Kepri Tak Kebagian Bantuan RTLH

0
775
SALAH satu rumah warga di Kampung Sekatap Dompak nampak sederhana dan butuh bantuan untuk biaya rehab.f-istimewa/dinas

Ketika Kementerian Sosial Terkesan Melupakan

Tahun 2018 ini, Provinsi Kepri tidak mendapatkan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari anggaran pemerintah pusat. Padahal, jumlah warga miskin di Kepri bertambah sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepri.

TANJUNGPINANG – Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Pemprov Kepri, Doli Boniara menyampaikan, walaupun tahun ini pihaknya kesulitan menjolok anggaran tersebut, namun dirinya masih tetap optimis ke depan pemerintah pusat pasti melirik Kepri.

”Bantuan RTLH tidak ada tahun ini. Tapi kami masih berusaha menjolok anggaran di pusat. Kita masih berupaya agar Kepri dapat kuota itu bantuan itu lewat anggaran pemerintah pusat,” ujar Doli kepada Tanjungpinang Pos, Selasa (9/1) kemarin.

Dana pemerintah pusat, menurutnya hanya sekitar Rp 15 juta untuk satu calon penerima bantuan. Dana yang minim itu tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, tidak mampu merehabilitasi satu unit rumah.

Baca Juga :  Nurdin Rintis Jalan ke Desa-desa

Melainkan hanya bisa membangun, misalnya beberapa sisi sudut rumah seperti kamar mandi, dinding rumah misalnya pengecatan.

Doli bertekat, mulai 2018 ini, pihaknya mulai menjalin kerja sama dengan Dinsos kabupaten/kota di Kepri untuk mendapatkan data penduduk pasti, relevan yang memang wajib dibantu oleh pemerintah.

”Kerja sama dengan kabupaten/kota ini penting sebagai wujud melihat kultur daerah masing-masing,” tambahnya.

Terakhir kemarin, ada kuota dari Kepri sekitar 2.400 lebih RTLH yang memang sudah terdapat tidak layak huni dan harus dibantu.

Cuman dirinya sudah meminta Dinsos kabupaten/kota supaya calon penerima itu didata dan pendataannya bukan karena kedekatan, melainkan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan itu.

”Sebenarnya di acara Musrenbang 2017 sudah kita masukkan. Terakhir kemarin ada pertemuan di Jakarta masih masuk. Cuman anggaran untuk RTLH ini sudah dilarikan ke kementerian, nanti yang melaksanakannya seperti satker,” beber Doli.

Baca Juga :  Multi Etnis, Pemilu di Perbatasan Tanpa Riak

Di samping itu, 2018 ini, Kepri mendapat penambahan 200 persen Program Keluarga Harapan (PKH) dari 20 ribuan menjadi 60 ribuan calon penerima.

Berbicara angka kemiskinan, kata dia, yang disampaikan BPS Kepri baru-baru ini masih makro. ”Jadi kalau di data BPS itu, istilah orang yang tak punya anak banyak, tapi penghasilannya hanya di bawah rata-rata Rp 5 juta, nah ini di BPS sudah tergolong keluarga miskin,” tambahnya.

”Merokok pun dihitung. Misalnya orang yang kemarin mampu beli rokok, tahu-tahu dia tidak mau lagi merokok, itu dibuat tergolong miskin,” timpal Doli sambil tertawa.

Kalau di Dinsos melihat dari Basis Data Terpadu (BDT), misalnya kondisi rumah, jumlah keluarga, bisa juga penghasilannya minim namun jumlah anaknya banyak. Program ini masuk PKH.

”Di PKH ini, termasuk nanti memberikan bantuan, beras, kalau dia hamil, pemeriksaan ke dokter digratiskan,” jelasnya.

Baca Juga :  Letkol I Gusti Bagus Kagumi Kerukunan di Kepri

”Di Jakarta program PKH ini sudah mulai berjalan dan sudah menjadi BDT,” tambahnya menimpal.

Jadi nanti bantuan PKH bisa berupa uang atau bantuan kesehatan misalnya KIS. Itulah nanti ke depan yang akan difasilitasi program ini.

Belum lama ini, anggota DPRD Kepri sudah mengingatkan agar kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kepri jangan puas menjalankan program kegiatan yang hanya didanai APBD saja.

Namun, kepala OPD harus mampu menjolok APBN untuk membantu program pembangunan dan pengentasan kemiskinan di Kepri.

Apalagi, APBD Kepri 2018 sekitar Rp 3,59 triliun tergolong paling kecil diantara provinsi lain di Indonesia. Untuk itu, harus pandai-pandai mencari tambahan anggaran dari pusat.(SUHARDI)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here