Ketua DPRD Kota Minta Tunda Kenaikan Iuran Kios

0
128
Walikota Tanjungpinang meninjau Pasar Ikan KUD Kota Tanjungpinang, belum lama ini. f-humas

TANJUNGPINANG – Pro kontra rencana kenaikan iuran kios, lapak, meja di Pasar Baru dan Pasar Bintan Centre Tanjungpinang, yang dikelola PT Tanjungpinang Makmur Bersama (TMB) atau merupakan BUMD Tanjungpinang, masih terjadi.

Umumnya, para pedagang didua lokasi pasar tersebut menolak rencana penambahan uang sewa bagi pedagang. Tak hanya pedagang yang menolak, Ketua DPRD Kota Tanjungpinang Hj Yuniarni Pustoko Weni juga berharap agar PT TMB Tanjungpinang tidak menaikan iuran sewa kios, lapak dan meja di pasar tradisional tersebut.

”Kita minta jangan menaikan dulu, dengan kondisi ekonomi yang belum stabil,” kata Hj Yuniarni Pustoko Weni, usai reses kemarin.

Kata dia, banyak sektor bisnis yang belum digarap, mestinya bisa digarap oleh BUMD Tanjungpinang. Jangan hanya ingin menaikan PAD, tapi mengkorbankan masyarakat banyak, terutama para pedagang. Rencana kenaikan juga ditolak umumnya pedagang.

Harga lapak, kios dan meja bervariasi. Harga kios naik dari Rp220 ribu per bulan menjadi Rp330 ribu per bulan, atau ada kenaikan Rp110 ribu per bukan. Para pedagang menolak ditengah ekonomi yang masih lesu. ”Carilah peluang bisnis baru. Jangan menambah beban bagi pedagang ditengah ekonomi yang belum stabil dan masih lesu,” ujarnya.

Politisi PDIP ini berharap, Pemerintah berperan serta mengingatkan manajemen PT TMB agar tak semena-semena menaikkan harga dengan alasan penyetaraan namun memberatkan. Kalau mau tertibkan jumlah pemilik lapak itu lebih baik, jangan menaikan harganya.

”Kalau pasar tersebut dibenani, dipercantik supaya masyarakat yang belanja aman dan pasarnya bersih, kami dari DPRD pasti mendukungnya langka BUMD,” tegasnya.

Sambung dia, BUMD sebagai usaha plat merah Pemko Tanjungpinang, Tanjungpinang sebagai Ibukota Provinsi, masih banyak peluang yang cocok dikembangkan. Salah satunya, mengelola SPBU yang ada di Tanjungpinang.

”SPBU di kawasan pusat pemerintahan Pemko Tanjungpinang di Senggarang dan Pemprov Kepri di Dompak dan sekitarnya, belum ada SPBU. Kenapa tidak berbisnis itu,” ujarnya.

Kata Weni, saat reses banyak keluhan dari masyaraka, terkait pasar Bintancentre. Terutama sistem parkir yang semrawuk, yang harus dibenahi. ”Keluhan masyarakat saat kita reses, salah satu soal pasar Bintan Centre, yang dinilai sistem parkir sulit bagi pengunjung,” ujarnya.

Keluhan masyarakat tersebut, sambung dia sudah langsung disampaikan kepada petinggi BUMD Tanjungpinang. ”Sudah kita sampaikan ke Dirut BUMD Tanjungpinang.Kita harapkan ada perbaikan sarana dan prasana yang ada di pasar tersebut, supaya masyarakat nyaman,” ujarnya. (bas)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here