Kepri Butuh Beras Impor

0
715
BERAS Bulog saat dibongkar diPelabuhan Batu 6 Tanjungpinang. Saat ini, Kepri butuh pasokan beras impor.f-dok/tanjungpinang pos

Segera Dibahas dengan Komisi VI DPR RI

Sebagai daerah yang dikelilingi laut, harga beras di Kepri lebih mahal dan stoknya kerap menipis terutama daerah kepulauan. Karena itu, Kepri butuh beras impor.

Batam – WARGA Kepri anti beras petani lokal, namun harganya cukup mahal setelah tiba di Kepri. Hal itu dikarenakan ongkosnya cukup mahal yang berpengaruh pada harga beras itu sendiri. Karena beras daerah yang sampai ke Kepri harus melalui banyak jalur. Kemudian, setelah tiba di pelabuhan, banyak lagi biaya yang dikeluarkan baik itu untuk bongkar muat.

Biaya lainnya adalah transportasi lalu ke gudang distributor. Dari gudang ke grosir, lalu ke pedagang pasar. Jika sampai ke pedagang kecil (warung), harganya makin mahal lagi.
Karena itu, Kepri berharap kebijakan seperti lima tahun lalu diberlakukan lagi. Keran impor beras ke Kepri harusnya dibuka.

Selama ini, Pemko Batam yang paling sering menyerukan agar dibuka impor beras ke Batam. Namun, karena persoalan beras juga dialami daerah lainnya di Kepri, akhirnya permintaan impor beras diminta diberlakukan untuk Kepri.

Baca Juga :  2018, Pemko Terima Ratusan CPNS

Pemprov Kepri juga mengajukan agar beras impor dibuka untuk kabupaten/kota lain di Kepri. Harapannya, ketersediaan beras di Kepri bisa mencukupi kebutuhan masyarakat. Gubernur Kepri H Nurdin Basirun mengatakan, pihaknya sehari sebelumnya sudah berangkat ke Jakarta. Rencananya, akan menggelar rapat dengan Komisi VI DPR RI, terkait dengan impor beras itu, sebelum kemudian batal. Namun dalam waktu dekat ini, pihaknya akan ke Jakarta lagi.

”Kemarin ke Jakarta, tapi pulang dulu. Saya pentingkan ini (taksi) dulu. Belum rapat, kebetulan ketua Komisi VI (DPR) lagi di luar kota. Nanti akan ke Jakarta lagi secepatnya. Kita mengajukan beras untuk se-Kepri,” kata Nurdin, Rabu (14/3) di Batam.

Wali Kota Batam, HM Rudi membenarkan pihaknya ke Jakarta untuk membicarakan rencana impor beras. Selain dia dan Gubernur, ikut serta Kepala BP Batam, Lukita. ”Iya, soal impor beras. Untuk sembako, tapi nanti pak Gubernur yang menjelaskan,” kata Rudi.

Diakuinya, hari ini dijadwalkan hearing dengan Komisi VI. Namun karena ada kegiatan DPR RI, khususnya komisi VI, maka dibatalkan. ”Makanya saya pulang. Tapi rencananya, kita akan memaparkan impor beras 5 tahun lalu. Dulu bisa masuk kan. Berapa kuotanya. Sekarang mau menyampaikan itu sebenarnya,” imbuh Rudi.

Baca Juga :  Apresiasi Program Beasiswa S2 dan S3 Yang Dicanangkan INSANI, Warga Nongsa: Lebih Bagus Ini, Dari Pada Bagikan Motor

Saat berkunjung ke Batam Februari 2018 lalu, Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno mengatakan, impor beras diperlukan lantaran terjadi ketidaksinkronan data produksi beras dengan konsumsi beras. Melihat kebutuhan di lapangan, mau tak mau harus menjadi perhatian bersama. ”Mengingat stoknya yang sedikit, sementara permintaannya banyak, diperlukan impor. Juga untuk menjaga kepastian cadangan beras,” bebernya.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengimbau, menunggu izin impor beras disetujui pemerintah pusat, distributor beras diminta untuk mencari alternatif.
Sehingga tidak terjadi kelangkaan. Langkah distributor dinilai penting, menunggu kebijakan importasi beras dari pemerintah pusat.

Dimana, akhir Februari 2018, stok beras di Bulog tinggal 1.254,62 ton dan di 15 distributor tersedia 3.136.40 ton. Sementara kebutuhan perbulan 9.409,17 ton per bulan. ”Kita belum dapat data stok beras terbaru. Kita harap, pengusaha lokal di Batam bisa mendapat izin importasi beras dari Kementerian Perdagangan,” katanya.

Baca Juga :  Yang Ultah 17 Agustus Dapat SIM Gratis

Amsakar mendorong pelaku usaha, distributor beras di Batam agar mencari solusi. ”Kita harapkan distributor bisa mendatangkan beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kita juga minta, dari ratus ribu ton beras yang diimpor kementerian, bisa disalurkan ke Batam,” harapnya.

Keberadaan izin tersebut bisa menekan biaya logistik. Sementara saat ini, belum ada pelaku usaha di Batam yang mendapat izin untuk itu. ”Ini semata-mata supaya jalan beras dari negara asal ke Batam itu satu jalan. Kalau dari kementerian kan mesti ke pusat dulu berasnya, baru dikirim ke daerah,” kata Amsakar.

Sebelumnya, Wali Kota Batam, HM Rudi menyurati pemerintah pusat, agar memberikan izin impor terbatas untuk Batam. Dinilai, impor beras merupakan kebutuhan Batam. Sesuai regulasi yang ada, impor harus izin dari pusat. Jika impor tidak dilaksanakaan, sementara stok beras mulai menipis. Dimana jika mendatangkan dari Cipinang, biaya transportasi tinggi. (MARTUA BUTAR-BUTAR)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here