Keluar dari Kemiskinan Lewat Transformasi Perpustakaan

0
182
Wabup Bintan H Dalmasri Syam didampingi Kepala DPAD Edi Pribadi membuak stakeholder meeting transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, di ruang rapat 2 Kantor Bupati Bintan, Bintan Buyu, Selasa kemarin.

BINTANBUYU – Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) Kabupaten Bintan menggelar stakeholder meeting, mengenai program transformasi perpustakaan umum berbasis inklusi sosial. Program ini bisa mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan.

Tahun 2018, Bintan masuk dalam daftar 60 kabupaten dari 21 provinsi se-Indonesia, untuk menjalankan program transformasi perpustakaan umum berbasis inklusi sosial, dari Perpustakaan Nasional RI. Selain tingkat Kabupaten Bintan, program ini sudah menjadi komitmen di 10 desa. Tahun 2019, sudah empat desa yang menjalankan program tersebut. Kini, Pemkab Bintan akan memperluas pelaksanaan tersebut di setiap kecamatan, kelurahan dan desa.

“Untuk komitmen menjalankan program ini, maka kita gelar stakeholder meeting ini,” kata H Dalmasri Syam, Wakil Bupati Bintan, di sela membuka stakeholder meeting do ruang rapat 2 Kantor Bupati Bintan, Selasa (20/8) kemarin.

Dalmasri menjelaskan, selama ini, perpustakaan hanya dianggap sebagai sarana penyedia buku bacaan untuk anak-anak atau pelajar. Tapi sekarang, perpustakaan memiliki peranan sangat besar dalam mencerdaskan bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (sosial). Pustaka bisa menjadi sumber teknologi dan pendidikan dalam pengembangan pengetahuan masyarakat, guna membangkitkan usaha dan kesejahteraan keluarga.

Justru itu, Dalmasri Syam meminta agar camat, lurah dam kades membuka ruang untuk pengembangan pustaka berbasis masyarakat, di tempat yang ramai. Sehingga, perpustakaan juga bisa menjadi pusat kegiatan sosial. Perpustakaan ini harus dilengkapi perangkat komputer, akses internet, buku serta SDM pendukung lainnya.

“Untuk anggarannya, bisa digunakan dana kelurahan atau Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa. Penggunaan dana untuk pustaka ini tidak menyalahi aturan. Sudah ada komitmen Kementerian Desa dengan Perpustakaan Nasional di pusat,” jelas H Dalmasri Syam.

“Saya juga minta agar Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bintan untuk membuat surat edaran ke camat, lurah dan kades,” sambung wabup.

Kepala DPAD Bintan Edi Pribadi menyampaikan, stakeholder meeting ini dilaksanakan guna mensinergikaan program transformasi perpustakaan umum berbasis inklusi sosial, dengan seluruh pemangku kepentingan. Sehingga, perpustakaan tidak lagi untuk orang tertentu. Tapi sudah sesuai dengan paradigma sekarang, perpustakaan terbuka untuk semua kalangan. Pustaka dibangun di tempat pusat masyarakat.

Sehingga, perpustakaan akan menjadi sumber ilmu pengetahuan dan pusat informasi bagi masyarakat. Dalam transformasi berbasis iklusi sosial ini, masyarakat bisa memahami, membaca dan menganalisis suatu informasi atau pengetahuan. Program literasi ini bisa mendorong usaha.

“Kalau masyarakat semakin cerdas dan mengetahui teknologi dari perpustakaan ini, usaha ekonomi kerakyatan akan meningkat. Secara tak langsung, masyarakat kita keluar dari kemiskinan,” terang Edi Pribadi.

Mengenai penggunaan dana desa untuk pengembangan perpustakaan desa, Edi Pribadi menegaskan, sudah ada MoU antara Kementerian Desa dengan Perpusnas RI. Namun, persentase alokasi dana desa itu fleksibel.

“Kami segera buat surat edaran mengenai pengalokasian dana desa untuk perpustakaan desa ini. Sedangkan untuk perpustakaan kabupaten, kita kembangkan program transformasi berbasis inklusi sosial ini di Kijang,” tambah Edi Pribadi.

Stakeholder meeting ini dihadiri jajaran DPAD Kabupaten Bintan, perwakilan Kantor Perpustakaan nasional dan Provinsi Kepri, Kominfo Bintan, Bapelitbang Bintan, Bank Riau Kepri, HNSI, pengelola pustaka desa, perwakilan kecamatan, lurah dan sejumlah kepala desa. (fre)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here