Kemana Uang Lego Jangkar?

0
921
Lay up kapal: Laut Kepri jadi lokasi yang strategis untuk jalur pelayaran dan lay up atau lego jangkar kapal. f-dokumen/tanjungpinang pos

MBS. KALAU dinilai dg cermat provinsi Kepulauan Riau punya potensi yg sangat tinggi nilainya. berada di perairan yang sibuk hingga banyak potensi pendapatan.termasuk pelabuhan dan lego jangkar pelimpahan dari negara Singapura yg saat ini ribut tak jelas pemasukannya di Batam. Tapi kemana pemasukannya?
+6281364252006

TANGGAPAN:
Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Pemprov Kepri belum bisa memungut retribusi lego jangkar sampai sekarang karena belum ada payung hukumnya. Perda itu belum disetujui. Para pejabat tiga kementerian akan datang ke Batam untuk membahas penanganan weweanng retribusi lego jangkar. Kementerian yang akan turun itu yakni Kemenkum HAM, Sekretaris Negara dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Mereka juga akan turun ke lapangan melihat kawasan lego jangkar di Pulau Nipah Batam, Pulau Tolop Batam dan daerah Rempang-Galang (Relang).

Turunnya para pejabat dari tiga kementerian ini untuk harmonisasi Perda Retribusi dan Pajak Pemprov Kepri yang saat ini belum selesai dievaluasi. Pejabat Kementerian Perhubungan RI tidak turut datang ke Batam karena setiap kali duduk bersama dengan pihak Pemprov Kepri, yang terjadi hanya perdebatan yang tak ada ujungnya. Biarlah tiga kementerian ini yang turun karena di tangan merekalah keputusan nanti terkait persoalan yang terjadi seputar lego jangkar. Jadi, ini harapan baru bagi kita. Biarlah mereka turun ke lapangan nanti dan melihat aturan-aturannya mana yang jadi bagian pusat, maka yang jadi bagian daerah.

Baca Juga :  Perusahaan Tak Ada BPJS

Ada perdebatan sengit antara Pemprov Kepri dengan Kemenhub. Pihak Kemenhub menyatakan bahwa labuh jangkar itu bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sementara dari pihak Pemprov Kepri menyebutkan, jasa labuh jangkar itu bukan PNBP. Namun retribusi yang harus masuk ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pihak Kemenhub selama ini tetap bertahan bahwa itu PNBP. Sehingga sampai saat ini, Kemenhub masih terus menarik uang lego jangkar dari Kepri karena dianggap PNBP. Pemprov Kepri sendiri mempertahankannya berdasarkan UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 27 bahwa 12 mil laut kewenangan pengelolaannya ada di provinsi.

Baca Juga :  Jam Keberangkatan Bus ke Tanjunguban

Rata-rata kapal yang lego jangkar di Kepri berada di 12 mil laut. Karena itulah, Pemprov Kepri ngotot harus mendapatkan retribusi jasa labuh di 12 mil laut tersebut. Tapi mereka memaksa retribusi itu menjadi PNBP. Kalau PNBP, itu masuk kas negara. Kalau retribusi, itu masuk kas daerah. Jasa labuh kapal itu retribusi, bukan PNBP dan itu hak kita. Makanya, kita tak akan pernah diam. Kami akan bergerak terus.

Sebenarnya, jika jasa labuh jangkar ditarik Kemenhub dan langsung disetor ke kas Kemenkeu, uang itu tidak akan kemana-mana. Tetap untuk negara. Namun, itu tidak akan pernah kembali ke kita. Laut punya kita, hak pengelolaan di kita, tapi uangnya mereka yang ambil. Ini melanggar undang-undang. Karena jelas-jelas sudah dituangkan di UU No.23 tahun 2014 itu.

Baca Juga :  Ayo, Kembangkan Sektor Maritim

Padahal kita sudah ada Perdanya tentang Retribusi dan Pajak Pemprov Kepri yang sudah disetujui bersama DPRD Kepri dan Gubernur Kepri H Nurdin Basirun. Perda ini pun langsung dikirim ke Kemendagri dan Kemenkeu untuk dievaluasi. Sesuai aturan, evaluasi Perda itu paling lama 15 hari kerja. Beda dengan Perda Retribusi dan Pajak Pemprov Kepri, sudah 3,5 bulan belum selesai juga dievaluasi. Ada sejumlah pasal yang diperdebatkan sehingga tak selesai dievaluasi sampai saat ini. Persoalan baru muncul di APBD Perubahan 2017. Pendapatan sudah dimasukkan Rp 60 miliar dari sektor lego jangkar. Padahal, sampai saat ini Rp 1 pun belum ada masuk kas daerah Kepri. (mas)

Brigjend Jamhur Ismail
Kadis Perhubungan Pemprov Kepri

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here