Kepri Butuh Perda CSR Perusahaan

0
58
Iskandarsyah (kiri) bersama anggota DPRD Kepri lainnya saat mengikuti paripurna. f-suhardi/tanjungpinang pos

TANJUNGPINANG – Dana Corporate Social Responsibility (CSR) dapat menjadi solusi bagi kepala daerah yang ingin mempercepat laju suatu pembangunan atau proyek. Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau menyatakan pemerintah dan masyarakat setempat membutuhkan peraturan daerah yang mengatur CSR untuk meningkatkan kegiatan, salah satunya kegiatan koperasi, usaha kecil dan menengah.

”Perlu antisipasi ekonomi dunia yang lagi menurun dan antisipasi perang dagang Amerika dan Tiongkok atau China. Perlu perda KUMKM atau koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah di perkuat dan diproteksi,” kata Iskandarsyah, politisi PKS ini, kemarin.

Anggota Komisi II DPRD Kepri, Ing Iskandarsyah mengatakan, sudah saatnya ada payung hukum yang mengatur secara terperinci bantuan permodalan dan penguatan kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM), yakni Perda CSR.

Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera dan Persatuan Pembangunan DPRD Kepri mengusulan agar wilayah ini memiliki perda tersebut. Dan, ia sudah sering kali menyampaikan dalam Rapat Koordinasi Peningkatan dan Pengembangan Wirausaha Melalui Fasilitas Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat dan Ultra Mikro.

Sambung dia, perda juga sebagai bentuk perlindungan pemerintah kepada pelaku KUKM, selain mempertegas teknis pemberian bantuan sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan yang dianggap sudah mapan. ”Tanpa ada dukungan dan perlindungan pemerintah daerah, KUKM sulit berkembang dan bersaing baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Karena itu, kata dia Perda CSR merupakan sikap pemerintah, bukan sebatas retorika belaka ingin melindungi dan meningkatkan pelaku KUKM dan kesejahteraan masyarakat” harapnya

Kata dia, apalagi sudah ada Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), kini persiangan semakin ketat. Negara harus hadir dalam melindungi warganya yang sedang melakukan usaha. Selama ini, sambung dia KUKM yang lebih mampu bertahan ketika terjadi krisis ekonomi. Di Kepri, khususnya Batam ada 300.000 orang yang berkecimpung di bidang KUKM. Karena itu sudah selayaknya Kepri memiliki perda yang melindungi dan mendukung usaha kerakyatan.

Usulan Perda CSR dianggap perlu dilakukan karena anggaran pemerintah daerah yang diketahui sangat terbatas untuk membantu KUKM terutama akses modal. Dengan adanya bantuan modal, maka KUKM akan timbul kuat dan memiliki daya saing, selama ini tidak jelas kemana penyaluran dana tersebut.

Ia mengatakan, penggunaan dana CSR tidak hanya untuk pendidikan, fasilitas umum, dan kesehatan, melainkan juga untuk membantu KUKM. Pengusaha mapan harus diarahkan untuk peduli terhadap KUKM.

Para pengusaha juga diyakini akan merasa bangga dan bahagia dapat mendukung pelaku KUKM. APBD Kepri maupun kabupaten/kota belum tampak mendukung penuh KUKM. Anggaran untuk mendukung KUKM sangat kecil.

Bahkan Pemprov Kepri belum juga merealisasikan Lembaga Penyaluran Dana Bergulir dan Jaminan Kredit Daerah. Padahal perdanya sudah 2 tahun yang lalu sudah disahkan DPRD Kepri.

”UMKM kita harus dibela. Ini basis ekonomi kerakyatan yang harus diperkuat. Jadi tidak hanya perusahaan industri dan perdagangan yang besar-besar saja yang diperhatikan pemerintah,” katanya.

Sebelumnya di Kota Tanjungpinang, Pemko Tanjungpinang sudah membentuk Forum CSR tapi Perdanya belum ada. Beberapa pelaku usaha kecil dan menengah di Tanjungpinang, mendapatkan bantuan modal ringan dari dana CSR terutama dari CSR perbankan. Salah satunya, pedagang diberikan bunga ringan untuk memiliki mobil toko (Moko). (bas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here