Kejati Tetapkan Lima Orang Tersangka

0
595
Rilis: Kejaksaan Tinggi Kepri saat merilis ada lima tersangka di kasus korupsi tunjangan rumah dinas di Natuna. f-raymon/tanjungpinang pos

TANJUNGPINANG – Kejaksaan Tinggi Kepri menetapkan lima orang tersangka tunjangan perumahan di DPRD Natuna. Kelima tersangka itu masing-masing Hadi Chandra (HC), Makmur (M), Raja Amirulah (RJ), Ilyas Sabli (IS) dan Syamsurizon (SY). kelimanya diduga melakukan tindak korupsi tunjangan perumahan kepada pimpinan dan anggota DPRD Natuna dari tahun 2011 sampai 2015 dengan kerugian negara Rp 7,7 miliar.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri Yunan Harjaka mengatakan, kasus korupsi bahwa sejak tahun 2011 sampai 2015 Pemerintah Natuna telah memberikan bantuan kepada pimpinan dan anggota DPRD Natuna yang bersumber dari dana APBN dengan sebesar Rp 14 juta untuk ketua DPRD, Rp 13 juta untuk wakil DPRD dan Rp 12 juta untuk anggota DPRD. ”Tunjangan perumahan tersebut berdasarkan surat keputusan bupati Natuna,” katanya Senin (31/7).

Kajati menyebutkan, besaran tunjangan perumahan diusulkan oleh Sekretaris DPRD Natuna atau sekian periode 2009-2014 berinisial M atas desakan HC ketua DPRD Natuna periode 2009 hingga 2012 dan disetujui oleh bupati yang saat itu menjabat RA dan IS. RA dan IS menentukan besaran nilai tunjangan perumahan tersebut tanpa menggunakan mekanisme yang seharusnya dan tidak memperhatikan pasaran setempat sehingga menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 7,7 miliar. ”Dari hasil penyelidikan kita sudah memeriksa saksi sekitar 30 orang,” sebutnya.

Yunan menyebutkan, HC ketua DPRD Natuna dengan kewenangannya mendesak dan mengarahkan tersangka M dan tersangka EE selaku Kasubag Keuangan untuk membuat draf Surat Keputusan (SK) tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Natuna. ”Walaupun tidak sesusai dengan mekanisme yang ada sehingga Bupati yang menjabat RA tahun 2011 menandatangani SK tunjangan perumahan tersebut,” jelasnya.

Selanjutnya, pada saat IS menjabat sebagai Bupati tahun 2012 sampai 2015, HC mendesak IS untuk menandatangi SK Bupati terkait dengan tunjangan perumahan sesuai dengan draf Sk yang dibuat oleh MM selaku Sekwan.
Yunan mejelaskan, tersangka Sy selaku Sekda Natuna yang tidak pernah melakukan pembahasan dan penilaian terhadap kewajaran harga setempat terkait tunjangan perumahan. ”SY memanfaatkan SK yang diterbitkan oleh Bupati tentang besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan DPRD dan anggota DPRD Natuna,” tuturnya.

Kelima tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1 pasal 3 undang undang No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo undang undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 e 1 KUHP. (cr27)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here