Kemenhub Sedot PAD Lego Jangkar

0
467
Jamhur Ismail

Target Hanya Rp5 Miliar Tahun 2018

Kementerian Perhubungan RI masih terus menyedot Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov Kepri dari sektor lego jangkar pada 0-12 mil laut di Provinsi Kepri.

TANJUNGPINANG – HAL ini juga yang menjadi salah satu penyebab munculnya bayangan defisit pada APBD Perubahan (APBD) Pemprov Kepri 2018. Pemprov Kepri harus menurunkan target PAD dari sektor lego jangkar sebesar Rp55 miliar.

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengatakan, sisa tahun 2018 ini, PAD dari lego jangkar sudah disepakati diturunkan menjadi Rp5 miliar dari target sebelumnya di APBD murni 2018 sebesar Rp60 miliar.

Jumaga juga kecewa dengan angka ini karena sudah satu tahun lebih Pemprov Kepri belum juga bisa mengelola lego jangkar di Kepri. ”Jadinya disepakati hanya Rp5 miliar,” ujar Jumaga, baru-baru ini.

Kepala Dinas Perhubungan Pemprov Kepri, Brigjend Jamhur Ismail juga mengakui adanya penurunan target PAD dari lego jangkar. ”Karena tinggal dua atau tiga bulan lagi, makanya target diturunkan,” jelasnya.

Baca Juga :  Lelang Proyek Fisik Lambat

Jamhur mengatakan, sampai saat ini belum ada PAD masuk dari sektor lego jangkar ke kas daerah. Padahal, biaya labuh kapal (lego jangkar) itu sifatnya retribusi yang harusnya masuk ke kas daerah. Namun, kata dia, pihak Kemenhub tetap menganggap jasa labuh kapal salah satu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sehingga tetap dipungut.

Kemenhub beralasan, mereka bekerja sesuai PP No.15 tahun 2016 tentang Tarif dan Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Perhubungan RI. Meski sampai saat ini belum ada solusi dari pusat soal kewenangan pengelolaan lego jangkar ini, namun Jamhur tetap optimis tahun ini sudah ada PAD dari lego jangkar.

Jamhur mengatakan, di UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 27 sudah jelas bahwa kewenangan pengelolaan laut 0-12 mil adalah di provinsi.

Baca Juga :  Rida Berpesan Jadikan Motivasi Membangun Lingga

”Kita hanya minta dua saja, labuh jangkar dan pemanfaatan perairan. Kalau izin dan keselamatan kapal, itu memang urusan Kemenhub. Kita tidak mengganggu itu,” tegasnya.

Meski sudah jelas-jelas diatur di undang-undang, namun Kemenhub tetap berkeras memungut jasa labuh jangkar di Kepri dengan alasan, belum ada Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur terkait kewenangan itu.

Sementara itu, Ketua Komisi II bidang Perekonomian dan Keuangan DPRD Provinsi Kepri Hotman Hutapea menyampaikan, Pemerintah Provinsi Kepri tidak harus menunda tahun 2019 untuk mengambil retribusi lego jangkar di perairan Provinsi Kepri, terutama di wilayah Kota Batam dan Bintan.

”Target pendapatannya sekitar Rp60 miliar. Harusnya kalau Surat Keputusan (SK)-nya sudah diteken Gubernur, tak harus menunggu lagi. Action lah,” tegas politikus Partai Demokrat Provinsi Kepri tersebut, belum lama ini.

Baca Juga :  Bea Cukai Komitmen Bebas Dari Korupsi

Hotman menyampaikan, untuk menyelesaikan kewenangan tersebut DPRD tidak bisa ikut campur tangan menggesa ke pemerintah pusat. Melainkan, Pemprov yang harus menggesa dan menyelesaikan masalah itu di pusat. Dirinya menceritakan, terkait proyeksi pendapatan dari hasil lego jangkar mampu menopang pendapatan asli daerah yang saat ini masih tersendat-sendat.

Pihaknya di Komisi 2 sudah sering mengingatkan Gubernur untuk segera meneken SK terkait kewenangan batas wilayah 12 mil tersebut. ”Sayangkan kalau duitnya tidak diambil. Kalau bisa kami yang mungut, ya kita pungut. Tapi kan mana bisa DPRD pula yang mungut,” katanya.(MARTUNAS-SUHARDI)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here