KEK Harus Jadi Andalan

0
853
Rafki Rasyid

Pengamat Ekonomi Kepri, Rafki Rasyid mengatakan, proses pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang tidak boleh larut sampai batas 3 tahun.

Menurut dia, Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang akan dikembangkan sebagai kawasan basis industri pengolahan dan pemurnian bijih bauksit (refininly menjadi alumina, pengolahan alumina menjadi aluminium ingot (smelting), energi, pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), logistik, pengembangan pelabuhan bongkar muat, dan lainnya.

”KEK Galang Batang ini akan dikelola Badan Usaha, pemerintah bersama swasta yang ditunjuk oleh bupati. Kalau melihat pengusulnya maka bisa diperkirakan bahwa KEK Galang Batang akan dikelompokkan oleh PT Bintan Alumina Indonesia (BAI). Ini sangat mendorong, perputaran ekonomi Kepri ke depan,” jelas Rafki kepada Tanjungpinang Pos, Selasa (24/10).

Pemerintah Provinsi harus cepat mendorong peluang KEK ini. Jika dalam proses pengembangannya sampai tiga tahun masih belum menunjukkan efektivitas, maka sanksi terberat PP yang disahkan saat ini akan dicabut lagi oleh pemerintah. ”Sanksi paling berat bisa dibatalkan,” tegas Rafki.

Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, katanya, siap melakukan evaluasi setiap tahun terhadap pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang oleh badan usaha sebagaimana dimaksud.

Apabila berdasarkan hasil evaluasi pada tahun ketiga pelaksanaan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang belum siap beroperasi, menurut PP ini, Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus: a. melakukan perubahan luas wilayah atau zona; b. memberikan perpanjangan waktu paling lama 2 (dua) tahun; c. melakukan penggantian badan usaha; dan/atau d. mengusulkan pembatalan dan pencabutan Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang.

Baca Juga :  Lingga Lockdown, Kepri Menyusul

Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud telah diberikan dan Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang belum siap beroperasi karena bukan dari kelalaian atau force majeure badan usaha, menurut PP ini, Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dapat memberikan perpanjangan waktu pembangunan.

12 KEK di Indonesia
Hingga saat ini, pemerintah telah menetapkan 11 KEK di Indonesia, yaitu KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan, KEK Sorong, KEK Morotai, KEK Bitung, KEK Palu, KEK Mandalika, KEK Tanjung Lesung, KEK Tanjung Kelayang, KEK Tanjung Api-Api, KEK Sei Mangkei, KEK Arun Lhokseumawe dan KEK Galang Batang-Bintan, Provinsi Kepri.

Penetapan KEK di Indonesia sudah dilakukan pemerintah sejak tahun 2012. Delapan diantaranya KEK manufaktur dan 4 KEK lainnya akan menjadi kawasan pariwisata.

12 KEK yang tersebar dari barat hingga timur wilayah Indonesia didukung dengan penyelenggaraan infrastruktur, pemberian fasilitas dan insentif serta kemudahan berinvestasi.

Indonesia merupakan negara terbesar di Asia Tenggara dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,02 persen tahun 2016. Indonesia memiliki pertumbuhan yang stabil dalam bidang ekspor teknologi menengah yang merefleksikan kinerja yang kuat dari industri kelapa sawit ban karet (teknologi rendah dan menengah), industri perakitan mobil, suku cadang otomotif dan kabel jaringan (tinggi dan menengah).

Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar ke-4 di dunia yang memimpin Indonesia sebagai negara terbesar ke-10 dari segi paritas daya beli dengan pasar sumber daya manusia yang kompetitif.

Baca Juga :  Sepekan TMMD, Dua Jembatan Rampung

Indonesia juga memiliki Sumber Daya Alam terbarukan (produk agrikultur) dan tidak terbarukan (tambang dan mineral) yang berlimpah.

Secara letak geografis, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki koneksi langsung dengan pasar terbesar dunia dengan Selat Malaka sebagai jalur laut paling aktif di dunia dan menjadi rute utama pelayaran global.

KEK Bisa Dicabut
Presiden RI Joko Widodo saat meresmikan pengelolaan KEK di Mandalika beberapa waktu lalu mengatakan, pengelolaan EK ada aturan main dan kontrak yang jelas dengan investor.

Kalau investor dalam waktu enam bulan membiarkan lahan miliknya yang sudah dijadikan KEK tanpa ada aktivitas pembangunan, maka izin harus dicabut. Menurutnya, banyak investor yang tertarik berinvestasi di KEK. Bahkan, taipan negara-negara Arab tertarik ingin mengambil alih semua lahan di KEK Mandalika.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan Bintan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas selama 70 tahun.

Kebijakan ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 41/2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan.

Jokowi meneken PP ini pada Rabu (11/10) lalu. Dalam perubahan ini disebutkan, kawasan Bintan ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk jangka waktu 70 tahun sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah ini.

Baca Juga :  Diramaikan Tim Luar Negeri

Demikian dikutip dari situs Sekretariat Kabinet RI, setkab.go.id, Senin (23/10).

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan meliputi, pertama, sebagian dari wilayah Kabupaten Bintan dan sebagian dari wilayah Kawasan Industri Galang Batang, serta seluruh Kawasan Industri Maritim, dan Pulau Lobam.

Kedua, sebagian dari wilayah Kota Tanjungpinang yang meliputi Kawasan Industri Senggarang dan Kawasan Industri Dompak Darat.

Selanjutnya, susunan organisasi dan tata kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan.

”Susunan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud ditetapkan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara,” tulis PP tersebut.

Selanjutnya, pada saat PP berlaku, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan tetap melaksanakan tugas dan wewenangnya sampai dengan ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dimaksud.

PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 12 Oktober 2017. (ais/bas/net)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here