Kelanjutan Vaksinasi MR Tunggu Arahan Bupati

0
57
WAKIL Bupati Natuna meninjau pemberian vaksin rumbela ke pelajar di Natuna belum lama ini. f-istimewa

Vaksinasi Campak (Measles) dan Rubela (MR) di Natuna sempat dilaksanakan beberapa waktu lalu. Namun, karena adanya fatwa MUI terkait keharamannya, kegiatan vaksinasi itu ditunda sampai sekarang. Kini kelanjutannya menunggu instruksi Bupati Natuna, Hamid Rizal.

NATUNA – Ramainya perbincangan vaksin yang tak halal itu, menjadi polemik ditengah masyarakat karena bahan vaksin itu dibuat dari bahan yang diharamkan. Namun, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memperbolehkan vaksin itu diinjeksikan kepada anak usia Balita hingga 15 tahun dan ibu hamil dengan alasan mengatasi kondisi darurat.

Meskipun sudah diperbolehkan penggunaannya, di Natuna kegiatan vaksinasi itu belum dilaksanakan lagi sampai sekarang.

“Kepada orangtua untuk tidak terlalu khawatir akan dampak yang sudah terfaksinasi. Karena MUI sudah memperbolehkan, namun belum bisa dinyatakan halal,” kata Hikmat Aliansyah, Kepala Bidang (Kabid) Penanggulangan Penyakit dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna melalui telepon, senin (27/8).

Hikmat Aliansyah mengatakan, rencana pelaksanaan vaksinasi itu akan dilanjutkan di Natuna dan sebelumnya sempat ditunda.

Namun begitu, Hikmat mengaku belum bisa menentukan jadwal dan teknis pelaksanaannya karena pihaknya masih menunggu kebijakan dari Bupati Natuna Hamid Rizal.

“Insya Allah, hari ini (Senin) Pak Kadis akan menghadap Pak Bupati untuk membahas kegiatan ini. Kita menunggu instruksi dari pak Bupati,” jelas Hikmat.

Menurutnya, kegiatan itu bisa saja dilaksanakan kembali dan bisa saja tidak karena kebijakan tertinggi ada di tangan Hamid.

“Kalau Pak Bupati menginstruksikan lanjut, kita akan lanjutkan dan sebaliknya kalau pak Bupati bilang tidak, vaksinasi itu tidak akan kita lanjutkan. Keputusannya ada di beliau,” sebutnya.

Sejumlah warga mengaku kesal, dengan sikap pemerintah yang ujuk-ujuk menyuntikkan vaksin Campak (Measles) dan Rubell ke anaknya tanpa memastikan kehalalan obat itu terlebih dahulu.

Mereka menilai, pemerintah telah bertindak gegabah dalam melaksanakan program vaksinasi Campak dan MR terhadap anak usia 9-15 tahun dan ibu hamil itu.

”Saya khawatir kesehatan anak saya terganggu dengan vaksin yang sudah bercampur dengan darah mereka, karena vaksinnya belum pasti halal. Anak dan istri saya yang tengah mengandung sudah disuntik vaksin itu,” kata seorang warga Ranai, Chairman, kemarin.

Ia menegaskan, harusnya pemerintah tidak gegabah dengan menyebar vaksin yang belum pasti kehalalannya itu.

Sehingga, tidak terjadi keluhan dan kekesalan dari masyarakat dikemudian hari. Menurutnya, daerah jangan serta merta dukung kebijakan pusat tetapi harus memastikan dahulu apakah itu tidak ada masalah terlebih soal halal.

”Kalau tidak jelas kenapa disebar ke masyarakat. Pemerintah ini seperti gegabah,” tukasnya. (HARDIANSYAH)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here