Keuangan Aman hingga Akhir 2018

0
142
Diki Kusnadi

Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Natuna Diki Kusniadi menjelaskan, kemampuan keuangan daerah dipastikan cukup untuk membayar semua program kegiatan dipenghujung tahun 2018.

NATUNA – Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2018, tentang penetapan kurang bayar dan lebih bayar dana bagi hasil menurut daerah provinsi/kabupaten/kota pada tahun 2018.

”Peraturan Menteri Keuangan memang telah kita terima, dan anggaran terbesar dalam PMK ini adalah dana tunda salur sebesar Rp193 miliar,” ungkap Diki, Jumat (16/11) kemarin di ruang kerjanya.

Ia melanjutkan, meskipun PMK telah diterima namun pihaknya belum bisa melakukan pembayaran yang diajukan karena uang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

”Contoh anggaran untuk KONI, kita mampu selesaikan. Tapi tidak bisa membayar sesuai waktu, yang diagendakan oleh pihak KONI. Mereka minta tanggal 17 harus dicairkan, sementara uang belum masuk ke kas daerah,” terang Diki, yang merasa bingung.

Namun demikian, Diki meyakini pemerintah daerah akan dapat melakukan pembayaran pada setiap kegiatan yang telah dilaksanakan.

”Ini cuma masalah waktu. Dan saya yakin seluruh anggaran yang masuk nanti akan terserap dengan baik. Mengingat kegiatan sudah berjalan” paparnya.

Di akhir keteranganya, Diki menegaskan keuangan daerah bukan saja mampu untuk membayar seluruh kegiatan yang tengah dilaksanakan. Namun, hutang sisa pembayaran Kapal feri Indra Perkasa 159 sebesar Rp10 miliar juga bisa dibayar lunas pada akhir tahun ini

”Utang yang tahun lalu juga akan kita lunasi semua diakhir tahun ini,” pungkasnya.

Selan itu, Pihak DPRD Natuna menggelar Rapat Paripurna, dengan agenda Penyampaian Pidato Pengantar Nota Keuangan Ranperda APBD Kabupaten Natuna, Jumat (9/11) lalu.

Ia menjelaskan, pendapatan Natuna tahun ini direncanakan sebesar Rp1,13 triliun.

Ketua DPRD Natuna, Yusripandi mengatakan rapat ini merupakan salah satu rangkaian proses pengesahan APBD yang harus dijalani sesuai dengan amanat undang-undang.

”Dengan demikian saya persilahkan Bupati Natuna, untuk menyampaikan pidato pengantar nota keuangan Ranperda APBD Kabupaten Natuna 2019,” kata Yusripandi.

Bupati Natuna, Hamid Rizal mengatakan, APBD mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran daerah agar dapat dikelola dan dipergunakan dengan baik.

Ranperda APBD disusun berdasarkan keperluan pembangunan dan keperluan masyarakat.
(HARDIANSYAH)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here