Kemenhub Semena-mena di Kepri

0
922
SINGAPURA: Warga Belakang padang Batam saat mengangkat barang ke pelantar. Nampak lautan kawasan lego jangkar yang dekat dengan Singapura.f-istimewa/dokumwen yuli seperi

Ngotot Pungut Retribusi Lego Jangkar

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI bertindak semena-mena di Kepri. Yang bukan haknya pun disikat juga. Seperti retribusi lego jangkar yang jelas-jelas harus masuk kas daerah, namun tetap juga dipungutnya.

TANJUNGPINANG – HAL ini membuat Pemprov Kepri khususnya Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Pendapatan (Dispenda) Pemprov Kepri kelabakan. Ulah Kemenhub tersebut juga membuat DPRD Kepri turut geram. Lantaran persoalan ini tak selesai berbulan-bulan, anggota Komisi III DPRD Kepri pun sudah menjadwalkan keberangkatan mereka ke Kantor Kemenhub RI di Jakarta.

Kepala Dinas Perhubungan Pemprov Kepri, Brigjend Jamhur Ismail mengatakan, Kemenhub bukan hanya semena-mena di Kepri, namun tidak mematuhi undang-undang. Lego jangkar merupakan hak Kepri terlebih yang berada di 12 mil laut sesuai Pasal 27 UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. ”Ya semena-mena mereka lah. Jasa labuh jangkar itu kewenangannya di provinsi. Kemenhub itu wewenangnya keamanan dan keselamatan berlayar,” ujarnya via ponselnya, Kamis (14/9) sore.

Baca Juga :  TNI Terlibat Narkoba, Tak Ada Ampun

Jasa lego jangkar adalah retribusi ke pemerintah daerah. ”Jadi itu bukan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Kalau PNBP masuk kas negara, tapi retribusi masuk kas daerah. Yang mereka pungut itu retribusi dan seharusnya bukan masuk kas negara,” tegasnya.

Tapi karena menyangkut uang, Kemenhub tidak mau berhenti memungut retribusi labuh jangkar tersebut. ”Padahal itu hak kita. Tapi tak mau dilepas. Makanya, kita takkan diam. Kita akan bergerak terus,” bebernya.

Ia mencontohkan, di jalan raya, polisi punya wewenang untuk memberi tilang bagi yang melanggar undang-undang berlalu lintas. Memperingati pengendara yang tidak pakai helm. Polisi bertindak sesuai tugasnya menjaga keamanan dan keselamatan berkendara di jalan raya. Bagi yang tak punya SIM, maka harus mengurusnya ke Polres. ”Biaya pengurusan SIM itu masuk ke kas negara, bukan ke kas daerah,” bebernya.

Baca Juga :  Tugas Rampung, TMMD Ke-105 Ditutup Pangdam

Namun, meski polisi menjaga keamanan dan keselamatan berlalu lintas, polisi tidak memungut parkir motor dan mobil. Yang memungut parkir tetap si pemilik parkir. ”Di undang-undang No.23 sudah disebutkan, kewenangan pengelolaan laut 12 mil itu adalah provinsi. Uang parkir atau jasa labuh kapal itu di tangan provinsi, bukan di tangan Kemenhub. Kalau surat izin berlayar atau keselamatannya, itu tugas Kemenhub. Kalau ada biaya di sana, masuk ke kas negara,” jelasnya.

Yang terjadi sekarang, uang lego jangkar yang harusnya dipungut Pemprov Kepri, sampai saat ini masih ditarik Kemenhub dan masuk ke kas negara. Jamhur mengatakan, uang itu sama-sama masuk ke negara. Namun, perlu diketahui, bukan hanya pusat yang perlu uang, daerah juga perlu uang untuk membangun. Apalagi itu hak provinsi, hak masyarakat Kepri. ”Kita yang punya lahan parkir, orang lain yang ambil uang parkirnya. Mudah-mudahan dengan kedatangan pejabat tiga kementerian ini, ada solusinya,” bebernya.

Baca Juga :  Kemenhub Sedot PAD Lego Jangkar

Kemarin sore, Jamhur bertemu dengan pejabat tiga kementerian di Batam yakni dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kemendagri dan Sekretaris Negara. Rencananya, pejabat tiga kementerian ini akan turun ke lapangan hari ini, Jumat (15/9) untuk melihat apa yang jadi kewenangan pusat dan apa kewenangan daerah.

Kedatangan mereka untuk melakukan harmonisasi Perda Retribusi dan Pajak Pemprov Kepri yang belum rampung dievaluasi Kemendagri dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kemenkeu juga ada kepentingan soal lego jangkar ini. Karena semua pemasukan dari kementerian/lembaga langsung masuk ke re rekening Kemenkeu. Apalagi lego jangkar tak dipungut lagi Kemenhub, maka pendapatan mereka akan turun.(MARTUNAS)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here