segera mengembalikan mobil dinas tersebut.

Apa bila surat imbauan tidak diindahkan, maka Pemko Tanjungpinang akan melakukan upaya penarikan mobil dinas secara paksa terhadap Anggota Dewan tersebut.

”Tarik paksa mobil dinas dari Anggota Dewan itu, salah satu upaya terakhir kita,” Plh Wali Kota Riono.(RAYMON)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here