Ketika Kesholihan Bukan Hanya Milik Individu

0
671
Retno Puspitasari, S.Si

Oleh : Retno Puspitasari, S.Si
Praktisi Pendidikan di Kepri

Tolong dibantu…
Kakek ini berjualan es di Simpang X Batam untuk menghidupi keluarganya. Namun, pembelinya sangat sepi. Jika anda lewat daerah ini, tolong dibeli dagangannya. (sambil ditambahkan foto sang kakek).

Pernahkah Anda mendapat postingan atau berita seperti itu? Postingan seperti ini banyak beredar di Facebook maupun grup-grup WA. Sebagai manusia yang mempunyai perasaan kasih sayang, apalagi seorang muslim, jika membaca berita seperti ini, tentu terketuk hatinya. Ingin menyisihkan sedikit hartanya untuk bisa berbagi.

Namun, bagaimana jika berita seperti itu banyak sekali? Rasanya terenyuh, ingin membantu. Ini baru berita tentang para penjual yang sepi pembeli, belum berita-berita lain seperti kalangan kurang mampu yang menderita penyakit dan membutuhkan biaya besar.

Tapi apalah daya, kadang hanya bisa berdoa untuk kemudahan rezekinya. Karena kitapun sedang berhemat untuk biaya hidup tiap harinya. Seperti cerita seorang teman yang ditawari sebuah produk untuk membantu rakyat Palestina.

Beliau bingung mau membeli atau tidak. Di satu sisi mau membantu, tapi di sisi lain sedang banyak pengeluaran untuk membantu kerabatnya yang juga butuh bantuan. Padahal beliau termasuk kalangan “berduit”. Apalagi yang pendapatannya pas-pasan, seringnya hanya ikut “meleleh” dan mendoakan kelancaran rezekinya.

Bagi seorang muslim, membantu orang lain termasuk amal sholih yang disunahkan. Alquran banyak membahas pahala bagi orang yang berinfaq, salah satunya dalam QS. Al Baqarah 261, “Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji….”.

Baca Juga :  Berani Ber-PTK Menuju Guru Profesional

Orang yang sholih justru menganggap uang sedekah inilah tabungan hakikinya. Karena harta yang habis untuk keperluan hidup tidak akan dibawa sampai akhirat. Sementara harta yang habis untuk aktivitas yang diridhoi Allah, yang akan menjadi tabungan akhirat.

Tapi bagaimana jika masalah banyaknya orang yang membutuhkan bantuan ini, hanya diserahkan pada kesholihan individu? Rasanya tidak akan pernah maksimal untuk membantu. Adanya upaya sistematis untuk mengentaskan kemiskinan tentu sangat diperlukan.

Apalagi tugas mengurusi masyarakat miskin memang menjadi tanggung jawab negara, seperti yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 34 ayat 1, “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”.

Namun jika dilihat jumlah masyarakat yang miskin, akhirnya justru memunculkan opini di masyarakat bahwa “dipelihara” ini maksudnya adalah dikembangbiakkan, agar semakin banyak. Meskipun data yang dikeluarkan BPS menyatakan jumlah penduduk miskin pada tahun 2018 menurun dibanding 2017, namun faktanya masyarakat merasa mencari penghasilan hari ini semakin sulit.

Jika bicara tentang pengentasan kemiskinan, tentu hal ini butuh dana dan political will. Padahal sumber utama pemasukan negara adalah dari pajak. Jadi seperti lingkaran setan yang tidak ada ujungnya. Rakyat butuh bantuan tapi sumbernya dari rakyat juga.

Apakah tidak ada konsep pengelolaan keuangan yang lain selain mengambil pajak dan hutang. Sebenarnya ada. Namun tidak diterapkan. Islam yang dipeluk oleh sebagian besar penduduk Indonesia sebenarnya sudah punya aturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Baca Juga :  Cerdaskan Pemilh Pemula sebagai Penentu Masa Depan Bangsa

Untuk pendapatan negara bisa didapatkan dari 1) kepemilikan negara, seperti Fa’i, Kharaj dan lain-lain, 2) kemilikan umum, seperti minyak bumi, gas alam, barang-barang pertambangan, laut, hutan dan lain. 3) kepemilikan individu seperti shodaqoh, hibah, zakat dan lain-lain.

Harta yang merupakan kepemilikan umum tidak boleh dikuasai individu, swasta apalagi asing. Pengelolaannya harus ditangani oleh negara. Negara juga tidak boleh berperan sebagai pedagang kepada rakyatnya. Adapun untuk zakat, wajib didistribusikan hanya untuk delapan asnaf, yaitu fakir, miskin, orang punya hutang, mu’alaf, amil, hamba sahaya, ibnu sabil dan untuk jalan Allah.

Pengelolaan sumber-sumber pendapatan negara dengan benar bisa dipastikan akan mampu menutup seluruh kebutuhan keuangan di Indonesia sekaligus menyejahterakan rakyatnya. Untuk kekayaan alam yang berupa barang tambang yang sudah ditemukan saja, pengamat energi Kurtubi menyatakan jumlahnya sekitar Rp 200 ribu triliun.

Belum lagi cadangan yang belum ditemukan, sektor hutan, laut dan lain-lain. Bahkan untuk mengurusi fakir miskin pun sebenarnya sudah ada posnya tersendiri yaitu zakat. Prof. Dr. Ing Fahmi Amhar, pada tahun 2010 mencoba meramu APBN versi syariah.

Beliau menyatakan, untuk hasil hutan saja, jika luas hutan di Indonesia 100 ha (sekarang sekitar 90 ha) dengan tetap memperhatikan kelestarian hutan, akan didapatkan angka Rp 2.000 triliun. Fantastis, bukan? Untuk hasil hutan saja bisa menutup keperluan APBN 1 tahun. Tidak perlu pajak bukan?

Kenyataan ini sangat bertolak belakang dengan pernyataan Presiden Jokowi yang disampaikan dalam Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud di Depok. Beliau meminta kekayaan alam jangan terlalu dibanggakan.

Baca Juga :  Menilai Kinerja ASN dengan Balanced Scorecard

Karena kekayaan alam tidak bisa menjamin kesejahteraan dan kesuksesan sebuah bangsa. Beliau berpendapat, negara yang maju justru alamnya keras dan tidak subur, tidak punya tambang dan minyak gas.

Memang, kekayaan alam tidak boleh sekedar dibanggakan tapi juga harus diurus dengan benar. Negara maju saat ini memang tidak punya kekayaan alam melimpah, tapi mereka memiliki teknologi yang bisa ditawarkan untuk mengeksploitasi kekayaan alam di negeri-negeri kaya seperti Indonesia.

Sebut saja Freeport di Papua, perusaahaan ini disebut sebagai penyumbang dana terbesar untuk Amerika. Dan pendapatan yang dihasilkan oleh Freeport Indonesia paling besar diantara grup Freeport lainnya.

Bayangkan jika negara bisa berkuasa penuh mengelola kekayaan alamnya sendiri, dan kalaupun perlu tenaga ahli atau peralatan cukup membeli dan menjadikan mereka karyawan saja. Bukan dengan dalih investasi tapi menyerahkan kekayaan negeri.

Untuk bisa melakukan hal ini memang diperlukan kesholihan di tingkat negara dan masyarakat. Negara bekerja untuk menyejahterakan rakyat, melakukan tugasnya sesuai syariat, sehingga semua warga mendapatkan berkat dan manfaat.

Adapun masyarakat selalu mengingatkan agar negara selalu taat pada aturan pemilik akhirat. Dari sini tidak ada lagi kemiskinan yang membuat hati menjadi tersayat.***

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here