Kepri Segera Berdaulat di Laut

0
234
PASANG JARING: Dua orang nelayan Karimun hendak memasang jaring di perairan Meral Karimun, belum lama ini. f-alrion/tanjungpinang pos

RPP Provinsi Kepulauan Sudah di Setneg RI

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Provinsi Kepulauan tinggal selangkah lagi akan disahkan jadi Peraturan Pemerintah (PP). Inilah payung hukum yang akan membuat Kepri berdaulat di laut.

TANJUNGPINANG – DENGAN disahkannya RPP ini menjadi PP nanti, maka potensi bahari Kepri yang berlimpah ruah akan segera dinikmati masyarakat. Akan ada penambahan pundi-pundi daerah dan juga penambahan dana transfer dari APBN.

RPP ini mengakomodir wewenang provinsi mengelola laut 0-12 mil seperti yang dituangkan di Pasal 27 UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 28 tentang Provinsi Bercirikan Kepulauan.Maka sudah jelas, yang mengelola laut Kepri 0-12 mil adalah Pemprov Kepri. Salah satu contohnya adalah pengelolaan labuh jangkar yang sampai saat ini masih dikelola Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI akan beralih ke Pemprov Kepri.

Meski di UU No.23 sudah disebutkan bahwa kewenangan pengelolaan laut 0-12 mil adalah provinsi, namun karena belum ada PP yang mengakomodirnya, Pemprov Kepri tak bisa berbuat apa-apa. RPP inilah jawabannya nanti.

Yang membuat Pemprov Kepri belum bisa mengelola laut 0-12 mil selama ini, karena PP No.15 tahun 2016 tentang jenis Penerimaan Pajak Bukan Negara (PNBP) bahwa lego jangkar dikelola Kemenhub. Pemprov Kepri pun tak berdaya karena PP ini.

Kepala Dinas Perhubungan Pemprov Kepri, Brigjend Jamhur Ismail mengatakan, pekan lalu pihaknya mendatangi empat kementerian sekaligus untuk harmonisasi dan menanyakan perkembangan RPP Provinsi Kepulauan itu. ”Kita bagi tim. Ada yang ke Kantor Kemendagri, Kemenkeu, KemenkumHAM dan Sekretaris Negara (Setneg). Saya sendiri ke KemenkumHAM dan Setneg,” ujar Jamhur Ismail via ponselnya, kemarin.

Jamhur menjelaskan, di Kantor Kemendagri, RPP ini sudah 10 kali dibahas. Sedangkan di KemenkumHAM, sudah empat kali dibahas. Di Setneg sendiri, baru sekali dibahas. ”Kalau sudah di Setneg, tak lama lagi itu akan segera disahkan. Tinggal selangkah lagi, kita akan berdaulat di Kepri. Kemenhub tak bisa lagi memungut jasa lego jangkar nanti. Selama ini kan, itu aja alasan mereka. Belum ada PP yang mengaturnya,” tambahnya.

Dengan disahkannya nanti RPP ini menjadi PP, maka Kepri akan mendapatkan dana transfer dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan saat ini. Sebab, salah satu komponen perhitungan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) akan dimasukkan luas laut di PP itu.

Selama ini, DAK dan DAU Kepri tergolong kecil karena komponen perhitungan dana transfer berdasarkan luas daratan. Dengan kondisi daratan kepri hanya 4 persen, tentu angkanya kecil. Dana transfernya pun pasti kecil.

Kalau luas laut sudah dihitung nanti, maka akan ada penambahan dana transfer. Demikian juga dengan retribusi lego jangkar sudah bisa dipungut dan masuk kas daerah, bukan lagi masuk kas negara seperti selama ini.

Selama ini, jasa lego jangkar di Kepri masuk kas Kementerian Keuangan dan pengelolanya Kemenhub. Memang, kata Jamhur, dana lego jangkar masuk kas negara, namun karena UU menyatakan hak pengelolaannya di provinsi, maka harus dikelola provinsi.

”Kepri butuh anggaran besar untuk membangun. Laut di depan halaman kita, namun yang menikmati hasilnya bukan masyarakat Kepri. Di undang-undang 23 sudah jelas pengelolaan 0-12 mil dikelola provinsi,” tegasnya.

Pemprov Kepri, kata dia, tidak akan memungut jasa-jasa lain di laut 0-12 mil yang memang bukan hak provinsi. Ada hak Kemenhub di laut 0-12 mil yakni, keselamatan dan keamanan pelayaran.

Selama ini, yang namanya jasa di laut, semua disapu bersih Kemenhub termasuk lego jangkar. Ditanya berapa kemungkinan dana transfer ke Kepri bertambah jika luas laut jadi salah satu komponen perhitungan dana transfer, Jamhur belum bisa memastikannya. ”Pasti bertambah lah. Karena luas laut sudah dihitung. Tingkat kesulitan geografis, kita juga masuk kategori itu,” katanya mencontohkan.

Ia mengatakan, saat pembahasan RPP Provinsi Kepulauan ini, pihak Pemprov Kepri juga pernah diikutkan untuk rapat. Meski rapat berlangsung alot, setidaknya diikutkan dalam pembahasan itu.(MARTUNAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here