Kemenhub Tak Tetapkan Kuota Taksi Online Batam

0
652
Komisi III DPRD Kepri mendatangi Kantor Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub membahas kisruh taksi online Batam, Kamis (1/3).f-istimewa

JAKARTA – Anggota Komisi III DPRD Kepri yang membidangi perhubungan sangat menyayangkan sikap pejaba Dinas Perhubungan Pemprov Kepri yang tidak ikut pembahasan kuota taksi online di Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI di Jakarta, baru-baru ini.

Sebelum pembahasan dilakukan, pihak Kemenhub RI telah mengundang Dinas Perhubungan berbagai provinsi di Indonesia. Namun, Dishub Kepri tidak mengirim utusannya saat itu. Pembahasan itu adalah penetapan kuota taksi online di 12 provinsi di Indonesia, kecuali Kepri.

Adapun kuota taksi online yang ditetapkan di Indonesia yakni, di Jabodetabek melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) seperti, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur serta Sulawesi Selatan.

Selain itu ada juga Kalimantan Timur Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung dan Bengkulu. Kecuali Kepri yang diundang namun tidak mengirim utusan.

Baca Juga :  CPNS Dibuka, Terima 238.015 Orang

Hal ini disampaikan Direktur Angkutan dan Multi Moda Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan (Kemhub) Cucu Mulyana di depan seluruh anggota Komisi III DPRD Kepri saat berkunjung ke Kantor Kemenhub di Jakarta, Kamis (1/3).

”Jadi sangat kita sayangkan, seharusnya Pemprov Kepri mengirim utusan mereka untuk sama-sama hadir, mendengarkan dan menghitung,” tegas salah satu anggota Komisi III DPRD Kepri, Asep Nurdin kepada Tanjungpinang Pos, via ponselnya, kemarin.

Asep menerangkan, etikat baik Komisi III DPRD Kepri bertandang ke Kemenhub sebagai upaya mendorong kejelasan kekisruhan taksi online di Kepri, khususnya di Batam yang hingga saat ini belum berakhir.

Di depan para anggota Komisi III, Cucu Mulyana menjelaskan, bahwa pihaknya sudah mengundang beberapa provinsi di Indonesia untuk membahas masalah taksi online, sekaligus menentukan kuota. Kepri salah satu yang diundang, tetapi tidak mengirimkan pesertanya.

Baca Juga :  90 Ribu Warga Kepri Belum Rekam Data KTP

”Jadi di dalam PM 108 mengakomodir semua. Aplikator sekedar jadi vendor saja. Yang mengurus perizinan adalah perusahaan yang berbadan hukum,” kata Asep menjelaskan hasil petemuan mereka.

”Kita juga di sana kemarin mempertanyakan masalah tentang kuota. Rumusan mana yang dipakai, akhirnya, mereka balik tanya, pada saat pembahasan bersama hadir tidak? spontan kita menyampaikan, tidak ada yang hadir,” beber Asep.

Saat ini, Dishub Kepri sudah menetapkan kuota sementara taksi online di Kepri sebanyak 300 unit. Namun, para pengelola taksi online di Batam meminta agar jumlah itu ditambah.

Kepala Dinas Perhubungan Pemprov Kepri, Brigjend Jamhur Ismail mengatakan, kuota taksi online di Batam sifatnya hanya sementara sambil menunggu kajian berapa sebenarnya kebutuhan taksi di Batam.

Baca Juga :  Terapkan Perda KTR, Natuna Dapat Penghargaan Kemenkes

Pemprov Kepri tahun ini menganggarkan sekitar Rp 400 juta untuk melakukan kajian kebutuhan taksi di Batam. Perusahaan yang berniat mengerjakan proyek ini sudah ada.

Sesuai perkiraan Jamhur, kemungkinan Juni hasil kajian sudah ditetapkan dan Juli akan ditetapkan untuk selanjutnya diterapkan di lapangan. Karena itu, ia berharap agar sopir taksi online bersabar menunggunya.

Persoalan antara sopir taksi online dan sopir taksi konvensional di Batam adalah, sopir taksi online beroperasi sebelum ada izin. Sehingga sering terjadi keributan di lapangan. (ais/mas)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here