Kepala Dinas Aktif, Boleh Ikut Open Bidding

0
588
PEJABAT Pemprov Kepri usai apel di Kantor Gubernur Kepri di Dompak, belum lama ini. f-mazpram/humas pemprov kepri

DOMPAK – Pemprov Kepri akan menggelar lelang jabatan atau open bidding. Saat ini, ada dua Organisasi Perangkat Darah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri yang dijabat Plh. Enam lagi kepala OPD Pemprov Kepri akan pensiun tahun ini. Kemudian, ada juga informasi akan dilakukan pergantian OPD. Karena itu, bagi kepala OPD yang masih menjabat bisa ikut open bidding ini nanti.

Namun, anggota DPRD Kepri meminta open bidding jangan formalitas semata. Hasil open bidding harus dijadikan pertimbangan untuk memilih kepala OPD. Bukan karena kedekatan atau balas budi.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri, H TS Arif Fadillah memastikan, dalam waktu dekat akan digelar lelang jabatan atau open bidding untuk mengisi jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri yang sudah masuk Masa Persiapan Pensiun (MPP) tahun 2018 dan 2019.

”Saat ini sedang kita rekapitulasi berapa yang pensiun. Tahun depan (2019, red) yang banyak,” jelas Ketua Tim Badan Pertimbangan Pangkat dan Jabatan (Baperjakat) Provinsi Kepri itu di Pulau Dompak, Jumat (5/1) kemarin.

Arif menuturkan, yang pasti open bidding dilakukan untuk mengisi jabatan Kadisdik, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Dispenda, Kesbangpol dan Staf Ahli.

Panitia seleksi (Pansel) sudah dibentuk dan sudah dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). ”Open bidding tetap Tim Pansel yang wawancara, kita pakai BKN regional Pekanbaru,” papar Arif.

Jadi open bidding ini untuk mengisi jabatan struktural atau Job Fit. Hanya saja saat ini tidak bisa terburu-buru karena menurutnya harus dilihat dari sisi berakhirnya masa pensiun. Saat ini, masa pensiun pejabat Kepri ini, rata-rata April, Juni, Oktober dan Desember.

”Kalau orang belum pensiun kasihan juga tiba-tiba sudah diganti, cuma problemnya harus dilakukan open bidding. Tapi tahap-tahapnya sudah kita siapkan,” papar Arif.

”Boleh juga pejabat yang sudah mengikuti open bidding mereka yang mau coba-coba ikut, silahkan,” tambahnya.

”Bahkan kalau misalnya gubernur minta ada beberapa kadis yang saat ini menjabat dan harus diganti, kita siapkan juga untuk diikut sertakan untuk open bidding lagi,” timpal Arif membeberkan.

Sebagai informasi lebih kurang delapan kepala OPD di lingkungan Pemprov Kepri sudah memasuki MPP mulai tahun 2018. Saat ini yang sudah resmi pensiun adalah Kepala Kesbangpol Syafri Salisman serta Isdianto mengundurkan diri dari Kadispenda lantaran mengikuti proses Cawagub Kepri.

Informasi yang dihimpun Tanjungpinang Pos, beberapa pejabat lainnya yang sudah memasuki MPP ada lebih kurang enam kadis. Mereka adalah Staf Ahli bidang Ekonomi dan Pembangunan Eko Sumbaryadi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Asman Taufik, Kepala Perpustakaan dan Kearsipan Amir Husin, Kadisdik Kepri Arifin Nasir, serta Ridwan Hamta kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah.

”Ketua Komisi I Bidang Pemerintahan DPRD Kepri Abdul Rahman Lc menyarankan agar pasca libur panjang akhir tahun 2017 ini Gubernur Kepri selaku pejabat yang mengambil keputusan dan diharapkan segera menggelar open bidding.

Jangan sampai nanti setelah terjadi banyak kekosongan jabatan di beberapa OPD baru kemudian gubernur merancang agenda tersebut. ”Namanya pemerintahan ini akan terus bergulir. Sebagai gubernur, beliau harus mengantisipasi jika terjadi proses pensiun. Saya kira di 2018 ini, OPD yang sudah MPP beliau sudah harus mempersiapkan orang yang siap untuk mengisi itu dan lewat open bidding memang jalan yang sudah diatur dalam perundang-undangan,” jelas politikus PKS Kepri tersebut.

Di samping itu, proses rekrutmen melalui open bidding harus dilakukan berdasarkan profesional, kapasitas dan kapabilitas. ”Tidak boleh menetapkan seorang pejabat hanya karena like and dislike saja, harus sesuai mutu, kecocokan profesi serta penilaian-penilaian objektif,” sarannya.

Dia juga menginginkan open bidding yang diselenggarakan nanti merupakan rangkaian mencari tokoh pejabat yang betul-betul berjalan sesuai aturan. Bukan sekedar formalitas open bidding, ternyata tidak diperhatikan. (ais)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here