Kembalikan Anggaran FTZ Tanjungpinang

0
256
Teddy Jun Askara

TANJUNGPINANG – Anggaran untuk Badan Pengusahaan Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Tanjungpinang mendadak dialihkan ke FTZ Karimun. Hal ini membuat anggota DPRD Kepri dapil Tanjungpinang Teddy Jun Askara (TJA), Rudi Chua, dan anggota lainnya tidak bisa terima saja.

Setelah mendapat informasi tersebut, pihaknya siap pasang badan untuk menghadapi anggota Dewan Kawasan (DK) Kepri agar anggaran tersebut jangan dialihkan ke FTZ Karimun.

Hal ini disampaikan TJA bersama Rudi Chua saat menghadiri rapat paripurna Ranperda Perubahan APBD 2018, Kamis (6/9).

”Tidak bisa seperti itu. Salah besar kalau tiba-tiba anggaran itu dipindahkan. Kami siap tanyakan masalah ini kepada Pak Gubernur,” terang TJA kepada wartawan di DPRD.

Hal senada pun disampaikan Rudi Chua, bahwa informasi tersebut sudah dia dapatkan sejak Rabu malam lalu. Saat menerima informasi tersebut, Rudi pun tidak tinggal diam. Dirinya siap pasang badan agar Gubernur yang juga Ketua Dewan Kawasan FTZ berpikir. Anggaran itu jangan dipindah.

”Karena masyarakat dan FTZ Tanjungpinang masih membutuhkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang ada di ibu kota. Kawan-kawan Dapil Tanjungpinang sudah sepakat meminta gubernur untuk mengembalikan dana tersebut kembali ke Tanjungpinang,” jelasnya.

”Agar peruntukannya untuk sarana pembangunan infrastruktur yang ada di Tanjungpinang. Apalagi anggaran untuk Karimun sudah cukup besar Rp150 miliar, tak sebanding dengan Tanjungpinang hanya Rp40 miliar,” beber Rudi.

Sebagai informasi, anggaran sarana prasarana FTZ untuk Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPK-PBPB) Batam dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Ahmad Yani, salah satu pejabat di BP Batam.

Masing-masing Tanjungpinang sekitar Rp40,295 miliar, Karimun Rp143,376 miliar dan Bintan Rp68,511 miliar.

Anggota Komisi II DPRD Kota Tanjungpinang Reni juga tidak setuju jika anggaran untuk FTZ Tanjungpinang justru dialihkan ke Karimun.

Apalagi APBD Kota Tanjungpinang sangat minim. Sehingga tidak bisa membantu pembangunan infrastruktur di kawasan FTZ Tanjungpinang.

”Kita memang butuh dukungan APBN untuk pembangunan di kawasan FTZ Tanjungpinang (Senggarang dan Dompak). Malah dikurangi pula,” katanya dengan nada kesal.

Karena itu, Reni dan anggota DPRD lainnya akan pergi ke BP Batam untuk membahas hal ini. Anggaran tersebut harus dikembalikan ke Tanjungpinang.

”Apalagi tak ada jaminan bagi kita tahun depan dapat lagi. Makanya, kita minta pak gubernur lebih bijak. Kembalikan lah anggaran itu,” pesannya.

Jika alasan pengalihan anggaran karena struktur organisasi, Reni menyebutkan itu bukan persoalan. Apalagi strukturnya sudah disahkan MenpanRB dan SDM di FTZ Tanjungpinang dapat bantuan dari PNS Pemko dan Pemprov Kepri.

FTZ Tanjungpinang butuh dukungan dana agar bisa meningkatkan investasi. ”Kita kejar balik agar anggaran itu kembali ke Tanjungpinang. Apalagi kondisi jalannya memprihatinkan. Benar-benar butuh anggaran itu,” tegasnya. (ais/dlp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here