Kepri Dapat Dana Stimulus Pembangunan Rp 1,3 Triliun

0
617
PANEN: Nelayan saat panen ikan budidaya di Anambas. Sektor perikanan salah satu perhatian pemerintah pusat di Kepri. F-DOK/ Tanjungpinangpos

Presiden Tepati Janji

Presiden RI Joko Widodo menepati janjinya untuk mempercepat
pembangunan Kepri sebagai daerah perbatasan dan beranda NKRI.

Dompak – TAHUN 2017 ini, pemerintah pusat melalui tujuh kementerian mengalokasikan sekitar Rp 1,3 triliun untuk percepatan pembangunan daerah perbatasan.

”Semua anggaran ini melekat di masing-masing kementerian. Tapi pengalokasikannya untuk pembangunan di Kepri terutama Natuna,” ujar Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah di Kantor Gubernur Kepri di Dompak, Senin (6/3).

Dari Rp 1,3 triliun tersebut, sekitar Rp 650 miliar untuk Natuna. Sisanya di daerah perbatasan lainnya di Kepri termasuk pulau-pulau kecil yang berdekatan dengan Natuna.
Dijelaskannya, pencanangan pembangunan wilayah perbatasan untuk Indonesia tahun ini hanya dilakukan di Natuna.

”Konsentrasinya di Natuna. Konsepnya pembangunan terpadu wilayah perbatasan,” tambahnya.

Ada beberapa pembangunan yang dilakukan di Natuna seperti di Selat Lampa, perpanjangan run way. ”Banyak itemnya. Yang lebih ingat itu pak bupati Natuna. Tapi kami sama-sama ikut rapat pekan lalu,” bebernya.

Konsep pembangunan yang dilakukan sejumlah kementerian di Natuna ini sudah sesuai dengan keinginan Presiden terkait pembangunan Natuna termasuk mengikuti program Nawacita.

Program ini disebut Gerakan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan (Gerbangdutas) tahun 2017. Jadi ada beberapa kementerian yang mengeroyok pelaksanaan Gerbangdutas 2017 tersebut.

Arif mengatakan, kehadiran Presiden di Natuna beberapa waktu lalu membawa berkah sendiri bagi Kepri. Setelah melihat posisi Kepri yang merupakan halaman (terdepan) NKRI, Jokowi langsung memerintahkan sejumlah kementerian untuk melakukan percepatan pembangunan di sana.

”Rezeki mereka (Natuna) cukup besar lah. Tapi, kalau rezekinya Natuna kan sudah rezeki Kepri juga,” katanya sambil tertawa.

Dalam pencanangan program Gerbangdutas tahun 2017, Gubernur Kepri H Nurdin Basirun termasuk dirinya akan berangkat ke Natuna hari ini, Selasa (7/3).

Rabu tanggal 8 Maret nanti, Menkopolhukam Wiranto bersama sejumlah menteri dan perwakilan kementerian lainnya akan datang ke Natuna untuk me-launching pelaksanaan program Gerbangdutas 2017.

Sehari sebelum para menteri berkunjung ke Natuna, gubernur, sekda dan Pemkab Natuna sudah melakukan persiapan. Apalagi, akan ada pertemuan langsung dengan masyarakat nanti di sana.

Selain launching pelaksanaan Gerbangdutas 2017 tersebut, akan ada juga peninjauan beberapa pembangunan yang sudah dilakukan pemerintah pusat selama ini di sana.

Dalam mewujudkan keinginan presiden di Natuna, sejumlah kementerian melakukan pembangunan di Natuna dengan anggaran tahun zamak (multiyears).

Arif mengatakan, saat rapat di Kantor Menkopolhukam pekan lalu, Bupati Natuna Hamid Rizal juga menyampaikan kondisi kelistrikan saat ini yang masih menyala 14 jam.

”Saya baru tahu juga di Natuna listriknya belum 24 jam. Saat itulah disampaikan pak bupati. Padahal, cold storage (pabrik es) yang dibangun di sana sudah mau siap. Butuh daya besar. Belum tahu dari mana listriknya nanti. Tapi persoalan ini sudah disampaikan pak bupati dan mudah-mudahan segera ada solusinya,” harapnya.

Tujuh menteri dan perwakilan menteri yang akan datang ke Natuna 8 Maret nanti adalah Menko Polhukam, perwakilan Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Perwakilan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Kelautan, Perikanan (KKP), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian PUPR dan BNPP.

Rencana selama di Natuna, rombongan Menko Polhukam selain launching Program Gerbangdutas 2017, juga akan melakukan peninjauan pembangunan Palapa Ring, Terminal Bandara Ranai, pelabuhan roro, Pukodal dan Pangkalan Marinir serta Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu hingga Lanud Ranai.

Secara teknis, tujuan dilakukannya pembangunan Gerbangdutas oleh Menko Polhukam di Natuna tersebut sebagai peningkatan manajemen kelembagaan, percepatan penyelesaian dan penegasan batas wilayah negara, pembangunan 10 PKSN dan 150 Lokpri serta PPKT berpendudukan sebagai pusat pengembangan kawasan perbatasan.

Membuka isolasi dan pengembangan Lokpri dengan peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan SDM, penguatan sosial ekonomi dan penyediaan air baku.

Pelaksanaan Inpres No.7 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional khususnya di empat PKSN Laut diantaranya, Ranai, Nunukan, Tahuna dan Saumlaki.

Juga pengembangan pontensi unggulan seperti pariwisata, pertanian, perkebunan, peternakan, dan pertambangan serta pemerataan hasil-hasil pembangunan dan peningkatan daya saing.

Pengembangan tahap II kawasan perdagangan ekspor-impor di tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu dan penyiapan inpres serta master plan 9 PLBN terpadu.

Kemudian pengamanan sumber daya dan wilayah negara, percepatan penyelesaian tata ruang, serta peningkatan kualitas diplomasi dan kerja sama sosial ekonomi.

Sejak kunjungan Jokowi ke Natuna tahun 2016, sudah ditetapkan 5 pilar pembangunan di daerah perbatasan ini yakni perikanan, pariwisata, jasa industri migas, lingkungan hidup dalam hal pembentukan taman laut, dan pertahanan keamanan (defence).

Pembangunan kelima pilar ini akan dipercepat pemerintah pusat. Sehingga Jokowi langsung memerintahkan beberapa kementerian untuk mengalokasikan anggaran pembangunan ke Natuna.(MARTUNAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here