Kepri Susun Perda Zonasi Pulau Pesisir

0
652
SEKDAPROV Kepri TS Arif Fadillah melihat peta lautan Kepri bersama narasumber di Hotel Aston, Rabu (14/2).f-istimewa/humas pemprov kepri

Potensi Laut Berlimpah, Harus Ada Pengaturan

Kepri memiliki laut yang sangat luas. Memiliki ribuan pulau. Banyak kekayaan yang terkandung baik di laut maupun pulau-pulau tersebut. Agar tidak salah pengelolaan ke depan, perlu ada pengaturannya.

TANJUNGPINANG – UNTUK membangun pulau tidak bisa sembarangan. Harus ada aturannya. Banyak pemanfaatannya. Untuk itu, jangan sampai mengganggu habitat atau ekosistem yang ada. Jangan sampai mengganggu atau merusak yang sudah ada.

Semua ini akan diikat dalam peraturan yang jelas. Sehingga, dimana pun pembangunan akan dilakukan, sudah diatur zonasinya. Provinsi Kepulauan Riau butuh adanya peraturan yang mengatur tentang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada. Hal ini bertujuan agar luasnya wilayah Kepri yang notabene lebih luas lautnya dibanding daratan, bisa terencana pengembangan dan pembangunannya.

Sehingga segala potensi bisa digali dan dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat secara merata.Terkait hal ini Pemerintah Provinsi Kepri melalui Dinas Kelautan dan Perikanan sudah menyusun Ranperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

Baca Juga :  PMI Krisis Stok, Istri Prajurit Gelar Donor Darah

Aturan ini berfungsi sama seperti Perda RTRW (di darat) dan zonasi (di laut. Dengan tujuan agar pembangunan lebih terarah dan terukur. Guna memantapkan Ranperda yang telah disusun tersebut maka diselenggarakan kegiatan Konsultasi Publik Dokumen Antara dan Ranperda RZWP-3-K, Rabu (14/2) di Aston Hotel Tanjungpinang lantai 3 yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepri H. TS Arif Fadillah.

Pada kesempatan ini Sekdaprov Kepri TS. Arif Fadillah sekaligus menjadi narasumber. Ada juga narasumber lainnya seperti Sri Purwaningsih selaku Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah II, Kemendagri.

Kemudian ada Henry Erafat selaku Kasubdit Kelautan dan Perikanan DIT. SUPD II, Kemendagri. Adapun narasumber lainnya ada Nurul Istiqomah dari Kemenkomar dengan jabatan Asdep Lingkungan dan Kebencanaan Maritim, Deputi Bidang Koordinasi Sumberdaya Alam dan Jasa. Adapun narasumber terakhir adalah Krishna Samudra Kasubdit Zonasi Daerah dari DIT Perencanaan Ruang Laut-KKP RI.

Baca Juga :  Bantu NTB, Pemda Minta Kemendagri Buatkan Payung Hukum

Dalam sambutannya Arif mengatakan bahwa Kepri adalah salah satu provinsi kepulauan yang seluas 96 persen laut dan hanya 4 persen daratnya dengan 2.408 pulau besar dan kecil serta kebanyakan belum berpenghuni. ”Potensi maritim kita cukup besar. Ada sebanyak 2.408 pulau di Kepri dan semuanya perlu dibangun sesuai dengan potensinya,” kata Arif.

Adapun beberapa potensi yang disebutkan Arif diantaranya perikanan tangkap, lahan budidaya laut, budidaya air payau, wisata bahari, pemanfaatan pulau-pulau kecil untuk objek wisata, lokasi diving, snorkling hingga wisata pantai. Tidak hanya itu, Kepulauan Riau juga memiliki potensi berupa BMKT (Benda-Benda Berharga Muatan Kapal Tenggelam) yang tersebar di laut Kepri lebih di 200 titik. ”Ditambah lagi potensi bidang pertambangan, baik itu tambang timah, pasir laut, bauksit dan lainnya hingga ke industri perkapalan. Semua potensi itu harus ditata dengan baik, agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyararakat. Oleh sebab itu kita butuh RZWP3K ini,” kata Arif.

Baca Juga :  Mantan Kepala BP Nyalon Jadi Cawako Lewat PDIP

RZWP3K menurut Arif adalah program yang sangat terarah. Yakni instrumen kebijakan ruang yang berlaku sama dengan RTRW. ”Pada kesempatan ini saya mengajak OPD untuk sama-sama berkomitmen memaksimalkan potensi laut kita yang ada demi masyarakat,” katanya.(MARTUNAS SITUMEANG)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here