Kemendag Tolak Impor Sembako

0
811
Sidak sembako: Tim TPID saat sidak ke distriutor sembako beberapa waktu lalu.F-dokumen/tanjungpinang pos

BATAM – Kementerian Perdagangan RI menolak memberikan izin impor beras yang diajukan Kepri. Semua beras impor ditegaskan harus melalui Jakarta, sebelum masuk Batam. Semua beras impor mesti melalui Bulog.

Hal itu ditegaskan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Syahrul Mamma, menegaskan hal itu, Rabu (26/4) di Batam.

”Impor apa? Beras harus melalui pusat. Harus ke Jakarta. Bulog yang harus mengimpor. Tidak bisa langsung impor tanpa melalui Jakarta,” tegasnya.

Menurutnya, walau Batam merupakan kawasan FTZ, namun sembako tetap harus melalui pusat. Langkah itu diakui diambil untuk menekan kebocoran sembako, seperti yang terjadi beberapa tahun yang lalu.

”Sembako jenis apapun. Kecuali beras kesehatan,” ungkapnya.

Syahrul juga menegaskan jika pemerintah daerah harus melakukan pengawasa terkait peredaran beras impor. Pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan daerah, untuk melakukan pengawasan terhadap sembako yang tersedia.

Baca Juga :  11 dari 13 Siswa Nilai Tertinggi Kepri dari Batam

Semua dicek, sehingga tidak ada lagi pengusaha nakal yang menimbun sembako untuk menguntungkan diri sendiri.

”Sehingga harga eceran tertinggi sembago terjaga,” tegasnya.

Sebelumnya, akhir tahun lalu Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengatakan impor Sembako perlu dilakukan demi memastikan ketersediaan barang dan juga untuk menekan harga yang kini mulai melambung.

Dijelaskan Amsakar, sejatinya Pemko sudah mengantongi dukungan impor sembako dari Komisi VI DPR RI, saat kunjungan kerja ke Batam tahun lalu.

”Karena itu kami harap support Komisi VI ini didengar FKPD tingkat Provinsi. Kami harap sebagai kawasan pelabuhan bebas perdagangan bebas Batam Bintan Karimun, kran importasi itu bisa dibuka,” pungkasnya.

Baca Juga :  Juli, Banyak Pejabat Dimutasi

Kran impor beras ke Batam, dinilai penting dibuka, karena tidak adanya lahan pertanian di kota industri ini.

Setelah sebelumnya menyurati Gubernur Kepri, untuk mengajukan kran impor ke pemerintah pusat, kali ini tim penanggulangan inflasi daerah (TPID) Batam, kembali menyurati Gubernur.

Menurut Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Pemko Batam Gintoyono, yang masuk dalam TPID Batam, surat kedua dikirim, karena surat pertama tidak ada respon.

Dimana, sebelum ramadhan, sudah diminta dibuka surat ke Presiden, melalui Menteri Perdagangan.

”Surat pertama tak direspon, makanya surat kedua dikirim lagi melalui Gubernur Kepri, Nurdin Basirun,” ungkap Gintoyono.

Diingatkan, impor beras merupakan kebutuhan masyarakat Batam. Sekaligus untuk menekan harga beras di Batam, agar tidak tinggi.

Baca Juga :  Forum Pimred Dorong Kepri Maksimalkan Kelautan

Jika beras import melalui Jakarta atau mendatangkan beras dari Pulau Jawa, biaya transportasi lebih tinggi dan berdampak pada harga beras di Batam.

”Juni lalu kita surati ke pusat melalui Gubernur kemudian diteruskan ke Presiden melalui Mendag. Tapi karena belum ada respon, makanya kita surati lagi,” ungkap Gintoyono.

Kondisi saat ini diakui, dengan keterbatasan beras di Batam, oknum tertentu memanfaatkan dengan memasok beras dari mancanegara.

Artinya, beras impor masih tetap masuk ke Batam, namun dengan modus pengoplosan dan kegiatan ilegal lainnya.(MARTUA)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here