Kerugian Negara di Bawah Rp 100 Juta

0
1247
Sigit Prabowo

BINTAN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bintan tetap mengincar pemerintah Desa Lancang Kuning, usai melakukan penyelidikan atas dugaan korupsi penggunaan anggaran dana desa tersebut. Kini kejaksaan sedang menghitung berapa uang negara yang dirugikan, untuk meningkatkan ke tingkat penyidikan.

Sigit Prabowo, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bintan menyampaikan, pihaknya sempat menangani kasus dugaan korupsi dana desa yang terjadi di Desa Lancang Kuning. Namun, setelah dihitung, ternyata kerugian yang ditimbulkan masih di bawah Rp 100 juta.

”Dua kali perpanjangan. Ini saya minta Kasi Pidsus untuk menyimpulkan. Karena, kalau kerugiannya sedikit dan ada upaya pengembalian, perintah pimpinan untuk dipertimbangkan,” sebutnya.

Baca Juga :  Waspada, Lintas Barat Kembali Tak Aman

Sigit menyebutkan, biaya operasional untuk menangani satu kasus korupsi yang diberikan negara kepada Kejari Bintan sebesar Rp 150 juta. Dari nilai itu, Rp 50 juta untuk ditingkat penyelidikan, dan Rp 100 juta untuk ditingkat penyidikan. Bila kerugian negara yang ditimbulkan masih di bawah biaya operasional, sesuai instruksi pimpinan untuk dipertimbangkan.

”Jangan sampai ada biaya operasional lebih besar dibandingkan uang kerugian negara yang kita terima,” ungkap Sigit.

Tahun ini, lanjutnya, ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan beberapa desa di Bintan yang menjadi incaran Kejari Bintan. Sebab, para jaksa ‘mencium’ indikasi tindak korupsi yang dilakukan pejabat terkait. Apalagi, berdasarkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) operasional Kejari Bintan, untuk tahun ini menargetkan, akan menangani satu kasus korupsi yang ada di wilayah Bintan.

Baca Juga :  Urus Izin UMKM, Wabup Imbau Jangan Lewat Calo

”Ada OPD dan desa, tapi saya no coment dulu,” ucapnya.

Ketika ditanya soal target penanganan kasus korupsi yang dibebankan kepada Kejari Bintan, Sigit optimis, pihaknya bisa mengungkap satu kasus korupsi di wilayah Bintan. Jajarannya terus bekerja.

”Dengan sisa waktu yang beberapa bulan lagi, saya yakin. Minimal bisa kita tingkatkan ke penyidikan,” tegasnya.

Ia menegaskan, rumor setiap desa di Bintan ’menyetor’ Rp 5 juta, untuk biaya pendampingan penggunaan dana desa, tidak benar. (aan)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here