Kenaikan NJOP Melambung 200 %

0
1026

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) melambung hingga 200 persen. Ini akan membuat harga tanah melonjak.

NATUNA – Namun, ada kalangan yang menilai, kenaikan ini akan mencekik masyarakat yang tidak memiliki usaha pada lahannya. Kenaikan pajak tersebut membuat masyarakat sangat kecewa dan merasa selama ini apa yang sudah diberikan pemerintah untuk masyarakat sama sekali belum ada. Seperti akses jalan belum baik, listrik sering padam, air bersih sering keruh dan lain sebagainya.

”Kenaikan NJOP diduga ada permainan untuk kepentingan para pejabat yang ingin lahannya bisa dibebaskan dengan harga yang cukup tinggi. Karena naiknya NJOP ini jelas sangat menyiksa masyarakat yang mempunyai lahan tapi belum diolah dengan baik,” kata tokoh masyarakat yang juga politisi Partai Nasdem Ilyas Sabli saat ditemui di Jalan Soekarno-Hatta, Kamis (9/11).

Baca Juga :  Bupati Natuna Promosi di KTT G-20

Ilyas mengatakan, kenaikan NJOP yang mencapai 200 persen tersebut seharusnya perlu ada kajian kembali dengan melihat perekonomian masyarakat sekarang. Bukan hanya untuk mementingkan kepentingan seseorang.

Kata dia, pemerintah sah-sah saja dalam menetapkan maupun menaikkan harga NJOP untuk meningkatkan PAD Natuna berdasarkan UU No.28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, serta Perda No.1 tahun 2011 dan Ketetapan Bupati No.37 tahun 2017 tentang Ketetapan Nilai Jual Objek Pajak.

Namun perlu juga lihat kemampuan dan perekonomian masyarakat Natuna yang hanya mengandalkan hasil dari melaut maupun dari hasil kebun.

Baca Juga :  Warga Diminta Ikut Awasi Distribusi Beras

”Seharusnya pemerintah bisa mengkaji kembali dan berpikir apakah sudah diberikan pemerintah daerah untuk masyarakatnya. Misalnya memberikan pelayanan dan kenyamanan bagi masyarakat. Karena selama ini pembangunan yang ada sekarang sama sekali tidak menyentuh kemasyarakat, yang hanya menghabiskan anggaran untuk membangun rumah dinas dalam lain sebagainya,” ungkapnya.

Ia juga menyayangkan kinerja DPRD Natuna yang tidak berpihak kepada masyarakat. Seharusnya pihak DPRD harus meninjau kembali Perda tentang Kenaikan harga tanah di Natuna.

”Seharusnya pemerintah bisa lebih arif dan bijaksana dalam menetapkan kenaikan NJOP 200 persen. Karena jika ditekan harus membayar tiga kali lipat sekaligus sama saja memiskinkan masyarakat,” katanya dengan mimik serius.(HARDIANSYAH)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here