Kepri Dapat Anugerah Parahita Ekapraya

0
140
Sekda Kepri Arif fadilah saat menerima Anugerah Parahita Ekapraya untuk Pemprov Kepri. f-istimewa/huams pemprov kepri
Perhatian pemerintah Kepulauan riau terhadap Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana cukup menonjol. Hal itu ditandai dengan penghargaan yang diraih Provinsi Kepri yang mendapat penghargaan atau meraih Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tahun 2018 Selasa, (10/07).

JAKARTA – Pemprov Kepri terus memperkuat komitmen untuk menjadikan perempuan dan anak berada dalam garis aman, bermartabat dan berkualitas. Pemprov Kepri juga akan terus melaksanakan program-program perlindungan anak dan perempuan.

”Anak-anak di Kepri harus tumbuh dan berkembang dengan baik. Begitu juga kaum perempuan mereka harus menjadi sebagai ibu terbaik untuk mewujudkan generasi emas dari Kepri,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Kepri H TS Arif Fadillah usai menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori Utama tahun 2018, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (19/12).

Penghargaan ini diserahkan oleh Menteri Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yambise dan disaksikan Wapres HM Jusuf Kalla. Kepri menerima anugerah ini bersama delapan provinsi dan 36 kabupaten kota yang mendapat kategori Utama.

Sekda Arif menyampaikan ungkapan terima kasihnya atas dukungan masyarakat yang berperan aktif terhadap perlindungan anak dan perempuan di Kepri. Juga jajaran di pemerintahan dengan komitmen kuat terhadap pengarusutamaan gender di Kepri.

”Terima kasih. Penghargaan ini untuk kita semua. Mari kita wujudkan provinsi ini semakin baik di segala sektor,” kata Arif.

Penilaian APE ini dilakukan dua tahun sekali oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI. Pada Oktober tahun ini, Kepri dilakukan penilaian oleh kememterian. Namun, pada penilaian APE 2018 berbeda ruang lingkup penilaiannya dengan yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.

Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kepri, Misni, ruang lingkup penilaian APE 2018 fokus pada tujuh prasyarat Pengarusutamaan Gender (PUG). Ketujuh prasyarat itu yang meliputi, satu Komitmen kepala daerah terkait PUG. Kedua, kebijakan daerah yang ada terkait dgn implementasi PUG di daerah.

Ketiga tentang ketersediaan data terpilah provinsi dan OPD. Keempat, sumber daya manusia (SDM) yang sudaj dilatih PUG dan PPRG. Kelima, Persentase anggaran yang responsif gender. Yang keenam adalah tools atau alat yang digunakan melalui penyusunan Gender Bubgeting Statemen dan GAP serta ketujuh Peran serta masyarakat dalam mensosialisasikan dan melaksanajan PUG di Provinsi Kepri.

”Kunci suksesnya PUG di daerah adalah komitmen dari Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda serta OPD dalam mengimplementasikan PUG guna terwujudnya kesetaraan gender sebagai keberhasilan Program Pemberdayaan Perempuan di Kepri,” kata Misni. (SUHARDI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here