KemenkumHAM Akui Lapas Natuna Ditolak Warga

0
477
LOKASI lapas: Desa di Kabupaten Natuna yang akan dijadikan lokasi pembangunan Lapas oleh pemerintah pusat. f-dokumen/tanjungpinang pos

Tanjungpinang – KEMENTERIAN Hukum dan HAM (KemenkumHAM) Kepri optimis, bahwa salah satu wilayah di Kabupaten Natuna akan jadi dibangun Lembaga Pemasyarakatan (lapas).

Kemenkumham juga mengetahui, bahwa pembangunan ini belum mendapat restu dari masyarakat setempat.

Humas Kanwil KemenkumHAM Kepri Rinto Gunawan menjelaskan, rencana pembangunan Lapas di Natuna masih dalam proses di Kementerian Hukum dan HAM RI.

Menurutnya, tidak ada masalah terkait anggaran serta lahan untuk progres tersebut. Pembangunan lapas di pulau terluar ini juga didukung anggota DPR RI.

”Terus kita perjuangkan, proses saat ini sedang tahap pengajuan anggaran. Tahun ini, kita upayakan sudah mulai berjalan,” tegas Rinto di Tanjungpinang, kemarin.

Untuk pembangunan lapas ini sudah tersedia lahan sekita 8,9 hektare dan jauh dari pusat perkotaan atau pemukiman masyarakat.

Pada saat tim dari Kemenkumham meninjau lokasi, di sekitar area yang akan dibangun lapas tidak terdapat pemukiman penduduk, jadi kalau pun positif akan dibangun Lapas dipastikan tidak akan menganggu aktivitas masyarakat Pulau Natuna.

”Area 8,9 hektare itu masih hutan,” terangnya

Tujuan Kemenkumham RI ingin memiliki lapas di Pulau Natuna salah satunya adalah untuk menempatkan narapidana kejahatan luar biasa, seperti narkoba dan terorisme.

Sebelumnya Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, telah melakukan pembahasan dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terkait rencana tersebut.

Menurut Yasonna, lembaga pemasyarakatan yang dibangun terletak di dekat pemukiman penduduk serta di atas lahan lebih dari 10 hektare.

Bahkan tidak hanya Yasona H Laoly yang mendukung, anggota Komisi III DPR RI Junimart Girsang mendorong pembangunan lembaga pemasyarakatan (lapas) di Natuna, Kepulauan Riau, sebagai upaya mengatasi permasalahan membludak warga binaan di sejumlah lapas di daerah tersebut.

Junimart, mendorong Pemprov Kepri untuk menyiapkan sarana dan prasarana karena menyangkut ketertiban ke depan.

Kalau Natuna bisa menampung sekian banyak warga binaan, maka melebihi kapasitas yang ada di Lapas bisa teratasi dengan baik.

Junimart mengemukakan hal tersebut dalam kapasitasnya sebagai Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi III. Itu disampaikan Junimart Ginsang saat pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham di Kepulauan Riau, Desember lalu.

Untuk itu, politisi PDIP itu juga meminta Pemprov Kepri menyiapkan dokumen dan data yang dibutuhkan agar usulan tersebut dapat disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi III dengan Menteri Hukum dan HAM dan lembaga terkait lainnya.

Gubernur Kepri, Nurdin Basirun menyampaikan dukungannya terhadap pembangunan lapas di Natuna. Rencana tersebut harus disikapi secara arif dan bijaksana agar tidak menjadi polemik yang menyebabkan keresahan masyarakat.

”Wacana pembangunan lapas ini kan merupakan kebijakan pusat, apapun bentuk wacana dan rencana pemikirannya, harus kita sikapi dengan positif,” tukas ketua Partai Nasdem Kepri tersebut.(SUHARDI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here