Kepri Harus Bentuk Badan Perbatasan

0
560
Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Kepri, Haryono

Sesuai Permendagri No.140 Tahun 2017

Sebagai daerah perbatasan, maka pemerintah daerah (Pemda) di Kepri harus membentuk Badan Pengelola Perbatasan di Daerah (BPPD) sesuai Permendagri No.140 tahun 2017 tentang BPPD.

DOMPAK – PERMENDAGRI ini berlaku sejak diundangkan di Jakarta, 8 Januari 2018 lalu. Pemprov Kepri sendiri sudah dapat salinan Permendagri ini. Namun, belum dipastikan akan dibentuk badan tersendiri atau tidak.

Namun, mengingat posisi Kepri yang berbatasan dengan empat negara dan berada di perairan Natuna Utara (dulu disebut Laut Cina Selatan) yang sering konflik, harusnya BPPD dibentuk di Kepri.

Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Kepri, Haryono mengatakan, dirinya sudah membuat telaah soal pembentukan BPPD Pemprov Kepri dan suratnya sudah disampaikan ke Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah.

Namun, pembahasan lebih intens belum dilakukan. Sehingga Haryono belum memastikan apakah badan baru itu akan dibentuk atau tidak. Apalagi, untuk membentuknya harus dibahas bersama DPRD Kepri. Jika sama-sama disetujui, maka disahkan Perdanya.

Haryono menjelaskan, telaah awal harus dilakukan sebagai data pertimbangan sebelum pembentukan. Apalagi, pembentukan struktur baru sesuai dengan PP No.18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Saat ini, kata dia, Pengelolaan Perbatasan tetap ada di Pemprov Kepri, namun tidak berdiri sendiri. Pengelolaan Perbatasan ditangani satu bidang di Biro Pemerintahan. Inilah salah satu badan yang dilebur selain Disdukcapil, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, saat ini satu bidang masih bisa menangani tentang pengelolaan perbatasan di Kepri. ”Tapi penting juga memang ada badan sendiri,” ujarnya via ponselnya.

Di Bab II Permendagri No.140 tahun 2017 tentang BPPD disebutkan pembentukan, kedudukan dan tipologi BPPD. Pasal 2, ayar 1. di setiap daerah provinsi yang berbatasan dengan antarnegara dibentuk BPPD. Ayat 2. pembentukan BPPD provinsi diatur dengan Perda.

Pasal 3 ayat 1 di setiap daerah kabupaten/kota yang berbatasan dengan antarnegara dibentuk BPPD kabupaten/kota. Ayat 2. pembentukan BPPD kabupaten/kota diatur dengan Perda.

Pasal 6 ayat 1 BPPD provinsi terdiri atas a. tipe A. B tipe B dan V tipe c. Ayat 2. BPPD kabupaten/kota tipe A jika memiliki lebih dari tiga kecamatan lokasi prioritas di kawasan perbatasan.

Ayat 3 BPPDF kab/kota tipe B jika memiliki dua sampai tiga kecamatan lokasi prioritas di kawasan perbatasana. Ayat 4 BPPD kab/kota tipe C jika memiliki kurang dari dua kecamatan lokasi strategis di kawasan perbatasan

Provinsi Kepri adalah sebuah provinsi di Indonesia. Provinsi Kepri berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja di sebelah utara, Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat di timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi di selatan, negara Singapura, Malaysia dan Provinsi Riau di sebelah barat. Provinsi ini termasuk provinsi kepulauan di Indonesia.

Secara keseluruhan wilayah Kepri terdiri dari 5 kabupaten, dan 2 kota, 52 kecamatan serta 299 kelurahan/desa dengan jumlah 2.408 pulau besar, dan kecil yang 30 persen belum bernama, dan berpenduduk. Adapun luas wilayahnya sebesar 8.201,72 km², sekitar 96 persen merupakan lautan, dan hanya sekitar 4 persen daratan.

Selain daerah perbatasan, Kepri juga memiliki banyak pulau terluar yang sudah ditetapkan melalui Kepres sebanyak 22 pulau. Pulau terluar di Kepri yakni di Anambas, Batam, Natuna, Karimun dan Lingga. Ada enam di Anambas (Pulau Malang Berdaun, Pulau Tokong Malang Biru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokong Nanas, dan Pulau Tokongbelayar).

Ada tujuh pulau terluar di Natuna (Pulau Tokongboro, Pulau Semiun, Pulau Sebetul, Pulau Sekatung, Pulau Senua, Pulau Subi Kecil, dan Pulau Kepala. Dua pulau terluar di Karimun (Pulau Tokongiyu Kecil dan Pulau Karimun Anak) serta empat di Batam (Pulau Nipah, Pulau Pelampung, Pulau Batuberantai, dan Pulau Putri/Nongsa), tiga di Bintan (Pulau Bintan, Pulau Sentut, dan Pulau Berakit).

Pemerintah telah menetapkan 111 pulau kecil terluar Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017. (MARTUNAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here