Kepri Minta APBN Rp 23 Triliun

0
728
Naharuddin Kepala Bappeda

TANJUNGPINANG – Pemprov Kepri dan tujuh kabupaten/kota di Kepri meminta anggaran pembangunan tahun 2018 sekitar Rp 23 triliun melalui APBN.

Jumlah ini bahkan masih berkemungkinan bertambah mengingat akan digelar Musrenbang tingkat Provinsi Kepri, 4-6 April mendatang. Usulan baru dari 7 kabupaten/kota akan muncul di musrenbang ini.

Kepala Bappeda Pemprov Kepri, Naharuddin mengatakan, angka sebanyak itu disampaikan saat rapat koordinasi teknis daerah (Rakornisda) Wilayah I Indonesia di Batam, belum lama ini.

Permintaan ini disampaikan ke sejumlah kementerian melalui Bappenas. Besarnya permintaan itu lantaran kabupaten/kota dan provinsi mengajukan pembangunan yang masuk skala prioritas tahun 2018.

Ada beberapa skala prioritas yang diusulkan seperti pembangunan jalan, dermaga, pelabuhan, Bandara Tambelan, Waduk Kawal, Jembatan Pulau Bayan Tanjungpinang.

Kemudian, ada juga pembangunan jalan lingkar Tanjungpinang, pembangunan dam estuari, pembangunan Stadion Dompak, pelabuhan Selat Lampa, Pelabuhan Serasan, Midai, kolam renang standar internasional, rumah sakit, kapal dan lainnya.

Jalan Lingkar Tanjungpinang, Detailed Engineering Design (DED)-nya dibuat Pemprov Kepri dan pembangunan jalannya diusulkan ke pusat.

Begitu juga dengan Stadion Dompak dan kolam renang, DED-nya dibuat pemprov dan anggaran diminta dari pusat. Jembatan Pulau Bayan DED-nya dibuat pemko dan akan dibangun pusat.

Pembangunan di Kepri saat ini lebih kepada peningkatan infrastruktur berkualitas agar bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kemaritiman.

”Itu sesuai tema pembangunan kita. Tujuannya demi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya via ponselnya, kemarin.

Ekonomi kemaritiman Kepri akan berkembang dari waktu ke waktu seiring peningkatan infrastruktur baik jalan, dermaga, pelabuhan hingga bandara dan sektor perikanan hingga pariwisata.

Semua skala prioritas ini sudah masuk dalam sistem yang disediakan Bappenas. Sistem ini masuk dibuka sebelum musrenbang tingkat nasional yang rencananya diadakan minggu ketiga April nanti.

Karena itu, setelah musrenbang tingkat Provinsi Kepri, maka semua usulan prioritas daerah yang belum masuk di Rakornisda akan dimasukkan kembali ke sistem yang dibuat Bappenas.

Sehingga, semua usulan itu masuk dalam pembahasan musrenbang tingkat nasional. ”Kalau usulan tidak masuk dalam sistem itu, maka tidak mungkin dibahas,” bebernya.

Saat ini, musrenbang tingkat kabupaten/kota sedang digelar. Sebagian malah sudah selesai seperti Tanjungpinang dan Bintan. Setelah semua selesai, maka digelar musrenbang tingkat provinsi.

”Saat musrenbang tingkat provinsi, maka akan muncul usulan-usulan dari daerah. Kalau tidak ada penambahan, maka segitulah (Rp 23 triliun) usulan dari Kepri. Kalau ada tambahan lagi, angka itu akan bertambah lagi,” ungkapnya. (mas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here