Ketua Koperasi, Tersangka Korupsi

0
900
KACABJARI Natuna di Tarempa Bayanullah (kanan) saat membawa tersangka korupsi proyek Pasar Miring ke Tanjungpinang untuk menjalani sidang Tipikor.f-INDRA GUNAWAN/TANJUNGPINANG POS

Ketua Koperasi Sekarwangi Rustam Bin Wak Yat ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi, pembangunan Pasar Miring Desa Payaklaman Kecamatan Palmatak tahun anggaran 2013 sebesar Rp900 juta.

ANAMBAS – Dengan tangan diborgol, Rustam dibawa dari Kantor Cabjari Natuna di Tarempa ke Kota Tanjungpinang menggunakan kapal feri cepat VOC Batavia, Kamis (2/8).

Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Natuna di Tarempa Muhammad Bayanullah SH mengatakan, dari rangkaian penyidikan yang dilakukan penyidik terhadap penanganan korupsi Pasar Miring Desa Payaklaman dilakukan tindakan penahanan terhadap tersangka selama 20 hari terhitung sejak 2 Agustus 2018.

”Penahanan dilakukan di rutan kelas I Kota Tanjungpinang,” kata Bayan, kepada awak media di Pelabuhan Tarempa, Kamis (2/8).

Baca Juga :  Germas Harus Berikan Kontribusi Hidup Sehat

Ditahannya tersangka di Rutan Kelas I Tanjungpinang menurut Bayan, karena untuk persiapan persidangan nanti di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

”Kita berada di wilayah hukum Tipikor Kota Tanjungpinang,” jelasnya.

Tersangka, lanjut Bayan, akan didampingi pengacara dari Tanjungpinang yakni Sry Ernawati SH dan Patner. ”Tentu sebagaimana undang-undang, hak-hak tersangka tetap kami berikan. Kita sudah dua kali memberikan kesempatan kepada tersangka, untuk mencari PH sendiri namun setelah jedah dua minggu tidak juga menunjuk pengacara dan yang bersangkutan menyampaikan untuk menyerahkannya kepada pihak Kejaksaan,” jelasnya.

Baca Juga :  Tahun Depan, 5 Puskesmas akan Dibangun

Bayan menambahkan, sebagaimana berita yang ekspos tanggal 21 Mei 2018 disepakati tersangkalah yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana korupsi penyelahgunaan anggaran pembangunan Pasar Tradisional yakni Pasar Payaklaman.

”Dalam penyidikan tidak mengalami kendala karena tersangka kooperatif dan siap menjalani proses,” katanya.

Bayan menguraikan, terdapat tiga alat bukti yang menjadi dasar penetapan tersangka dari kasus yang proses penyelidikannya dimulai sejak awal tahun 2018 itu.

Selain keterangan dari sejumlah saksi, lanjut Bayan, hasil audit BPK dan hasil penelitian dari tim ahli konstruksi menjadi pegangan penyidik dalam menetapkan tersangka.

Baca Juga :  Pemkab Minta KemenkumHAM Siapkan TPI

Program pembangunan pasar tersebut, merupakan program Kementerian yang merata ke sejumlah daerah di Indonesia pada tahun 2013 dengan alokasi anggaran mencapai Rp900 juta.

Hanya saja, dalam pelaksanaan pembangunan tersebut tidak selesai serta tidak bisa dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. ”Selain pelaksanaannya yang tidak selesai, kondisi pasar juga telah gagal dalam hal konstruksi. Sehingga, output pembangunannya tidak tercapai sebagaimana tujuan perencaaan dan fungsi terhadap proyek yang dijalankan,” tutup Bayan. (INDRA GUNAWAN)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here