Kemenkes Tambah Dokter Spesialis di Kepri

0
1129
Tjepjep Yudiana

Presiden RI Joko Widodo sudah meneken Peraturan Presiden (Perpres) No.4 tahun 2017. Isinya tentang kewajiban dokter spesialis mengabdi di daerah selama satu tahun penuh. Kepri juga akan dapat tambahan tenaga medis yang andal.

Tanjungpinang – Perpres ini pun mulai berlaku sejak, 12 Januari lalu. Namun, dalam praktiknya di lapangan, lulusan dokter spesialis untuk lima bidang jurusan berbeda itu baru bisa didatangkan akhir Februari nanti.

Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Kepri, Tjepjep Yudiana mengatakan, saat ini pemerintah pusat dalam tahap persiapan sebelum dikirim ke daerah.

”Tentu ada briefing dulu seperti apa wilayah kerja mereka nanti. Ini kan dipersiapkan. Rencananya, tanggal 28 Februari nanti baru berangkat ke Kepri,” ujar Tjepjep kepada Tanjungpinang Pos via ponselnya, Minggu (29/1).

Adapun dokter spesialis yang akan datang ke Kepri nanti 14 orang dan akan ditempatkan di Lingga 5 orang, di Natuna 5 orang dan di Anambas 4 orang.

Soal tunjangan dokter spesialis yang mencapai Rp 30 juta sebulan, itu akan ditanggung pemerintah pusat. Tentu saja akan ada tunjangan tambahan dari daerah masing-masing.
Pemprov sendiri tidak mengalokasikan tunjangan tambahan untuk mereka. Pemprov dalam hal ini sebagai fasilitator saja.

Di Kepri, ujar Tjepjep, jumlah dokter sekitar 1.200-an orang. Sekitar 270 orang diantaranya adalah dokter spesialis dan sisanya dokter umum.

Dari segi rasio pelayanan antara jumlah dokter dan masyarakat, pelayanan kesehatan di Kepri sudah sangat bagus. Standar WHO, 1 dokter melayani 2.500 penduduk (1:2.500).
Di Kepri, 1.200 dokter melayani sekitar 2 juta penduduk atau 1 dokter melayani sekitar 1.670 penduduk (1:1.670).

”Tapi penyebarannya tidak merata. Menumpuk di kota. Batam paling banyak. Mereka tidak begitu suka ke Lingga, Natuna dan Anambas karena jumlah penduduknya sedikit,” ungkapnya.

Di Karimun, jumlah dokter umum dan spesialis sudah membaik. Itu karena Pemkab mengirimkan dokter umum kuliah lagi melanjut ke spesialis.

”Zaman Pak Nurdin (saat masih Bupati Karimun, red) ada 30 dokter spesialis yang dikuliahkan. Jadi sudah ada persiapan dari jauh hari. Makanya, Karimun sudah bagus lah,” bebernya.

Di Pulau Bintan sendiri, kata dia, jumlah rumah sakit sudah lumayan banyak begitu juga dengan klinik. Dokter juga sudah banyak buka praktik. Sehingga, masyarakat sudah mudah mendapatkan pelayanan kesehatan.

Namun, untuk daerah lain, penyebaran dokter masih minim terutama di pulau-pulau. Untuk menangani hal ini, Dinas Kesehatan Pemprov Kepri sudah mengirimkan 85 dokter keluarga yang bekerja di pulau.

”Mudah-mudahan lah sudah sesuai harapan masyarakat. Kalau tenaga medis, sudah bagus lah. Jumlahnya cukup banyak. Tinggal kita benahi perlahan-lahan rumah sakit dan alat medisnya,” jelasnya.

Dokter Spesialis Wajib ke Daerah,Tunjangannya Besar
Seluruh lulusan dokter spesialis diwajibkan untuk mengabdi di daerah dengan masa kerja selama satu tahun penuh.

Ketentuan yang tertuang dalam peraturan presiden (Perpres) nomor 4 tahun 2017 itu mulai berlaku 12 Januari 2017.

Kepala BPSDM Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Usman Sumantri menyampaikan, aturan ini dibuat sebagai upaya pemerataan tenaga dokter spesialis di daerah.

Dengan begitu, akses dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan spesialistik bisa ditingkatkan.

”Kita ingin ini merata. Jangan di kota-kota besar saja. Seperti Jakarta misalnya yang jumlah dokter spesialisnya empat kali lipat dari luar Jawa,” ujarnya saat dihubungi Jawa Pos.

Usman menjelaskan, kewajiban ini akan dibebankan pada seluruh mahasiswa spesialis yang lulus baik itu lulusan universitas dalam negeri maupun luar negeri dengan biaya mandiri maupun beasiswa.

Namun, dalam tahap awal, baru lima golongan spesialis yang akan mengawali. Yakni, spesialis anak, bedah, obgyn, anastesi, dan penyakit dalam.

”Ini memang wajib bagi mereka yang lulus per 12 Januari 2017. Tapi, bagi mereka yang lulus sebelum itu diperbolehkan pula untuk mendaftar,”ungkapnya.

Mereka nantinya ditempatkan di rumah sakit sakit daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan; Rumah Sakit rujukan regional atau Rumah Sakit rujukan provinsi, yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Rumah Sakit sebagaimana dimaksud merupakan milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

”Untuk penempatan nanti melihat usul daerah. Jadi kalau daerah A mengemukakan kekurangan spesialis anak misalnya, nanti disampaikan,” tuturnya.

Kendati begitu, penempatan ini juga akan memperhatikan kondisi finansial dari daerah tersebut dan beban kerja di sana. ”Tentu kita prioritaskan daerah yang finansialnya kurang atau tidak mampu,” sambungnya.

Penempatan ini, lanjut dia, dilakukan dalam kurun waktu satu tahun penuh. Yang nantinya, masa penempatan dalam rangka Wajib Kerja Dokter Spesialis diperhitungkan sebagai masa kerja seperti bunyi Pasal 18 Perpres ini.

Terkait insentif, Usman mengimbau para dokter tidak khawatir. Menurutnya, insentif yang diberikan Surat lzin Praktik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota, mendapatkan tunjangan dan fasilitas tempat tinggal atau rumah dinas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

”Tunjangannya pun cukup besar, mencapai Rp 30 juta per bulan,” ungkapnya.
Dirjen Sumber Daya Iptek Dikti Kemenristekdikti Ali Ghufron Mukti ikut menyikapi terbitnya Perpres 4/2017 itu.

Mantan wakil menteri kesehatan itu menjelaskan wajib praktik untuk dokter program spesialis sesegera mungkin diterapkan.

”Karena aturan ini sangat bermanfaat untuk masyarakat. Terutama di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal,” katanya.

Ghufron mengatakan regulasi wajib mengabdi minimal setahun untuk peserta pendidikan dokter spesialis, terkait dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

Dengan aturan yang sedikit memaksa itu, pemerintah bisa menyiapka dokter spesialis di layanan kesehatan daerah-daerah terpencil.

Ghufron juga mengatakan program wajib mengabdi ini bisa meningkatkan kompetensi dan kemahiran calon spesialis.

Guru besar UGM Jogjakarta itu mengatakan, program pendidikan dokter spesialis ranahnya memang di perguruan tinggi.

Program wajib mengabdi ini nantinya ada yang menggunakan skenario beasiswa dan biaya mandiri.

”Untuk yang beasiswa, anggarannya di Kemenkes,” jelasnya.

Rektor Universitas Padjadjaran (Unpad) Tri Hanggono Achmad menuturkan, sebagai kampus negeri mereka akan menjalankan semua amanah pemerintahTermasuk program wajib mengabdi untuk peserta kuliah dokter spesialis.

”Unpad mendukung sepenuhnya,” katanya.

Tri menjelaskan tiap semester, daya tampung pendidikan spesialis di Unpad menampung 130 sampai 150 orang.

Dengan pengiriman dokter spesialis itu, bisa memberikan layanan kesehatan berkualitas yang merata. (Martunas/jpnn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here