Kejati Tetapkan Dua Tersangka Kasus Asuransi

0
812
Yunan Harjaka

TANJUNGPINANG – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri menetapkan dua tersangka dugaan korupsi dana penyelenggaraan asuansi dan tunjangan hari tua bagi Aparatus Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari PNS dan tenaga harian lepas pada Pemerintah Kota Batam yang ditempatkan pada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Kedua tersangka yakni Monas Penasehat Hukum PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dan Syafei (SYI) Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Batam.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri, Yunan Hanjaka mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan dari pemeriksaan saksi dan didukung dengan dua alat bukti lainya maka tim menetapkan dua tersangka yakni berinisial Monas penasehat hukum PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dan SYI, Jaksa pengacara negara pada Kejaksaan Negri Batam. “SYI waktu itu menjabat sebagai Kasi Datun di Kejari Batam dan bertugas di wilayah hukum Kejati Lampung,” katanya Kamis (14/9).

Yunan menyebutkan, dalam kasus ini pihaknya telah memeriksa 14 orang saksi serta juga telah melakukan tindakan penyitaan terhadap dokumen-dokumen yang terkait atas penyalahgunaan dana peyelenggaraan asuransi kesehatan dan tunjangan hari tua bagi PNS dan tenaga harian lepas Pemko Batam. Menurutnya, dalam meningkatkan jaminan kesehatan dan tunjangan hari tua bagi PNS dan tenaga harian lepas kota Batam yang tertuang dalam Perda Kota Batam No 09 tahun 2006 tentang APBD Kota Batam tahun Anggaran 2007.

”Khususnya menyangkut mata anggraran asuransi kesehatan dan tunjangan hari tua bagi PNS dan tenaga harian lepas Kota Batam,” katanya Kamis (14/9). Dalam pelaksanaannya Pemerintah Kota Batam mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.

Yunan menyebutkan, dikarenakan keterbatasan anggaran pihak Pemerintah Kota Batam menghentikan kerja sama Asuransi sebagaimana dalam surat Nomor 020 KEUN/2012, 10 Mei 2012. Dengan pengakhiran kerjasama pihak kedua belum memenuhi prestasi berupa kewajiban pembayaran asuransi tunjangan tua PNS dan tenaga harin lepas daerah Pemerintah Kota Batam dianggap Wanprestasi maka pihak pertama mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negen Batam melalui Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Batam inisial (SYI).

”Sambil menunggu Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pada 18 September 2013 pihak pertama dan pihak kedua melakukan mediasi sepakat membayar sebesar Rp 55 miliar,” jelasnya.

Yunan menuturkan, uang itu juga ditempatkan di dalam rekening bersama atas nama Monas dan SYI yang merupakan jaksa dari Kejari Batam pada Rekening PT Bank Mandin (Persero) Tbk. Namun tersangka SIY dan Monas telah melakukan penarikan dana dari rekening tabungan bersama yang di pindah bukukan ke rekening giro dari tanggal 3 September 2013 sampai 13 Mei 2015. ”Kurang lebih ada 31 transaksi penarikan tanpa ada perintah dan pemberitahuan dari Pemberi Kuasa yakni Pemko Batam, dari Rp 55 miliar uang yang tersisa di rekening bersama sekitar Rp 165 juta,” jelasnya.

Kedua tersangka melanggar pasar 3, 8 Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan pasal 3 UU No 8 tahun 2010. tentang pencegahandan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. (ray)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here