Kepri Kekurangan 300 Guru SMA

0
202
SISWA SLTA yang berprestasi saat ikut upcara di Kantor Gubernur Kepri di Dompak, baru-baru ini. f-suhardi/tanjungpinang pos

DOMPAK – Jumlah guru di Kepri khususnya tenaga pengajar SMA masih minim. Data dari Dinas Pendidikan Pemprov Kepri, kekurangan guru SMA saat ini sekitar 300 orang.

Untuk menutupi kekurangan tersebut, maka Disdik Kepri merekrut guru honor atau guru non-Pegawai Negeri Sipil (PNS). Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kepri, langkah ini harus dilakukan Disdik.

Kepala Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SMA Disdik Kepri, Dian Utama menuturkan, bila bicara ideal masih perlu tambahan guru. Untuk menutupi kekurangan tenaga pengajar saat ini, pihaknya merekrut guru nonPNS.

Dituturkannya, kekurangan guru terdiri dari berbagai mata pelajaran, khususnya bidang eksakta dan beberapa guru bidang seni dan tenaga Bimbingan dan Konseling (BK).

”Ini berdasarkan data yang kami miliki. Memastikannya kembali, kami sudah meminta setiap kepala sekolah SMA di Kepri mengirimkan data lengkap serta usulan kekurangan tenaga guru,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos di ruang kerjanya, Selasa (11/6) pagi.

Informasi yang diterimanya, dalam waktu dekat akan ada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi guru. Untuk itu, menurutnya data lengkap kekurangan guru setiap sekolah penting.

”Ini akan menjadi dasar kami mengajukan ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah) untuk diusulkan ke pusat. Pada penerimaan CPNS nanti, kami berharap bisa mengakomodir setengah dari kebutuhan bila belum bisa keseluruhan,” tuturnya.

Terkait waktu penerimaan CPNS, Dian mengaku belum mengetahui pasti. Kini masih menunggu informasi lebih lanjut dari pusat maupun BKD Provinsi Kepri nantinya. Selain itu, ia menuturkan, khusus di Kota Batam saat ini kelebihan guru.

Dicontohkannya seperti mata pelajaran Bahasa Indonesia, menyikapi hal ini nantinya akan melakukan pemerataan.

”Bisa saja gurunya kita minta mengajar di sekolah lain di luar Batam atau mengisi kekurangan guru di SMA 23 dan 24 Batam yang baru itu,” tuturnya.

Ia menceritakan, persoalan pendidikan yang perlu perhatian yaitu para guru yang mengajar di kawasan hinterland atau pun pulau-pulau.

Dengan jumlah rombongan belajar yang sedikit, tak jarang membuat mereka kesulitan memenuhi jam mengajar yaitu minimal 25 jam. Memenuhi hal tersebut, mereka pun harus mengambil kelas di luar sekolah itu.

”Biasanya yang jadi persoalan antara satu sekolah dan lainnya itu cukup jauh. Membutuhkan biaya transoprtasi. Ini yang juga perlu didudukkan bersama. Bila menerima guru honor di kawasan sekolah itu pun tetap perlu bantuan guru senior dulu memberikan bimbingan,” ucapnya.

Bila menyarankan guru tersebut menginap di kawasan pulau tersebut, tidak semua pulau tersedia tempat tinggal. Misalnya rumah yang disewakan ataupun rumah dinas guru maupun lainnya.

”Ini juga dilema, tetapi menyikapinya biasanya guru masih bolak-balik setiap hari. Kami tahu betul persoalan guru-guru di pulau-pulau yang biasa kami kunjungi,” tuturnya.

Ia berharap perpindahan kewenangan SMA sederajat dan SLB ke Provinsi Kepri, dapat terus meningkatkan kesejahteraan kepada guru-guru maupun tenaga pendidikan lainnya.

Terkait guru bersertifikasi, Dian menuturkan hampir 60 persen guru PNS dan nonPNS sudah berkompeten dibuktikan dengan lulus seleksi atau tes yang dilaksanakan sesuai ketentuan.

Khusus PNS, jumlahnya sekitar 80 persen sudah bersertifikasi. Masih ada sekitar 20 persen lagi yang perlu terus digesa. Tujuannya selain dianggap profesional juga guru terkait menerima tambahan penghasilan untuk kesejahteraan.

Dituturkannya, setiap tahun sekali dilaksanakan seleksi secara online. Meliputi tes akademik, tes pedagogik, tes bidang studi, dan tes bakat dan minat.

Bila sudah lulus tahapan itu, maka akan mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang dilaksanakan selama tiga bulan di pusat-pusat pelatihan yang ditunjuk pusat.

”Jadi ada 17 pusat pendidikan yang dianggap bisa melaksanakan PPG. Setiap guru nantinya bisa berbeda lokasi sesuai dengan disiplin ilmunya,” tuturnya.

Ditambahkannya juga, sudah ikut PPG bukan sekedar namun mengikuti tahapan-tahapan yang ditentukan. Para guru juga dinilai cara mengjar, membuat silabus serta lainnya.

”Ada juga beberapa guru yang tidak lulus maka tahun depannya bisa ikut tes kembali sesuai ketentuan. Setiap guru diberikan lima kali kesempatan mengikuti tes,” tuturnya.

Pengiriman mengikuti PPG, dituturkannya dibagi menjadi empat tahapan yang sudah dimulai Maret lalu. Ia berharap ke depan, kampus negeri di Kepri bisa melaksanakan PPG, namun kewenangan ini berada di pusat.

Bentuk perhatian pemerintah, ia menuturkan membantu biaya PPG senilai Rp7,5 juta per guru. Sedangkan biaya makan, transportasi dan akomodasi guru ditanggung masing-masing selama pelaksanaan.

”Periode PPG sekarang memang lebih lama dari yang dulu hanya 10 hari atau dua minggu,” paparnya.

Ia berharap para guru tetap semangat, mengikuti tahapan seleksi yang ditentukan. Sebab ada diantara guru yang sudah tiga kali ikut tes namun belum lulus.

”Terkait kekurangannya dimana biasanya tidak disampaikan pusat secara rinci, hanya diinformasikan lulus atau tidak lulus dalam seleksi tahapan awal secara online tersebut,” tuturnya.***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here