Kepri Role Model K3 Indonesia

0
408
MENTERI Tenaga Kerja RI, Hanif, foto bersama dengan sejumlah pejabat Kepri usai pencanangan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Sabtu (20/1) di Batam. f-istimewa/humas pemprov kepri

Deklarasi Bersama di Batam

BATAM – Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dakhiri mencanangkan Kepri sebagai Provinsi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada tahun 2020. Pencanangan itu direspon para kepala daerah di Kepri dengan deklarasi komitmen bersama dalam program K3. Gubernur Kepri, H Nurdin Basirun mengungkapkan, apresiasi pencanangan K3 yang kemudian dijalankan kepala daerah di Kepri.

Pernyataan itu disampaikan saat pencanangan dilakukan Menaker Hanif, Sabtu (21/1) di Batam. ”Atas nama pemerintah dan masyarakat, kami ucapkan terima kasih. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk memberikan kontribusi kebih baik dalam dunia kerja. Pemerintah akan berusaha membantu masyarakat. Tapi di sisi lain, meningkatkann daya saing dunia usaha lewat K3,” kata Nurdin.

Diakui Nurdin, dengan dukungan pemerintah pusat dan direspon dengan komitmen pemerintah daerah, dapat memberikan perusahaan nyaman. Sehingga dunia usaha akan terus tumbuh dan berkembang di Kepri. ”Sehingga dunia usaha dan pekerja semakin profesional. Mari kita bangun kebersamaan,” ajak Nurdin.

Dalam kesempatan ini, Menaker Hanif menyampaikan apresiasi kepada Pemda di Kepri yang menjadikan momentum bulan K3 Nasional tahun ini. Dengan deklarasi komitmen bersama implementasi program K3 yang melibatkan pemerintah, kepolisian, dunia usaha, SP/SB, praktisi K3/Safety, akan menjadikan Batam, Provinsi Kepri menjadi kota dan Provinsi K3/Safety. ”Diharapkan Provinsi Kepri dapat jadi role model bagi provinsi-provinsi lain di Indonesia dalam penerapan budaya keselamatan dan kesehatan kerja. Baik dalam ruang lingkup perusahaan maupun dalam kehidupan bermasyarakat,” kata Hanif.

Hanif mengajak semua pihak di seluruh Indonesia untuk berpartisipasi aktif dan membudayakan K3. ”Semua pihak harus bekerja sama agar budaya K3 benar-benar terwujud di setiap tempat kerja dan lingkungan masyarakat umum di seluruh tanah air,” katanya.

Menurut dia, penerapan budaya K3 merupakan bagian integral pembangunan nasional untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing Indonesia. Diingatkan agar seluruh bangsa terus berjuang berperan aktif dan bekerja secara kolektif dalam mewujudkan tekad bersama.

”Program pembangunan tersebut harus didukung oleh penerapan K3 agar pelaksanaannya jangan sampai menimbulkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja,” kata Hanif.

Diingatkannya, kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja bukan hanya menimbulkan kerugian material dan korban jiwa serta gangguan kesehatan bagi pekerja. Namun juga proses produksi secara menyeluruh, bahkan merusak lingkungan yang akhirnya berdampak kepada masyarakat luas.

”Penyebab kecelakaan kerja tersebut adalah belum optimalnya pengawasan dan pelaksanaan K3 serta perilaku K3 di tempat kerja. Karena itu, perlu dilakukan upaya yang nyata untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan maupun penyakit akibat kerja secara maksimal,” jelasnya.

Disampaikannya, berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, jumlah kasus kecelakaan kerja terus menurun. Pada 2015 tercatat kecelakaan kerja sebanyak 110.285 kasus, tahun 2016 sejumlah 105.182 kasus, atau turun sekitar 4,6 persen.

”Dan hingga Agustus 2017 sebanyak 80.392 kasus kecelakaan terjadi. Kami mengharapkan dukungan semua pihak untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan K3,” harapnya. (mbb)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here