Ketua Dewan Pers Datangi Sekre SMSI Banten

0
120
suasana verifikasi di SMSI Cabang Banten, Senin (24/9).

BANTEN – Jumlah kantor Cabang Serikat media Siber Indonesia (SMSI) yang diverifikasi oleh Dewan Pers sudah semakin banyak. Diperkirakan, November mendatang, seluruh Cabang SMSI di Indonesia sudah diverifikasi faktual oleh Dewan Pers. SMSI yang kini sduah dinyatakan lolos administrasi akan dinyatakan sebagai konstituen dewan pers, jika minimal 15 cabang dari 31 Cabang yang ada dianggap layak menjadi Cabang organisasi.
Yang teranyar, SMSI Banten yang diverifikasi oleh Dewan Pers Senin, (24/9).

Yang datang ke banten adalah Ketua Dewan Pers, Yosef Adi Prasetyo.
Yosef Adi Prasetyo yang biasa disapa Stenly. datang ke Sekretariat SMSI Provinsi Banten di jalan Jendaral Sudirman nomor 25 Ciceri-Serang pada siang hari.

Saat itu, hadir juga Firdaus Sekretaris Jenderal, SMSI Pusat, Ketua SMSI Probinsi Banten, Edi Junaedi, Sekretaris Dewan Penasehat SMSI Banten, Cahyono Adi, Sektetaris SMSI Provinsi Banten, Rapih Herdiansyah serta pengurus SMSI Provinsi Banten.

SMSI Provinsi Banten satu-satunya SMSI di Indonesia yang diverifikasi langsung oleh Ketua Dewan Pers. “Biasanya yang memverifikasi dari tim verifikasi. Namun, khusus untuk Banten, saya yang memverifikasi. Jadi Provinsi lain boleh cemburulah,” ujar Ketua Dewan Pers, Yosef Adi Prasetyo, sambil berseloroh.
Pada kesempatan tersebut, diketahui sudah ada 10 media online anggota SMSI Banten yang sudah diverifikasi oleh Dewan Pers, yakni, newsmedia.co.id, fajarbanten.com, gerbangbanten.com, haluanbanten, tangerangonline.co.id, korantangerang.com, koranbanten.com, majalahtetas.com, radaronline.co.id dan kabarbanten.com.

Lebih lanjut ia mengatakan, SMSI ini jika sudah diresmikan jadi bagian dari Dewan Pers, nanti akan ikut dalam pemilihan Dewan Pers tahun 2022. “Dewan pers akan diperluas dari sembilan anggota mungkin menjadi 15 anggota,” kata yang akrab dipanggil Stenly.
Selain itu, Stenly juga meminta kepada SMSI untuk menangkal media online abal-abal.

“Saya minta SMSI bukan hanya untuk menangkal berita hoax tapi juga media online yang abal-abal,” jelasnya.

Ia menambahkan, nama media tidak boleh pakai nama lembaga. “Seperti KPK online atau ICW. itu kan bukan dari lembaga KPK atau ICW yang membuat tapi media tersebut. Ini melanggar,” terangnya. (jek)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here