Kelurahan Kelola Rp15,9 Miliar

0
44
Warga saat mendatangi Kantor Kelurahan Air Raja untuk mengurus administrasi kependudukan. f- andri/tanjungpinang pos
Pemko menerima dana kelurahan Rp5,9 miliar dari APBN. Dana tersebut akan dikucurkan kepada 18 kelurahan se-Kota Tanjungpinang. Pemko juga menerima dana Rp10 miliar dari Lembaga Pengembang Corporate Social Responsibility Indonesia. Jadi, totalnnya Rp15,9 miliar.

TANJUNGPINANG – Dana kelurahan, masing-masing kelurahan terima sebesar Rp330 juta. Dana CSR, masing-masing kelurahan juga menerima Rp500 juta. Tahun, kelurahan mengelola dan dari negara cukup besar. Belum lagi dana rutin APBD Pemko Tanjungpinang.

Walikota Tanjungpinang, H Syahrul mengatakan, dana kelurahan ini sepenuhnya untuk pembangunan. Terutama pembangunan infrastruktur yang tidak atau belum diakomodir APBD.

Kalau untuk jalan yang memang tanggung jawab Pemko tidak bisa dibangun menggunakan dana kelurahan ini.

”Semua anggaran berasal dari pusat sedang dalam proses. Seperti DAK sampai dengan dana kelurahan. April ini sudah cair,” singkat Syahrul kepada Tanjungpinang Pos, Jumat (8/3).

Selain itu, Pemko Tanjungpinang juga CSR Indonesia untuk infrastruktur dan penerangan lampu jalan di wilayah pemukiman warga.

Setiap kelurahan akan menerima Rp500 juta. Hanya saja, dua kelurahan menerima kucuran anggaran sebesar Rp1 miliar, yakni di wilayah Kelurahan Batu IX dan Kelurahan Dompak.

Rincian dari Rp500 juta, Rp300 juta diperuntuhkan untuk kebutuhan lampu penerangan di pemukiman, dan Rp200 juta untuk kebutuhan pembangunan insfratsruktur, seperti pemasangan batu miring, drainase dan masih banyak lagi insfrastruktur lainnya.

Sementara itu, pengamat Ekonomi dari UMRAH Tanjungpinang, Rafki Rasyid mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi kepada Pemko Tanjungpinang telah banyak menerima kucuran anggaran dari pemerintah pusat. Sehingga kebutuhan masyarakat di Kota Tanjungpinang bisa terpenuhi.

Hanya saja, Rafki Rasyid berpesan, Pemko Tanjungpinang melalui Kelurahan untuk tetap dan harus transfaran terhadap dana yang digulirkan dari pemerintah pusat. Baik dari nilai anggaran yang diterima, penggunaan anggaran, transfaransi transaksi anggaran sampai pembangunan.

”Pengunaan dana Kelurahan dan CSR jangan melanggar hukum,” kata Rafki kepada awak media ini, Rabu (13/3).

Sebaiknya, saran Rafki lagi, pemerintah melibatkan masyarakat setempat. Karena masyarakat yang tahu kebutuhan di lingkungan tempat tinggalnya. Baik itu dari segi pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Sehingga diharapkan, dana tersebut tepat guna diperuntuhkan untuk kebutuhan masyarakat dilingkungannya.

”Jangan memutuskan sendiri, pemerintah,” sebut dia. (ANDRI – ABAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here