Keterbukaan Negara Terhadap Pengungsi: Dilema Stabilitas dan Kemanusiaan

0
930
Nony Natadia Ernel

Sebagai Referensi Edukasi dan Pengetahuan

Oleh: Nony Natadia Ernel
Mahasiswi Program Magister Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dan Alumni Umrah Tanjungpinang

Para pencari suaka sampai dengan saat ini terus menjadi sorotan serius di mata dunia. Setiap tahunnya konflik internal menjadi alasan warga sipil berbondong-bondong mencari negara tujuan untuk bertahan hidup. Terdapat 65.6 juta penduduk di seluruh dunia kehilangan tempat tinggal, juga didukung dengan 10 juta orang tidak diakui sebagai warga negara. Hari ini dunia kembali memberi perhatian terhadap pemberitaan yang menyoroti tentang ketidakberdayaan warga yang berusaha mencari perlindungan yaitu Rohingya.

UNHCR mencatat sejak bulan Agustus jumlah pengungsi mencapai 515.000 orang telah berada ditempat tempat pengungsian. Jumlah pengungsi Rohingya yang datang dan mencari perlindungan di Bangladesh memberikan tantangan tersendiri bagi negara yang berbatasan langsung tersebut. Masih terkendalanya bantuan yang diberikan melalui PBB membuat negara tujuan sementara para pengungsi cukup kewalahan terhadap lonjakan pengungsi yang datang ketempat ini. Sebelum menyoroti terlampau jauh seputar tuntutan untuk memberikan fasilitas berkaitan penyedian tempat penampungan sementara dinegeri ini, sebaiknya terlebih dahulu kita melihat apa yang juga telah terjadi sebelumnya dinegara yang terletak di Asia bagian barat yang sudah lebih dahulu mengalami konflik yang menyebabkan pengungsian penduduk dilakukan dengan skala besar. Suriah, terletak berbatasan dengan laut Mediterania dan Lebanon serta Turki, Irak, dan Yordania serta Israel.

Konflik antar kelompok yang terjadi diwilayah Suriah telah menjadi catatan panjang perjalanan krisis kemanusiaan. PPB melalui melalui Komisioner Tinggi PPB untuk Pengungsi berupaya menanggulangi rakyat sipil yang mencari perlindungan. Negara -negara terdekat menjadi tujuan para pengungsi demi terhindar dari bulir peluru dan bom yang menghatam wilayah tersebut. Menurut (Adler & Proctor, 2014) dalam Theory Of Mind, menganggap dimana individu meletakkan sudut pandang orang lain kedalamnya untuk memahami situasi serta kondisi tersebut. Oleh karena itu rasa kemanusiaan menjadikan Turki, Lebanon, dan Jordania sebagai wilayah utama para pengungsi selain karena letak geografis, juga kedekatan secara religius, rasa kemanusia serta empati menjadikan negara yang mayoritas berpenduduk yang beragama islam tersebut menerima secara terbuka.

Total pengungsi Suriah tercatat sekitar 5.260.306 orang yang tersebar dinegara negara tetangga. Lonjakan penduduk Suriah yang membanjiri wilayah terutama di Turki, Lebanon, dan Jordania memberikan dampak serius terhadap stabilitas perekonominan, lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, dan pemukiman layak yang tidak hanya dialami oleh pengungsi namun selain itu juga terhadap penduduk setempat. Sementara Peran PBB yang dalam hal ini ditanggulangi oleh UNHCR belum maksimal. Jika dilihat dari resiko yang akan dihadapi negara negara tertangga “neighbor countries” maka pengungsi yang masih hanya terkungkung pada beberapa titik ini akan menghadapi ancaman baru, maka apa resiko yang dihadapi masyarakat Suriah pada konflik yang terjadi, dan bagaimana upaya negara Turki dan Lebanon dalam menjaga stabilitas negara terhadap luapan jumlah pengungsi asal Suriah.

Dalam permasalahan ini pemerintah harus memberikan peran ekstra untuk melindungi negara terhadap penyalahgunaan status para pengungsi yang melakukan kegiatan kegiatan yang bersifat kepentingan pribadi, serta diperparah lagi dengan eksploitas manusia. Menurut David Truman bahwa kelompok merupakan kumpulan individu yang memiliki tuntutan dari kelompok lain yang berlandas pada kepentingan. Untuk menghindari semakin banyaknya kepentingan dalam permasalahan ini maka melalui analisis system Easton mengartikan bahwa sistem politik merupakan sistem yang didalamnya terdapat interaksi masyarakat yang mengikat dengan otoritas dan direalisasikan. Terdapat tuntutan dan dukungan dari masyarakat dengan adanya proses input kedalam konversi sistem yang akan diisi oleh para pembuat kebijakan kemudian akan menentukan skema pergerakan agar tercapai situasi yang kondusif lalu kemudian menjadi out-puts. Dalam kegiatan ini terdapat aktifitas umpan balik atas reaksi yang diberikan yang cenderung dilakukan oleh kelompok otoritas kepentingan.

Baca Juga :  E-Money di Pelabuhan Antara Kebutuhan dengan Kepentingan

Melonjaknya tumbrukan kepentingan antara pengungsi dan penduduk setempat yang terjadi di Lebanon dan Turki maka perlu kiranya melihat upaya pemerintah dalam realisi kebijakan agar tidak terjadi bentrokan yang akan berdampak pada ketidakstabilan negara.

Suriah dan Negara Harapan
Suriah telah menjadi negara dengan jumlah masyarakatnya pengungsi terbesar didunia. Maret tahun 2011 menjadi titik awal gejolak revolusi untuk memberikan tuntutan terhadap pemimpin rezim, yang pada saat itu dipimpin oleh Al-Assad. Perpecahan yang terjadi sejak Maret 2011 dengan meletusnya ujuk rasa secara massiv diikuti dengan sikap anarki para aparat kemananan yang tanpa segan meletuskan tembakan kepada para pengunjuk rasa hingga menyebabkan aksi demonstrasi yang merambat diwilayah wilayah di Suriah yang diantaranya di Damaskus, Homs, Baniyas, kota Daraa, dan keseluruh penjuru negeri.

Tanpa merujuk terlalu jauh seputar dugaan terkait permasalahan yang terjadi seperti konflik teologi yang berakar dari perbedaan mazhab, tuntutan reformasi, belum lagi anggapan propoganda, hingga adanya upaya pembungkaman rezim Assad.
Gambar1: Data The Guardian: www.theguardian.com

Apa yang sudah diurakan tersebut memberikan dampak terhadap sebagian masyarakat Suriah untuk meninggalkan rumah dengan alasan, munculnya ketakutan akibat terbunuhnya 470.000 warga sipil, 55.000 diantaranya anak – anak. Kemudian hancurnya infrastruktur, keterbatasan fasilitas menyebabkan 95 persen warga tidak mendapatkan akses kesehatan, lalu 70 persen tidak mendapatkan air bersih, anak anak yang kehilangan kesempatan untuk mengecap pendidikan, kemudian diperparah dengan hancurnya perekonomian dan empat perlima warga hidup dalam kemiskinan. Ini alasan mengapa lebih dari setengah populasi penduduk Suriah meninggalkan rumah mereka. Terdapat 5.1 juta orang meninggalkan Negara tersebut dan 6.3 juta masyarakat masih memilih untuk meninggalkan tempat tinggal namun masih berada dalam wilayah Suriah. Dengan keterbatasan akses yang dimiliki, bantuan yang relatif terbatas, serta kemiskinan maka tujuan utama masyarakat Suriah dalam mencari perlindungan yaitu memilih untuk menetap diwilayah yang berbatasan langsung dengan Negara Suriah seperti diantara Lebanon, Turki, Yordania, dan Irak.

Hingga Juni 2017 terdapat 5.1 juta penduduk Suriah mengungsi dinegara negara Timur Tengah yang merupakan Negara dengan lokasi terdekat yang dapat diakses oleh masyarakat Suriah. Tiga Negara tetangga yang mengalami pengluapan pengungsi seperti Turki sebanyak 3 juta orang, Lebanon sebanyak 1.5 juta orang, dan Yordania sebanyak 633.000 orang. Pada dasarnya bantuan yang diberikan terhadap masyarakat Suriah tidak terdistribusi secara merata. Walaupun saat ini memang sudah terdapat 100 negara diseluruh dunia yang menampung para pengungsi Suriah. Namun signifikansi jumlah pengungsi yang diserap tanpa syarat oleh negara negara tetangga menimbulkan permasalahan baru yang terjadi didalamnya.

Krisis perekonomian negerapun begitu santer terdengar, karena wajar saja stigma awal yang dimiliki para pengungsi saat datang kenegara negara yang berdekatan adalah agar mendapat perlindungan, namun selanjutnya problem baru yang muncul adalah tentang nasib para pengungsi yang mencari harapan dinegara tujuan pengungsian ternyata kontras dengan realitas lalu menyebabkan ketidaklayakan hidup para pengungsi tidak dapat dihindari. Juga upanya para pengungsi untuk mendapatkan suaka agar dapat ditempatan dinegara – negara ketiga sebagai negara harapan baru ternyata tidaklah kunjung mendapat jalan terang. Fakta menarik adalah saat ini terdapat tiga puluh dua negara maju dengan pendapatan perkapita hingga US$ 57.300, ini menjadi alasan mengapa negera negara ketiga menjadi negara tujuan akhir para pengungsi. Karena diasumsikan bahwa para pengungsi pada dasarnya memiliki cita cita untuk menetap dan memulai hidup dinegara ketiga dengan harapan agar mendapatkan hidup yang lebih baik, namun proses regulasi serta aturan yang ditetapkan para pemberi suaka tidaklah mudah dan memberikan batasan akses ketat terhadap pengungsi demi menjaga stabilitas negara.

Baca Juga :  Upaya Pelestarian Terumbu Karang di Tambelan

Ketimpangan jumlah pengungsi yang tiba dinegara negara Eropa dapat dengan jelas dilihat pada hasil kolektifitas data yang diperoleh dari UNHCR bahwa sejak April 2011 hingga Februari 2016 terdapat 553.444 jumlah pengungsi yang mengajukan permohonan suaka dibeberapa negara Eropa. Salah satu negara dengan jumlah peminat pencari suaka sebanyak 59% adalah Jerman dan Swedia. UNHCR juga mencatat sampai dengan saat ini negara dengan jumlah tertinggi pengungsi yang telah berada di Eropa yaitu angka terbanyak terdapat di Jerman 41.216, Kanada 38.089, dan Inggris 20.000 dan diikuti negara lainnya dengan total keseluruhan sebaran pengungsi dibenua Eropa mencapai 129.418.

Hasil data diatas menunjukkan perbedaan signifikan yang terjadi terhadap para pengungsi. Hanya sepuluh persen total pengungsi yang dapat masuk mendapatkan perlindungan dinegara negara maju di Eropa.

Krisis Kemanusiaan
Keterbatasan akses pengungsi sendiri memang berlandas dari banyak factor, diantaranya Amerika Serikat yang khawatir jika menerima para pencari suaka, akan berpeluang menyebabkan masuknya jaringan militan dari ISIS dan al Qaeda maka kemudian bantuan yang diberikan adalah berupa sumbangan bantuan dana persenjataan, juga negara Arab seperti Qatar, UEA, Arab Saudi, Kuwait, Oman dan Bahrain yang dianggap mampu untuk meniminalisir lonjakan pengungsi dengan pemberian suakapun memilih untuk hanya mendanai pemberontakan terhadap al-Assad serta mendanai kamp – kamp yang terdapat di neighbor countries. Walau saat ini Badan Penanggulangan Pengungsi (United Nation High Commissioner for Refugees/UNHCR) telah berupanya untuk menyerukan pemberian bantuan terhadap para pengungsi, dilain sisi ternyata para pengungsi kenyataannnya mengalami tindakan asusila, perampasan hak, yang menjadikan para pengungsi Suriah sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan dari segelintir pihak yang tidak bertanggung jawab.

Lebanon melalui Perdana Menteri Saad Hariri menyatakan bahwa negara tersebut telah mencapai titik puncak karena telah menampung lebih dari satu juta warga Suriah. Saad menuturkan bahwa negara dikhawatirkan nantinya dapat mengalami ketegangan sosial. Dampak dari kepadatan jumlah penduduk yang datang dari Suriah memberika permasalah baru yang diantaranya perdagangan manusia di Lebanon. Sejak ditahun 2012 dan 2013 terdapat 40 puluh hingga 50 kasus eksploitasi perdagangan perempuan dalam industri seks komersial, ini terjadi karena Lebanon memiliki lebih dari 130 klub malam.

Walaupun sampai dengan tahun 2015 dikatakan oleh pihak keamanan internal bahwa kasus sudah mengalami kenyataanya terdapat 255 kasus prostitusi yang dilakukan, dan hingga 2016 sampai dengan 2017 masih terdapat tindakan asusila dan kegiatan prostitusi, serta pelecehan terhadap perempuan Suriah, lebih ironis bahwa tindakan ketidakmanusiaan ini dilakukan oleh sekelompok orang tak bertanggung jawab yaitu pria pria berasal dari Lebanon dan juga Suriah sendiri.

Baca Juga :  72 Tahun HMI di Tengah Kekuasaan Politik

Selain itu data yang disampaikan oleh freedomfund bahwa terdapat 60 hingga 70 persen anak dibawah umur harus bekerja diwilayah perkebunan yang didominasi diwilayah Bekaa selain itu juga tidak sedikit yang bekerja berjualan dipinggir jalan bahkan menjadi pengemis.

Taraf hidup menjadi tantangan besar dan permasalahan utama, dan tingginya biaya sewa, kemudian masyarakat setempat yang mengambil kesempatan dengan mempekerjakan para pengungsi pada upah yang rendah, belum lagi tantangan tindak asusilah yang datang dari oknum, membuat para pengungsi terpaksa rela untuk menjadi korban perdagangan demi memenuhi kebutuhan ekonomi. Walaupun UNHCR terkesan lamban namun saat ini pemerintah sudah mulai berupaya melakun tindakan pengamanan terhadap bisnis prostitusi dengan mengikutsertakan NGO yaitu IOM dan juga NGO Lebanon.

Pemerintah Lebanon hingga tahun 2017 terus menyerukan permintaan bantuan dana terhadap para pengungsi Suriah, lonjakan jumlah pengungsi yang mencapai 25 persen dengan jumlah rasion 1 warga Suriah sebanding dengan empat warga Lebanon dan ini terdapat di pemukiman resmi dan tak resmi yang berkisar lebih 1.500 pemukiman. Dalam hal ini pemerintah telah mengajukan permohonan dana bantuan melalui PBB sebesar 2.8 miliar dolar AS, selain itu juga fasilitas pendidikan yang diberikan pemerintah kepada 6000 anak anak Suriah, dan juga tingginya biaya tempat tinggal maka Lebanon akan memberikan kebijakan bebas biaya tempat tinggal sebesar 2000 dolar AS. Tidak berbeda dengan Lebanon, Turki merupakan penerima jumlah pengungsi terbanyak dengan angka mencapai tiga juta orang. Luas wilayah yang sepadan, dan dengan rasa kemanusian yang disebabkan oleh kesamaan agama juga menjadikan negara Turki menerima secara terbuka. Walaupun masih banyak terdapat kekurangan dipelbagai aspek dalam upaya perlindungan terhadap warga Suriah diantaranya, pada tahun 2016 Turki menutup salah satu kawasan akses para pengungsi yang berbatasan langsung dengan suriah yaitu di provinsi Kilis diperbatasan Oncupinar yang menyebabkan keresahan warga Suriah, tapi dikatakan bahwa penutupan tersebut bersifat sementara.

Kendati Turki merupakan negara besar yang memberikan perhatian lebih kepada pengungsi serta keterbukaan akses dan penyediaan fasilitas, kenyataannya jangkauan wilayah juga perlu menjadi perhatian, dimana wilayah perbatasan memiliki kerawanan terhadap masalah ketersediaan pangan, fasilitas kamp pengungsian seperti yang terjadi diwilayah di Bab al-Saameh. Karena ketersediaan yang terbatas menyebabkan para pengungsi harus kembali ke kampung halaman walaupun berdampak pada keselamat mereka. Tekanan terhadap pemerintah Turki riuh terjadi ditahun 2016, penyebabnya adalah wilayah perbatasan yang pada saat itu ditutup oleh pemerintah Turki.Tututan internasional membuat Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan meminta agar tidak hanya tuntutan yang diluapkan, namun bagaimana dunia internasional menanggapi krisis kemanusiaan yang dialami masyarakat Turki yang berjuang untuk mendapatkan perlindungan secara bersama.

Menurut Erdogan bahwa tidak semestinya PBB menyampaikan seruan permintaan namun semestinya bekerja sama dalam menangani lonjakan penduduk Suriah yang datang ke Turki. Tantangan yang menjadi permasalahan optimalisasi bantuan terhadap para pengungsi adalah permasalah ekonomi. ***

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here