KEK, Daerah Diuntungkan

0
493
RAPAT: Gubernur Kepri H Nurdin Basirun rapat tentang KEK di Jakarta, kemarin. f-istimewa/humas pemprov kepri

Dinilai lebih menguntungkan daerah, Gubernur Kepri H Nurdin Basirun getol mengurus penetapan sejumlah daerah di Kepri untuk dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

DOMPAK – NURDIN menuturkan, dengan mengupayakan KEK di sejumlah daerah di Kepri, maka lebih banyak kemudahan dan keuntungan yang didapatkan. ”Yang kita tawarkan itu ke investor, harus lebih baik dari pada yang sudah ada. Terutama keunggulannya dan pengelolaannya langsung oleh pemerintah daerah. Makanya akan terus kita dorong,” ujarnya usai rapat paripurna di DPRD Kepri, Pulau Dompak, Senin (31/7).

Nurdin mencontohkan, pada umumnya, sasaran penerapan KEK adalah untuk meningkatkan investasi asing di suatu daerah dengan menyediakan berbagai insentif berupa insentif perpajakan (PPN, PPnBM, PPh Pasal 22, Tax Holiday).
Kemudian, insentif kepabeanan (pembebasan, pengurangan tarif, atau penyederhanaan prosedur cukai atau bea masuk). Insentif penanaman modal (menyederhanakan syarat dan prosedur), serta insentif perlindungan lingkungan hidup.

Selain Indonesia, telah banyak negara yang berusaha menarik investor asing dengan menerapkan KEK untuk menggairahkan perekonomian negara tersebut.
Diantara banyaknya KEK, ada yang berhasil mengalami pertumbuhan dengan pesat dan fantastis seperti Shenzhen di RRC. Politikus NasDem Kepri itu juga mengaku akan melindungi perusahaan-perusahaan yang beroperasi saat ini di Kepri dari berbagai distorsi seperti tarif dan birokrasi yang berbelit-belit. ”Ini bagian dari hak inisiatif pemerintah daerah dalam menggerakkan ekonomi Kepri ke depan,” tegasnya.

Gubernur menegaskan, dengan adanya KEK dan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau Free Trade Zone (FTZ) di sejumlah daerah di Kepri, akan lebih cepat dalam peningkatan perekonomian dan pembangunan. Dalam hal pengembangan kawasan tertentu seperti KEK, harus memiliki keunggulan dan keistimewaan tersendiri. Sehingga bisa bersaing dengan derah lainnya di Indonesia dan juga KEK di negara lainnya. Kepri harus memiliki keistimewaan tersendiri bagi investor, sehingga investor ini akan lebih tertarik untuk menanamkan modalnya di Kepri.

Bila investor merasa lebih menguntungkan berinvestasi di Kepri, mereka akan memindahkan investasinya ke Kepri.  ”Makanya kita mengajukan sejumlah daerah untuk dijadikan KEK seperti Pulau Asam di Karimun, Galang Batang di Bintan dan mengajukan sejumlah daerah sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dengan tujuan peningkatan investasi. Ini akan berdampak ke ekonomi,” tambahnya.

Dengan KEK ini, aturan dan regulasinya ada di pemerintah daerah sendiri. Hal ini akan memudahkan dalam segala urusan baik perizinan dan lainnya bagi investor. Investor tidak merasa kesulitan dalam mendapatkan perizinan. Dengan adanya kelebihan ini akan memotong jalur birokrasi yang selama ini dikeluhkan investor karena berbelit. Intinya, dengan adanya KEK nanti di Kepri dan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, akan menguntungkan Kepri yang berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. ”Peluang lapangan kerja akan terbuka lebar, perekonomian akan bergeliat juga. Dalam hal pemerataan pembangunan akan merata di seluruh daerah,” bebernya.

Anggota DPRD Kepri Onward Siahaan mengatakan, dengan adanya KEK dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Kepri, akan membawa kebaikan bagi Kepri. Selain itu akan menjadi daya tarik tersendiri bagi investor dalam dan luar negeri untuk berinvestasi. Apabila ada KEK dan Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, Kepri memiliki keistimewaan tersendiri. Investor akan merasa lebih tertarik menanamkan modalnya dibanding dengan kawasan yang tidak memiliki keistimewaan. Ia pun berharap PP KEK di Kepri disahkan Presiden, sehingga membawa perubahan yang signifikan dari segi penanam modal yang masuk ke Kepri.

Gubernur sendiri sudah memaraf tiga RPP. Ketiganya yaitu Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang, Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan serta Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Karimun.

Investasi Besar di KEK
Untuk kawasan KEK, investasinya cukup besar. Di Indonesia, sudah ada 11 KEK yakni KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan, KEK Sorong, KEK Morotai, KEK Bitung, KEK Palu, KEK Mandalika, KEK Tanjung Lesung, KEK Tanjung Kelayang, KEK Tanjung Api-api, KEK Sei Mangkei, dan KEK Arun Lhokseumawe. Jika Presiden RI Joko Widodo sudah meneken RPP KEK di Kepri, maka jumlah KEK di Indonesia akan bertambah.

Pemerintah pusat menargetkan 11 KEK di Indonesia mampu menyedot investasi senilai Rp 720 triliun sampai dengan 2025. Karena itu, pemerintah saat ini tengah memproses usulan beberapa KEK baru untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar Jawa. Usulan KEK yang baru di Indonesia yakni kawasan Free Trade Zone Batam yang sedang dalam proses menjadi KEK, KEK Bintan dan KEK di Pulau Asam Karimun.

Kemudian, ada juga usulan KEK Kijing di Kalimantan Barat, Kuala Tanjung di Pantai Timur Sumut dan akan berdekatan dengan Sei Mangkei. KEK adalah kawasan dengan batas tertentu yang tercangkup dalam daerah atau wilayah untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional. (MARTUNAS-SUHARDI-Net)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here