Kepri Pusat Budidaya Kerapu Nasional

0
176
MENTERI Kelautan, Susi Pudjiastuti saat melepaskan indukan lobster dan ikan kerapu Sunu di Natuna, baru-baru ini. f-istimewa/humas kkp

JAKARTA – Sebagai daerah kepulauan dengan luas laut 96 persen, Kepri masih dijadikan sentra budidaya kerapu nasional. Letak Kepri yang dekat dengan negara tujuan ekspor, salah satu nilai lebih Kepri ditinjau dari geografis.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) dalam keterangannya di Jakarta membenarkan bahwa ekspor kerapu khususnya di Kepri masih berjalan seperti biasa.

Menurutnya, Kepri merupakan sentra budidaya kerapu nasional dan secara geografis cukup dekat dengan akses pasar di Hongkong dan Tiongkok. ”Sepanjang tahun ini berdasarkan pantauan kami, aktivitas ekspor khususnya di Natua masih stabil. Ekspor yang baru baru ini dilalukan di Natuna, menunjukkan bahwa intensitas ekspor berjalan normal,” ungkap Slamet dikutip dari situs resmi KKP.

Untuk daerah lain seperti di Timur Indonesia memang ada penurunan intensitas ekspor. Ini disebabkan karena akses yang jauh dari pelabuhan muat singgah.

Di sisi lain usaha budidaya banyak yang tidak tersentral dalam satu kawasan, sehingga kuota panen dinilai belum menutupi kapasitas angkut.

Namun, di sisi lain, menurut Slamet, pemerintah juga harus konsisten untuk menuruti ketentuan UU nomor 17 tahun 2007 tentang Pelayaran.

Di mana di dalammya ada ketentuan bahwa kapal berbendera asing tidak boleh keluar masuk wilayah perairan NKRI dan singgah antarpulau. Menurut Slamet, solusinya memang perlu ada kapal feeder Indonesia dari onfarm ke pelabuhan muat singgah.

”Kalau bicara masalah jumlah kapal angkut ikan hidup hasil pembudidayaan sebenarnya yang beroperasi cukup banyak. Jika sebelum pemberlakuan Permen hanya sebanyak 20 buah, justru setelah Permen naik menjadi 28 buah,” jelasnya.

”Namun bicara frekuensi, kita terikat dengan UU Pelayaran yang memang melarang kapal ikan asing bebas beroperasi di perairan Indonesia apalagi singgah antar pulau-pulau kecil. Pemberlakuan Permen 32 memang ada pengaruh, namun kita juga harus konsisten terhadap ketentuan undang-undang, apalagi menyangkut kedaulatan negara,” tegas Slamet.

Slamet juga menuturkan, bagi pembudidaya ikan kerapu yang terdampak, KKP telah memberikan dukungan program untuk mulai mendiversifikasi komoditas budidaya ke non-kerapu yang memiliki akses pasar lebih luas seperti kakap putih dan bawal bintang di beberapa daerah.

”Di beberapa daerah seperti NTB, budidaya ikan seperti bawal bintang mulai berkembang. Ini saya rasa akan kita dorong sebagai alternatif komoditas selain kerapu,” pungkas Slamet.

Sementara itu, berdasarkan data volume ekspor kerapu hidup setiap bulan yang dirilis BPS tahun 2018, menunjukkan adanya pola bahwa ekspor kerapu hidup Indonesia setiap tahunnya (2014-2018) mulai meningkat sejak Agustus dan puncaknya sekitar Desember sampai dengan Januari tahun berikutnya. Pola ini menunjukkan tren ekspor kerapu cukup stabil.

Ekspor kerapu hasil pembudidayaan ikan di Natuna, kembali dilakukan. Sedikitnya 16.720 Kg ikan kerapu hidup diekspor untuk tujuan Hongkong dengan nilai ekspor mencapai USD100.314 atau Rp1,45 miliar.

Ekspor dilakukan via jalur laut dengan menggunakan dua unit kapal berbendera Hongkong yakni Kapal MV Cheung Kam Wah dan Kapal Cheng Wai Hing.

Eko Prihananto salah seorang pembudidaya ikan kerapu di Natuna (PT Putri Ayu Jaya), menyampaikan bahwa shiping dilakukan pada hari Senin (10/9) dan turut hadir berbagai pihak terkait yakni petugas Karantina pelabuhan Sedanau, Syahbandar Sedanau, Bea Cukai, BKIPM, Imigrasi, PSDKP, dan TNI AL.

Ia juga menyatakan, secara umum aktivitas ekspor kerapu ke Hongkong masih stabil sepanjang tahun 2018. Demikian halnya dengan harga, Eko menilai masih normal.

Ia merinci saat ini untuk harga ikan kerapu berbagai jenis, masing-masing kerapu hybrid Rp85.000 per Kg, ikan kerapu tikus Rp800.000 per Kg dan kerapu sunu senilai Rp350.000 per Kg.

”Sekali shiping biasanya mencapai 16 ton. Sebenarnya ekspor dari Natuna ini berjalan normal. Catatan kami sepanjang tahun ini sudah 11 kali kami melakukan ekspor, artinya minimal sebulan sekali aktivitas ekspor ini ada,” ungkap Eko.

Ia menjelaskan, posisi Natuna yang dekat dengan negara tujuan ekspor, sangat straregis, sehingga dirinya menilai bisnis kerapu masih menjadi pilihan menjanjikan bagi masyarakat Natuna.

”Ekspor ke Hongkong dari Natuna cukup memakan waktu selama enam hari. Bandingkan dengan wilayah lain seperti Bali yang memakan waktu hingga 10 hari, kalau PP sudah makan waktu 20 hari,” bebernya.

Ditanya mengenai dampak pemberlakuan Permen KP No.32 tahun 2016, ia menilai, ada sedikit pengaruh, namun tidak mempengaruhi kinerja ekspor secara keseluruhan di Natuna. (ais/net)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here