Kemendagri Harus Menerima

0
731
Dr (H.C) Oesman Sapta Odang

Terkait RUU Provinsi Kepulauan

Rancangan Undang-undang (RUU) Provinsi Bercirikan Kepulauan mesti tuntas dibahas. Pengalaman tiga tahun lalu jangan terulang kembali.

DOMPAK – KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) pun disebutkan tak bisa menolak pembahasan RUU tersebut karena itu amanah undang-undang. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Dr (H.C) Oesman Sapta Odang (OSO) kepada wartawan di Kantor Gubernur Kepri di Dompak, Senin (2/10).

OSO mengatakan, perkembangan tentang pembasan RUU Provinsi Kepulauan tersebut saat ini menjadi program anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Komite 1 yang mengurus masalah otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah serta pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah.

”Pembahasannya saat ini sudah sangat jauh. Komite satu terus memperjuangkan hal itu agar jadi,” jelasnya.

Tinggal ke depan, lanjutnya, perwakilan anggota DPD RI yang memahami itu harus fokus dengan pembahasan perundingan lebih lanjut dengan Mendagri RI.

Baca Juga :  Pedagang Sepakati Harga Daging Rp155 Ribu

”RUU Provinsi Kepulauan itu tidak bisa ditolak karena itu perintah undang-undang,” tegasnya. ”RUU Kepulauan itu sama dengan pemekaran,” timpalnya menjelaskan.

Kata dia, perjuangan RUU Kepulauan ini tidak hanya dilakukan anggota DPD RI di pusat. Pejabat asal Kalimantan itu juga menceritakan bahwa isu RUU Kepulauan ini menjadi sorotan sejumlah media nasional di Jakarta.

Di kesempatan yang sama, anggota DPD RI Hardi Selamat Hood menambahkan, bahwa perkembangan pembahasan RUU Kepulauan ini sudah tahap mendesak Presiden RI Jokowi Dodo (Jokowi) untuk segera menyelesaikan hal itu.

Jika RUU Kepulauan itu tidak direspon positif oleh pemerintah, maka teman-teman yang notabe dari Provinsi Kepulauan merasa tertinggal dengan provinsi daratan yang saat ini sudah jauh berkembang dibandingkan provinsi kepulauan.

”Inikan masalahnya ada kecemburuan dari provinsi daratan. Kalau gitu kita buat juga dong provinsi darat. Nah, oleh karena itu mari kita hilangkan itu semua dan kita memang menghitung luas wilayah. Dengan begitu siapa yang tidak mengakui laut, sebagai luas wilayah? kata anggota DPD Dapil Kepri itu.

Baca Juga :  Operasi Patuh Seligi, Kendaraan Polisi Juga Dirazia

Sekarang ini, tekanan dari Ketua DPD RI sangat kuat dan baru-baru ini sudah ada pertemuan antara DPD RI, Mendagri dan Menkumham menbahas masalah ini di gedung DPD RI. ”Saya kira harusnya dalam tahun ini, UU Provinsi Kepulauan clear,” harapnya.

Lebih lanjut Hardi menyampaikan, mengapa RUU Kepulauan ini terus diperjuangkan, itu karena sangat berdampak baik terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) yang akan dialokasikan pemerintah pusat ke provinsi kepulauan.

”Terutama DAU, DAK itu dihitung dari kontinental besarnya. Misalnya Provinsi Jawa Barat dihitung dari darat, maka dapat lebih besar. Cuba begini lah, kita bayangkan kalau kita ke Jakarta sama kita ke Natuna kalau naik pesawat. Berarti luas kita itu sampai ke Jakarta harusnya,” beber Hardi.

Baca Juga :  Media Lulus Verifikasi Dewan Pers Dapat Barcode

Intinya RUU Kepulauan ini kalau direspon pemerintah pusat dan disahkan, maka dana transfer untuk daerah akan lebih banyak dari pada saat sekarang. ”Dan insyallah tentu APBD kita lebih besar,” jelasnya.

RUU Provinsi Kepulauan ini sudah masuk agenda utama DPD RI untuk dibahas. Hanya saja, pembahasannya terkesan lambat dan tidak menjadi prioritas pemerintah pusat.

Belum lama ini, perwakilan pejabat di tujuh provinsi kepulauan se-Indonesia yang tergabung dalam Badan Kerjasama (BK) Provinsi Kepulauan menggelar paripurna membahas RUU Provinsi Kepulauan untuk menjadi prioritas Proglenas tahun 2017 bersama DPD RI.

Ada tujuh provinsi kepulauan di Indonesia yakni, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bangka Belitung, Maluku Utara, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara termasuk Kepri.(SUHARDI-MARTUNAS)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here