Kemenhub Permudah Izin Sandar Yacht

0
443
SEJUMLAH yacht saat singgah di perairan Anambas, tahun lalu. Tahun ini, sekitar 5.000 yacht akan singgah di berbagai daerah di Kepri.f-indra/tanjungpinang pos

JAKARTA – Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia, lintas kementerian turun berperan memberi kemudahan-kemudahan. Salah satunya kemudahan bagi kapal wisata yacht.

Kemudahan sandar atau keluar masuk pelabuhan itu diberikan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk 19 pelabuhan di Indonesia. Tiga diantaranya pelabuhan di Kepri.

Berdasarkan pres rilis yang diterima redaksi koran ini, Selasa (22/1) kemarin, Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub memberikan kemudahan pelayanan kepelabuhanan bagi kapal wisata yang masuk dan keluar dari 19 pelabuhan yang telah ditetapkan.

Adapun 19 pelabuhan itu telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No.123 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permenhub No.PM. 171/2015 tentang Tata Cara Pelayanan kapal wisata asing di perairan Indonesia.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Wisnu Handoko menerangkan bahwa Kapal Wisata (Yacht) asing adalah alat angkut perairan yang berbendera asing dan digunakan sendiri oleh wisatawan untuk berwisata dan digunakan hanya untuk kegiatan non niaga.

”Sektor pariwisata merupakan hal yang harus didukung oleh semua instansi tak terkecuali Ditjen Perhubungan Laut. Untuk itu, kami mendorong peningkatan sektor pariwisata dengan memberikan kemudahan pelayanan kepelabuhanan bagi kapal wisata asing yang masuk dan keluar melalui 19 pelabuhan di Indonesia,” jelasnya.

Baca Juga :  Sudah Diaudit BPK, Jumlahnya Rp 157 Miliar

Pelabuhan masuk dan pelabuhan keluar tersebut dapat diubah dengan memperhatikan perkembangan kunjungan kapal wisata asing, kesiapan sarana dan prasarana untuk memberikan pelayanan dan pengembangan wilayah.

”Untuk mendukung kelancaran pelayanan kapal wisata (yacht) asing di pelabuhan, penyelenggara pelabuhan wajib memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur pelayanan kapal dan barang yang berlaku di 19 pelabuhan masuk dan pelabuhan keluar,” tegasnya Capt. Wisnu.

Adapun pemberian kemudahan pelayanan kapal wisata (yacht) asing dilaksanakan secara terpadu yang terkait di bidang kepabeanan, kekarantinaan, keimigrasian, dan kepelabuhanan.

”Surat Persetujuan Berlayar kapal wisata asing hanya diberikan di pelabuhan masuk dan pelabuhan keluar oleh Syahbandar. Dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar tersebut, Syahbandar melakukan pemeriksaan administratif guna memastikan pemenuhan kewajiban di bidang kepabeanan, kekarantinaan, keimigrasian, dan kepelabuhanan,” lanjut Wisnu.

Baca Juga :  Kapolres Ucok Ajak Pelajar dan Mahasiswa Menyaring Informasi

Dengan demikian, penyelenggara pelabuhan harus melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kelancaran pelayanan kapal wisata (yacht) asing di pelabuhan.

Sebagai informasi, yacht asing tersebut tidak boleh dikomersialkan dan tidak disewakan kepada pihak lain termasuk melakukan pergantian penumpang atau menaikan dan menurunkan penumpang selama berada di wilayah perairan Indonesia.

Tahun 2019 ini, sekitar 5.000 kapal wisata akan masuk Kepri. Rombongan kapal yang cukup besar itu dijadwalkan berangkat dari Darwin, Australia pada Juli 2019 nanti.

Para Yachter ini akan berlayar melewati Nias hingga sampai di Batam sebelum melanjutkan perjalanan ke negara lain. Mereka akan keliling beberapa negara dalam 110 hari.

Perkiraannya, kapal akan melewati Batam, antara 1 sampai 4 November 2019. Kapal wisata itu juga akan singgah ke Lagoi Bintan, Tanjungpinang dan Batu Blubang di Lingga.

Di Tanjungpinang dan Lagoi diperkirakan 5-10 November serta Lingga direncanakan tiba sebelumnya, atau 28-31 Oktober 2019. Di Tanjungpinang-Lagoi, mereka exit point.

Pajak Yacht 0 Persen
Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan bahwa, pajak 0% untuk Yacht akan berdampak pada peningkatan pendapatan negara di sektor pariwisata.

Baca Juga :  Kasad Minta Prajurit Terus Mengasah Kemampuan

Hal itu disampaikan Menteri Pariwisata dalam Rapat Koordinasi untuk Usulan Barang Mewah PPN yang didiskusikan agar ada penghapusan untuk kapal pesiar ssing di Kantor Kementerian Koordinator Kelautan.

”Dengan deregulasi ini, akan menyederhanakan dan juga menarik lebih banyak Yacht yang membawa wisatawan asing untuk mengunjungi Indonesia dan akan meningkatkan devisa negara,” kata Menteri Koordinator Kelautan Luhut Binsar Panjaitan pada pertemuan tersebut.

Dalam pertemuan itu, Menteri Koordinator Kelautan Luhut Binsar Panjaitan juga didampingi oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong, dan juga Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi.

Diputuskan bahwa deregulasi harus dilakukan untuk meningkatkan pesanan kapal pesiar untuk meningkatkan devisa dari sektor Pariwisata di Indonesia. (mas/mbb/net)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here