Kepri Tak Kebagian Bantuan RTLH

0
623
Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Syahrul saat meninjau RTLH di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti.F-Andri Dwi S/TANJUNGPINANG POS

Mbs saya punya 4 orang anak dan cari biaya sendiri untuk sekolah anak. Kapan kami bisa dpat bantuan perbaikan rumah. Mohon pendataan ulang an prioritaskan yg benar benar miskin.
+6282385101926

TANGGAPAN :
TANJUNGPINANG – Tahun 2018 ini, Provinsi Kepri tidak mendapatkan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari anggaran pemerintah pusat. Walaupun masih kesulitan menjolok anggaran tersebut, namun kita optimis ke depan pemerintah pusat pasti melirik Kepri.

RTLH tidak ada, tapi kami masih terus menjolok di pusat. Kita masih berupaya agar Kepri dapat kuota bantuan itu lewat anggaran pemerintah pusat.

Pemerintah pusat memebrikan sekitar Rp15 juta untuk satu calon penerima bantuan. Dana yang minim itu tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang mampu merehabilitasi satu unit rumah. Ini hanya bisa membangun, misalnya beberapa sisi sudut rumah, kamar mandi, dinding rumah misalnya pengecatan.

Baca Juga :  Yang Mana Pasir Legal?

Mulai 2018 ini, kita menjalin kerjasama dengan Dinsos Kabupaten/Kota di Kepri untuk melirik dan mendapatkan data penduduk pasti, relevan yang memang wajib dibantu oleh pemerintah.

Kerjasama dengan kabupaten kota ini, penting sebagai wujud melihat kultur daerah masing-masing. Data terakhir kita ada sekitar 2.400 lebih RTLH di kepri yang memang rumahnya sudah tidak layak huni dan harus dibantu. Cuma kita sudah meminta Dinsos Kabupaten/Kota supaya calon penerima itu didata, pendataannya bukan karena kedekatan, melainkan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan itu.

Sebenarnya di acara Musrenbang 2017 sudah kita masukkan, terakhir ada pertemuan di Jakarta masih masuk. Cuma anggaran untuk RTLH ini sudah dilarikan ke Kementerian, nanti yang melaksanakannya seperti satker.

Baca Juga :  Nama Tambak

Di samping itu, 2018 ini, Kepri mendapat penambahan 200 persen. Program Keluarga harapan (PKH) dari 20 an ribu, menbjadi 60an ribu calon penerima. Jadi kalau berbicara soal anga kemiskinan, memang yang disampaikan, BPS Kepri itu masih makro, artinya mungkin mereka punya rumah mewah, makanya sampai 180 ribu.

Jadi kalau di data BPS itu, istilah orang yang tak punya anak banyak, tapi penghasilannya hanya di bawah rata-rata, nah ini di BPS sudah tergolong keluarga miskin.

Merokok pun dihitung, misalnya orang yang kemarin mampu beli rokok, tahu-tahu dia tidak mau lagi dan itu masuk miskin. Kalau di Dinsos melihat dari Basis Data Terpadu (BDT), misalnya kondisi rumah, jumlah keluarga, bisa juga penghasilannya, minim namun jumlah anaknya banyak, program ini masuk PKH.

Baca Juga :  Air PDAM Mati Seharian

Di PKH ini, termasuk nanti memberikan bantuan, beras, kalau dia hamil, pemeriksaan ke dokter digratiskan. Di Jakarta program PKH ini sudah mulai berjalan, dan sudah menjadi BDT. Jadi, nanti bantuan PKH bisa berupa uang, atau bantuan kesehatan misalnya KIS, itulah nanti ke depan yang akan difasilitasi program ini. (ais)

Doli Boniara
Kadissos Pemprov Kepri

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here