Kemenhub Masih Membandel

0
631
Jamhur Ismail

DOMPAK – Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kewenangan Daerah Provinsi di Laut dan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan belum kelar. Pihak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) masih membandel dan bertahan bahwa kewenangan pengelolaan labuh jangkar pada 0-12 mil laut masih di tangan mereka.

Poin ini tertulis di salah satu pasal di RPP tersebut. Poin ini tidak diterima pihak Kemenhub dengan lapang dada. Padahal, kewenangan itu harusnya sudah berpindah ke provinsi sejak UU No.23 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan.

Saat ini, Kepri paling dirugikan soal kewenangan pada 0-12 mil laut itu. Sebab, Kemenhub masih terus memungut retribusi lego jangkar dari laut Kepri pada 0-12 mil laut.

Pemprov Kepri baru bisa memungut retribusi lego jangkar ini apabila RPP ini disahkan menjadi Peraturan Pemerintah (PP) dan tetap memuat pasal tentang kewenangan provinsi mengelola sumber daya alam dan ruang pada 0-12 mil laut tersebut.

Meski berbagai upaya dilakukan pihak Kemenhub menggagalkan pasal itu, namun Pemprov Kepri melalui Dinas Perhubungan tidak akan menyerah merebut kewenangan pengelolaan wilayah 0-12 mil laut tersebut.

Baca Juga :  Meriah, Pembukaan Porprov Kepri ke- IV

Hal ini disampaikan saat rapat terbatas (Ratas) Kepala Dinas Perhubungan Pemprov Kepri, Brigjend Jamhur Ismail bersama Gubernur Kepri H Nurdin Basirun di Kantor Gubernur, Pulau Dompak, kemarin.

”Kami masih tetap memperjuangkan, karena ini marwah, sekali layar terkembang pantang surut berpantang,” tegas Jamhur di depan seluruh para Kepala OPD Pemprov Kepri.

Jamhur dalam ratas tersebut sempat memaparkan sejauh mana capaiannya memperjuangkan kewenangan provinsi mengelola batas ruang laut yang saat ini masih cukup alot pembahasannya di tingkat kementerian dan lembaga di Jakarta.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Nurdin bahkan sempat menegaskan tetap melawan jika yang diperjuangkan tersebut sesuai aturan dan perundang-undangan. ”Lawan saja jika masih sesuai aturan perudang-undangan,” perintah Nurdin.

Usai mendengar pemaparan Jamhur, Nurdin melihat belum ada kemungkinan iktikad baik kementerian terkait menyerahkan kewenangan tersebut untuk Kepri. Nurdin meminta pada saat ratas jika Pemprov Kepri dilibatkan, undang dirinya supaya bersama-sama memberikan penjelasan kewenangan tersebut. ”Saya minta dilibatkan,” pinta Nurdin.

Baca Juga :  Pemprov Naikkan Tunjangan Dokter Hinterland

Hanya saja menurut Jamhur, sudah beberapa kali menggelar ratas gabungan Kemendagri, KemenkumHAM, Dirjen Hubla Kemenhub dan Kemenkeu, peserta rapat selalu bukan peserta atau pejabat yang dapat memberikan keputusan. ”Kalau kami bawa Pak Gubernur, harusnya rapat yang langsung dipimpin Kemenko Maritim,” saran Jamhur.

Jamhur saat rapat belum lama ini dengan lintas kementerian di Jakarta, dirinya telah mempersiapkan bahan-bahan yang jadi acuan kenapa Pemprov mempertahankan pengelolaan kewenangan 0-12 mil laut.

Jamhur mengatakan, pedoman dalam melaksanakan wewenang, bahwa badan dan atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan.

Berdasarkan Pasal 9 ayat 3 No.30 tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan, menurut Prof Mahfud MD, mantan Ketua MK, karena menurut hukum, setiap tindakan yang dilakukan tanpa ada hukum yang benar, itu batal.

Kalau itu mengeluarkan anggaran negara, itu bisa korupsi. Kalau itu mengambil penerimaan atau pungutan, itu namanya pungli.

Baca Juga :  Disdik Dituntut Transparan

Berdasarkan UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bab V tentang Kewenangan Daerah Provinsi di Laut dan Provinsi Berciri Kepulauan pasal 27 ayat 3, kewenangan daerah provinsi untuk mengelola Sumber Daya Alam di laut paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan.

Sumber Daya Alam di laut adalah, semua unsur lingkungan hidup yang terdapat di dasar laut, ruang air hingga 12 mil dan tanah di bawahnya baik yang diperbaharui maupun yang tidak diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

Dalam pengelolaan laut 0-12 mil, kata Jamhur, Pemprov Kepri hanya meminta pengelolaan retribusi lego jangkar. Sedangkan jasa pelayaran dan keamanan tetap ditangani Kemenhub. (ais/mas) 

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here