Kepri Harus Siapkan Data Faktual

0
327

Terkait Persiapan FGD Daerah Kepulauan

TANJUNGPINANG – Gubernur Kepri H Nurdin Basirun bersama jajaran Pemprov Kepri berencana mengundang puluhan kepala daerah datang ke Kota Batam.

Hal ini dalam rangka membahas Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan. Terkait hal ini, Gubernur selaku Ketua Badan Kerja Sama (BKS) Provinsi Kepulauan di Indonesia diminta dapat menunjukkan data serta dapat dipertanggungjawabkan atau faktual.

Hal itu disampaikan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang Prof Syafsir Akhlus saat dihubungi Tanjungpinang Pos, Minggu (14/1) kemarin.

”Saya belum dapat informasi terkait FGD itu, tapi yang pasti, harapan ini, tentu jadi impian kita bersama dan yang paling penting adalah, dalam rapat tersebut kita dapat menunjukkan data faktual,” saran Akhlus.

Data faktual yang dimaksudnya, antara lain, terkait data perkembangan pembangunan yang selama ini dilakukan di daerah-daerah kepulauan. Serta dibandingkan dengan data pembangunan yang ada di provinsi non kepulauan atau daratan.

”Kita lihat tren perkembangan kita, kan bisa kelihatan nanti disitu,” jelasnya.

Kemudian fokus di data faktual tentang, indeks frekuansi nilai pembangunan. Jadi misalnya, daerah non kepulauan dapat nilai satu, mungkin di kepulauan dapat nilai 1,5 sampai 1,8. Hal itu yang harus dirumuskan sebagai masukan kepada pemerintah pusat.

Bahwa memang, keseriusan daerah kepulauan terhadap RUU ini sangat dominan mengingat kondisi daerahnya yang perlu perhatian dari segi penganggaran.

”Kalau saya menilai secara prinsip, masalah ini sudah selesai. Misalnya dulu kekhawatiran mereka di pusat, kayak ada negara di dalam negara itu sudah selesai,” tambahnya.

”Terkait ini, saya tidak tahu apakah Kepri saat ini memiliki data faktual, data yang kuat atau tidak. Kita berharap harusnya Kepri bisa menunjukkan itu,” sarannya.

Usulan untuk menggelar FGD di Batam datang dari berbagai pihak. FGD yang akan digelar 25 Januari nanti akan mengundang 80 lebih kepala daerah dari 8 provinsi kepulauan di Indonesia.

Tujuan FGD ini selain membahas rencana kerja, juga membahas soal RUU tentang Daerah Kepulauan itu. Akan diundang sejumlah pakar saat FGD nanti. (ais)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here