Ketua LAM: Bawaslu Jangan Merapek

0
169
H Abdul Razak

Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Kepri Abdul Razak mengatakan, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau harus mendukung semangat KPU untuk tidak meloloskan caleg mantan narapidana korupsi. Bawaslu diminta mendukung semangat pemberantasan korupsi yang sedang digalakkan pemerintah.

TANJUNGPINANG – ”Kalau bacaleg mantan napi korupsi diloloskan, artinya Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu sudah melawan hukum, dan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Ada apa dengan Bawaslu,” tanya dia, kemarin di Tanjungpinang.

Sebagai mantan anggota DPRD, Ia yakin KPU punya bukti serta dasar tidak meloloskan orang untuk maju sebagai bacaleg di pileg tahun 2019. Apalagi bacaleg tersebut sudah jelas mantan napi korupsi. Salah satu buktinya, yang menyatakan bacaleg itu mantan napi korupsi dari putusan pengadilan dan sebagainya.

”Itu kerja merepek kalau Bawaslu meloloskan,” kata Abdul Razak kepada Tanjungpinang Pos, Rabu (5/9).

Dia mengatakan KPU sudah melarang dan tidak diperbolehkan mantan narapidana (napi) korupsi maju sebagai bakal calon anggota legislatif sesuai Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perakilan Rakyat Daerah kabupaten/ kota. Di pasal 4 berbunyi, dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi.

”Lucu saja kalau ada orang mantan napi korupsi menjadi wakil rakyat di negara Indonesia. Kalau ini terjadi, sudah tidak betul,” ujar Razak.

Kalau tetap bacaleg mantan napi korupsi diloloskan, artinya, tegas dia, Bawaslu sebagai lembaga yang kewenanganya seperti Mahkamah Agung karena menafsirkan PKPU yang berlaku. Seharusnya tidak boleh sampai di situ.

Sementara itu, Wakil Sekretaris DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Tanjungpinang, Rini Pratiwi mengatakan untuk caleg PKB di Tanjungpinang, partainya tidak mencalonkan figur yang bermasalah seperti mantan koruptor, pelaku kejahatan seksual dan narkoba.

”Kita tidak mencalonkan figur yang bermasalah secara hukum. Lebih banyak tokoh-tokoh di tengah masyarakat yang dicalonkan. Bahkan ada mantan kepala sekolah, dosen, ustadz yang memiliki pengaruh,” ujarnya.

Menurut Rini, semangat PKB mendukung gerakan anti korupsi di Indonesia. Dan itu dimulai dari mencari figur-figur publik di tengah masyarakat yang tidak bermasalah. ”Karena mereka yang sudah pernah menerima amanah rakyat kemudian serius menjalankan amanah tersebut harusnya tidak dicalonkan lagi,” kata Rini.(ANDRI DS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here