Kepala Daerah Tak Boleh Memaksa ASN Berpolitik Praktis

0
65
ANGOTA DPRD Provinsi Kepri Iskandarsyah (dua dari kanan) bersama warga di Karimun. f-istimewa

PNS Berpolitik Laporkan ke Bawaslu

TANJUNGPINANG – Pemilihan presiden dan wakil presiden, termasuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota, provinsi, DPR RI dan DPD RI sudah di depan mata. Sejarah di dunia pilpres di sejalankan dengan pileg, tanggal 17 April mendatang.

Netralitas menjadi harga mati bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilu dan pemilihan presiden yang tahapannya sedang berjalan.

Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Ing Iskandarsyah mengatakan, ANS harus netral. Tidak gampang dipengaruhi pimpinannya yakni kepala daerah, yang mayoritas di Kepri juga sebagai ketua partai politik.

”ASN jangan diajak atasannya untuk berpolitik praktis. Harus netral. Kalau ada kepala daerah meminta untuk memilih partai itu, caleg itu dan lain lainnya, laporkan saja ke Bawaslu,” kata Iskandarsyah, kemarin.

Politisi PKS membeberkan, umumnya pejabat negara atau kepala daerah di Kepri juga sebagai ketua atau pengurus partai. Misalnya, Gubernur Kepri Nurdin Basirun juga sebagai Ketua DWP Partai NasDem Provinsi Kepri. Sedangkan Walikota Batam Rudi adalah sekretaris DPW Partai NasDem Provinsi Kepri. Walikota Batam Amasakar Achmat juga sebagai Ketua DPD Partai NasDem Kota Batam.

Kemudian Walikota Tanjungpinang Syahrul juga sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Kepri. Begitu juga dengan Bupati Bintan Apri Sujadi, juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Kepri.

Bupati Karimun Aunur Rafiq juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Karimun. Bupati Lingga Alias Wello juga sebagai Ketua DPD Partai NasDem Lingga. Bupati Natuna Hamid Rizal juga ketua DPD PAN Provinsi Kepri. Sedangkan Bupati Anambas Abdul Haris adalah Ketua DPD PPP Anambas.

”Mayoritas kepala daerah dan wakil kepala daerah juga menjabat sebagai ketua partai. Jangan sampai mempengaruhi ASN untuk memilih salah satu calon di pileg maupun pilpres mendatang,” ujarnya.

Ia juga minta saat kepala daerah berkampanye salah satu calon atau partai, baiknya jangan mengunakan aset negara. Aturannya sudah jelas, kalau ingin menjadi juru kampenya atau berkampanye, kapala daerah bisa mengajukan cuti kepada gubernur atau ke Menteri Dalam Negeri.

”Kita minta Bawaslu menindak tegas bagi kepala daerah yang mempengaruhi ASN untuk memilih salah satu caleg atau partai. Karena ASN harus netral tidak boleh ikut-ikutan berpolitik,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membolehkan kepala daerah terjun langsung dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 asalkan sesuai aturan, karena kepala daerah merupakan jabatan politik yang dipilih rakyat melalui pesta demokrasi.

”Ya, boleh tidak netral tapi ada batasan aturan Panwas dan Bawaslu. Kepala daerah dipilih oleh satu partai atau gabungan partai,” kata Tjahjo di Rakornas KPU di kawasan Ancol, Jakarta Utara, baru-baru ini.

Tjahjo pun menyebutkan batasan-batasan yang dimaksud, di antaranya kepala daerah ikut hadir kampanye hanya di akhir pekan, bukan di hari kerja agar kinerja pemerintahan daerah tidak terganggu dengan kampanye.

Selain itu, kepala daerah dalam berkampanye selama Pemilu 2019 dilarang mengajak staf pemerintahan, termasuk menggunakan fasilitasnya.

”Kalau mau ke Jakarta misalnya, itu jangan ajak staf, jangan ajak pegawai ASN (aparatur sipil negara), pakai uang sendiri pokoknya,” kata Tjahjo.

Sementara untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bertindak netral dalam Pilpres 2019.

”Penting netralitas ASN. Kami ikut dengan apa yang menjadi prinsip Kapolri dan TNI, Polri dan ASN itu harus netral. Yang boleh tidak netral tapi ada batas aturan Panwas dan Bawaslu adalah kepala daerah,” katanya.

Sedangkan bagi ASN di bawah kepala daerah hanya boleh menjelaskan mengenai keberhasilan program pemerintah. Namun, tetap tidak boleh menyerukan dukungan terhadap pasangan calon tertentu.

”Kalau aparat itu bolehnya hanya satu menjelaskan kepada masyarakat keberhasilan Pak Jokowi. (bas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here