Kemendag Minta Pakai Alat Ukur Elektronik

0
370
DIRJEND PKTN Kemendag Veri Anggrijono meninjau alat tera di Batam, Kamis (26/7). f-martua/tanjungpinang pos

BATAM – Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) mengungkapkan pentingnya keharmonisan penyelenggaraan kegiatan metrologi legal antara pemerintah pusat dan daerah.

Ia juga meminta agar pedagang pasar rakyat dan ritel modern menggunakan alat ukur elektronik. Direktur Jenderal PKTN Kementerian Perdagangan RI, Veri Anggrijono pun melakukan pertemuan dengan kepala dinas yang membidangi perdagangan serta menekankan pentingnya perlindungan konsumen dari tertib ukur.

”Dalam konteks kebenaran hasil ukuran, masyarakat ingin adanya jaminan itu. Tak hanya timbangan, tapi alat ukur lainnya,” ujarnya saat pertemuan itu di Batam, Kamis (26/7).

Diingatkan jika akurasi alat ukur diragukan, maka harus dilakukan tera ukur. Jika tidak, bisa merugikan masyarakat. ”Yang wajib ditera dan ditera ulang, kita wajibkan tera ulang. Sistem pengelolaan data yang baik juga harus diperhatikan, agar laporan ke masyarakat bisa dipahami dengan baik,” imbuh dia.

Sehingga menjalankan sistem dalam mencapai kepastian hukum. Seperti pompa ukur bahan bakar minyak, timbangan yang digunakan pedagang di pasar rakyat atau ritel modern, serta meteran air dan listrik. ”Sehingga konsumsen terlindungi dan berjalan tertib ukur, berasaskan kepastian hukum, profesional, tepat waktu, dan terjangkau,” bebernya.

Ditambahkannya, pentingnya harmonisasi penyelenggaraan kegiatan metrologi legal. Baik antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk mewujudkan tertib ukur. ”Sehingga memberikan perlindungan kepada masyarakat terutama dalam hal kebenaran hasil pengukuran. Untuk itulah pertemuan ini digelar,” ungkap Veri.

Veri juga menyampaikan, dalam penyelenggaraan kegiatan metrologi legal, Direktorat Metrologi sebagai pemerintah pusat tidak dapat bekerja sendiri. Tapi membutuhkan peranan pemerintah daerah. ”Diharapkan terjalin kerja sama antar penyelenggara metrorogi legal, baik di pusat maupun daerah,” harapnya.

Disebutkannya, pihaknya berupaya mengharmonisasikan penyelenggaraan teknis metrologi legal di seluruh Indonesia. Salah satunya melalui Pertemuan Teknis Kemetrologian yang diselengggarakan di Batam.

”Kegiatan tahunan ini merupakan sarana komunikasi dan pertukaran informasi Unit Metrologi Legal (UML) Pemerintah Daerah dan Direktorat Metrologi,” beber dia.

Mereka diakui, menyoroti pentingnya penyelenggaraan kegiatan metrologi legal dalam era reformasi birokrasi dan dalam koridor pelayanan publik. Hal ini sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dimana, penyelenggaraan kegiatan metrologi legal harus berorientasi kepada masyarakat. ”Salah satunya dengan menitikberatkan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” jelasnya.

Masyarakat menghendaki adanya jaminan dan kepastian hukum terhadap proses transaksi perdagangan yang menggunakan alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP). (mbb)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here